Kubu RIDO Tuding KPU Tak Profesional, Minta PSU di TPS yang Tingkat Partisipasinya Rendah

Tim Pemenangan Cagub-Cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menilai, KPU Jakarta tak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Pilkada 2024.

oleh Winda Nelfira diperbarui 04 Des 2024, 19:35 WIB
Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Basri Baco, mengeklaim banyak terjadi perusakan poster atau alat peraga kampanye (APK) pasangan RIDO. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Liputan6.com, Jakarta Tim Pemenangan Cagub-Cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menilai, KPU Jakarta tak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Pilkada 2024.

Hal ini imbas temuan rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Jakarta 2024.

Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco mengatakan, rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Jakarta disebabkan oleh berbagai faktor. Dia menyoroti, masih ada warga yang telah meninggal namun masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Tak hanya itu, Baco menyebut banyaknya warga yang tidak menerima surat undangan untuk memilih di tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024.

"Ketiga, ini karena minimnya sosialisasi terkait hak-hak warga untuk bisa memilih calon pemimpinnya menggunakan e-KTP. Jadi, ini merupakan kegagalan KPU DKI Jakarta dalam melaksanakan Pilkada Jakarta," kata Baco dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024).

Dia mengatakan, rendahnya partisipasi masyarakat membuat legitimasi Pilkada Jakarta 2024 cenderung kecil. Baco merinci, tingkat partisipasi pemilih di beberapa TPS bahkan berada di bawah 25 persen.

"Seperti di TPS 023 Petojo Selatan, Gambir tingkat partisipasi pemilih hanya 15,7 persen, kemudian TPS 016 Semper Barat dan TPS 138 Penjaringan tingkat partisipasinya masing-masing 21,33 persen," ujar Baco.

Wakil Ketua DPRD Jakarta ini pun mendesak agar KPU Jakarta bertanggung jawab atas pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024. Dia ingin KPU Jakarta menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di TPS yang memiliki tingkat partisipasi rendah.

"Lakukan PSU di TPS yang partisipasinya rendah, ini merupakan bentuk tanggung jawab KPU terhadap hak demokrasi warga Jakarta. PSU dilakukan di TPS yang ada warga melaporkan kepada Bawaslu, dan TPS yang partisipasinya di bawah 40 persen," ungkap Baco.

 

 


Angka Terendah Sepanjang Sejarah

Lebih lanjut, Baco menyampaikan tingkat partisipasi pemilih di Jakarta hanya 57 persen dan tercatat sebagai angka terendah sepanjang sejarah Pemilu. Padahal, kata dia pada Pilpres 14 Februari 2024, tingkat partisipasi masyarakat cenderung tinggi hingga 80 persen lebih.

"Kalau dilakukan PSU maka KPU harus berusaha agar masyarakat antusias memberikan hak pilih mereka di TPS, sehingga tingkat partisipasi pemilih bisa meningkat," kata dia.

Tak hanya itu, Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono juga berencana akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), jika Pilkada DKI Jakarta 2024 berakhir di satu putaran. Sebab, pasangan calon nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno diyakini tidak mendapatkan suara 50 persen lebih di Pilkada Jakarta 2024.


Partisipasi Pemilih Pilkada Jakarta Turun, Ini Kata Bawaslu

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Lolly Suhenty bersuara soal turunnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024. Menurut dia, hal itu harus menjadi refleksi bersama apakah memang terjadi apatisme terhadap para pasangan calon yang ada tidak merepresentasi keinginan pemilih.

“Saya belum bisa menyatakan demikian ya (pemilih menjadi apatis). Karena itu kan harus dilakukan survei yang memang terukur. Tapi asumsi orang bisa kemana-mana. Termasuk (apatis terhadap pasangan calon) tidak hanya Jakarta,” kata Lolly kepada awak media di Kepulauan Bintan, Rabu (4/12/2024).

Lolly melihat, dalam situasi tersebut harus menjadi refleksi bersama untuk mendorong partisipasi masyarakat lebih baik di Pilkada berikutnya.

“Jadi dalam situasi hari ini ya kita ayo bareng-bareng kita refleksikan,” ajak Lolly.

Lolly meyakini, Jakarta adalah episentrum dan tolak ukur walau pun bukan lagi berstatus ibu kota. Maka dari itu, fenoma rendahnya partisipasi Pemilih di Pilkada Jakarta menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.

“Jakarta ini menjadi sentral ya karena memang dia di ibu kota. Tetapi di daerah juga banyak kan. Bahkan termasuk fenomena kolom kosong yang menang misalnya. Sehingga dalam situasi ini saya kira menjadi PR kita untuk sama-sama mengevaluasi,” dia menandasi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya