Bawaslu DKI Tangani 13 Laporan Dugaan Pelanggaran di Pilkada Jakarta 2024

Menurut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo, laporan yang masuk beragam, semisal politik uang yang dilakukan tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

oleh Winda Nelfira diperbarui 06 Des 2024, 09:46 WIB
Ilustrasi Gedung Bawaslu (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta tengah menangani 13 laporan dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pilkada Jakarta 2024. Laporan berasal dari aduan masyarakat.

Menurut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo, laporan yang masuk beragam, semisal politik uang yang dilakukan tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Kemudian, ada dugaan keterlibatan Komisaris BUMN Grace Natalie dalam kampanye, hingga politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) oleh Menteri Perumahan Rakyat Maruar Sirait dalam kampanye Pilkada Jakarta.

"(Laporan) perihal dugaan politik uang oleh tim paslon 01 dan tim paslon 03, pelibatan komisaris BUMN Grace Natalie dalam kampanye, politisasi SARA oleh Menteri Perumahan Rakyat Maruar Sirait perihal masyarakat tidak mendapatkan C6 undangan memilih," kata Benny dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/11/2024).

Benny menyebut, keseluruhan laporan ada tiga yang sudah diregistrasi. Benny berujar, saat ini laporan sudah masuk tahap klarifikasi di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Sisanya masih tahap kajian awal dan perbaikan laporan," ujar Benny.

 


Pemanggilan

Benny menyampaikan, Gakkumdu sudah memanggil Politikus PSI Grace Natalie, Cheryl Tanzil, hingga Politikus Gerindra Maruarar Sirait. Namun, ketiganya mangkir, sehingga bakal dijadwalkan pemanggilan kembali.

"Sebelumnya mereka dipanggil klarifikasi namun tidak hadir," kata Benny.

Infografis 7 Utusan Khusus Presiden Prabowo. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya