Miftah Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Presiden Prabowo

Netizen bernama Dika Prakasa membuat petisi di situs change.org. Isinya, meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Petisi Gus Miftah ini dibuat pada 4 Desember 2024 atau sehari setelah video Miftah Maulana mengatai penjual es teh gob**k viral dan bikin netizen geram. Miftah Maulana memang sudah minta maaf bahkan merangkul penjual es teh.

Tampaknya, netizen sudah lelah dengan banyaknya kasus viral yang berakhir dengan kata maaf. Jumat (6/12/2024) pagi, petisi Gus Miftah telah ditandatangani lebih dari 250 ribu orang. Ini bukan satu-satunya petisi untuk sang Utusan Khusus Presiden. Konon, ada 6 lainnya.

Dika Prakasa menulis, “3 Desember 2024, hari di mana netizen tanah air merasakan perih, sakit hati yang mendalam atas apa yang terjadi pada bapak penjual es teh, bapak yang berjuang untuk keluarganya diperlakukan secara tidak hormat dan manusiawi oleh seorang pemuka agama, Gus Miftah.”

Tak hanya menuai reaksi dari masyarakat Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bahkan turut memberikan tanggapannya terhadap peristiwa tersebut.

 Dalam sebuah acara resmi yang disiarkan publik, Anwar Ibrahim menyoroti kasus ini dengan kritik tajam.

"Di Indonesia, beberapa hari yang lalu ini, riuh media sosial karena seorang kyai, gus, dalam dakwahnya menghina seorang penjual es teh," ujar Anwar, dari pidatonya dalam rapat bulanan Kementerian Keuangan Malaysia, yang dikutip Jumat (6/12/2024).

Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap sikap tersebut, yang menurutnya mencerminkan kesombongan, bahkan di kalangan tokoh agama.

Anwar bahkan menyoroti aksi dua pendakwah yang tertawa saat menghina penjual teh itu.

"Ini satu contoh pengalaman bahwa keangkuhan, sombong, itu kadang-kadang bukan aja di kalangan orang yang tidak tahu agama tapi orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, aqidah, iman, salat dan sunah (juga memiliki sikap sombong) jika keluar kata-kata penghinaan."

Perdana Menteri Malaysia sejak tahun 2022 itu juga turut memaparkan pentingnya memperhatikan kelompok masyarakat miskin dalam setiap kebijakan negara, termasuk memastikan kesejahteraan mereka hingga ke akar rumput.

"Ini adalah kerangka anggaran dan negara. Meskipun kami menawarkan insentif untuk mendorong pertumbuhan dan menarik investasi, kita juga tidak boleh lupa bahwa manfaatnya harus menjangkau akar rumput dan semua orang," imbuhnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal desakan pencopotan Gus Miftah. Dia menegaskan, itu sebenarnya bukan ranah DPR maupun partai politik tapi lebih ke ranah pemerintah pusat.

"Bahwa kemudian sebagai utusan khusus Presiden, tentunya dalam hal ini yang bisa memberikan jawaban itu adalah pemerintah. Karena jabatan tersebut adalah jabatan setara setingkat menteri," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Dia pun kembali menegaskan, bukan kewenangannya memberikan sanksi kepada Gus Miftah.

"Jadi, kalau mau nanya ke saya, apakah ada sanksi, enggak ada sanksi, itu saya enggak bisa jawab. Karena bukan kewenangan dari saya," ungkap Dasco.

 Namun, sebagai wakil Ketua DPR ia memastikan pihaknya telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dan meminta Gus Miftah instropeksi diri.

"Kita DPR juga melihat aspirasi masyarakat juga sudah meminta kepada pemerintah, tidak hanya kepada Gus Miftah, tapi juga mengimbau untuk melakukan introspeksi, evaluasi-evaluasi terhadap kinerja masing-masing pembantu presiden maupun utusan khusus presiden," pungkas Dasco.