Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo buka kemungkinan pengerjaan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) akan melambat di kabinet pemerintahan saat ini. Lantaran Presiden Prabowo Subianto menaruh prioritas pada sejumlah program andalannya, utamanya swasembada pangan.
Dody mengatakan, Kementerian PU saat ini tengah dihadapi soal pengadaan air untuk sawah. Sebab, Prabowo terus memacu jajarannya untuk mempercepat swasembada pangan.
Advertisement
Sehingga, program-program lain semisal kelanjutan IKN mungkin tidak akan selesai sesuai jadwal. "Lambat sekali ya enggak, tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit lah. Prioritasnya saja mungkin," ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, dikutip Sabtu (7/12/2024).
Di sisi lain, Dody menyebut kocek negara untuk mendanai itu pun terbatas. Sehingga ia mempersilakan jika ada pihak swasta maupun asing yang mau ikut berinvestasi di IKN.
"On track 100 persen enggak lah, duitnya terbatas. Kami semua lagi cari-cari duit. Kalau ada yang membangun ya kita dengan senang hati, monggo," ungkap dia.
Meskipun begitu, Kementerian PU tetap akan menuntaskan berbagai proyek IKN yang berada di bawah kendalinya dan telah mulai digarap. Untuk membuat para pengurus negara dari sisi eksekutif, legislatif dan yudikatif bisa secepatnya berkantor di ibu kota baru.
"Mungkin kami menyelesaikan apa yang pernah dibebankan kepada kami. Tapi next-nya seperti apa, belum. Karena tadi, saya masih dikejar-kejar soal air," kata Dody.
Semisal pembangunan Istana Negara dan gedung perkantoran di IKN yang bakal dipercepat. Untuk membuat Prabowo dan jajarannya bisa mulai berkantor di IKN pada perayaan HUT RI ke-83.
"Targetnya pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029, eksekutif, legislatif sama yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya," pungkas Dody.
Target 2027 Rampung, Menko Zulhas: Swasembada Pangan Itu Ruwet
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau yang akrab di panggil Zulhas mengatakan awalnya Presiden Prabowo Subianto menginginkan swasembada pangan tercapai pada 2029.
Namun dalam forum APEC dan G20, disampaikan bahwa swasembada pangan akan terealisasi pada 2027.
"Bapak Presiden ingin kita swasembada pangan tahun 2029, belum kerja kita sudah maju jadi 2028. Begitu di APEC dan G20 kita akan swasembada pangan tahun 2027," kata Zulhas dalam acara Estapet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Meski begitu Zulhas mengaku menuju swasembada pangan itu ruwet yang ditargetkan rampung pada 2028 mendatang.
"Tapi menurut saya menuju swasembada (pangan) itu ruwet. Enggak tau makanya Pak Prabowo bikin menko pangan. barangkali. Inilah yang seharusnya bisa kita selesaikam dan bisa kita atasi," aku Zulhas.
Meskipun terasa rumit, Zulhas optimis swasembada pangan akan tercapai karena dukungan Presiden Prabowo Subianto yang terus menggalakan ini.
"Karena saya punya sandaran yg kokoh presiden, karena presiden ini selalu ngomongnya swasembada. Kalau presiden dukung biasanya apa saja bisa kita selesaikan," jelasnya.
Zulhas menyebut yang tidak mungkin terjadi adalah jika presidennya bekerja setengah-setengah. Ia menjelaskan Pak Prabowo selalu menekankan pentingnya swasembada.
"Yang tidak bisa itu kalau presidennya separo separo, ini Pak Prabowo di mana mana menyampaikan swasembada swasembada jadi saya punya backup yang kuat bapak presiden. Dan saya kira kita bisa menyelesaikan soal ini dan saya yakin bisa," Zulkifli Hasan mengakhiri.
Advertisement
Kebut Target Capai Swasembada Pangan, Prabowo Sebar Penyuluh Pertanian Tiap Desa
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan, akan menyiapkan penyuluh pertanian di setiap desa di Indonesia, dalam rangka untuk mencapai target swasembada pangan tahun 2027.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan saat ini, Indonesia memiliki sekitar 37.000 hingga 38.000 penyuluh yang tersebar di berbagai daerah. Ke depan, setiap desa akan memiliki satu penyuluh pertanian untuk memastikan petani mendapatkan bimbingan langsung dalam mengelola hasil pertanian mereka.
"Baru saja disepakati, bahwa nanti penyuluh pertanian yang sekarang tersebar di berbagai daerah, nanti akan diatur melalui Perpres, itu akan diatur oleh pusat. Nanti satu desa, satu penyuluh pertanian," kata Zulkifli Hasan dalam Konferensi Pers Ratas Swasembada Pangan yang dilaksanakan di Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).
Menko Pangan mengatakan, penyuluhan ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan pupuk yang tepat, pemilihan bibit yang berkualitas, hingga cara-cara efisien dalam mengelola tanaman.
"Karena pertanian itu nanti akan luas. Pertanian padi, pertanian jagung, pertanian perkebunan, ada kelapa, ada kopi, ada coklat, dan lain-lain. Juga hortikultura," ujarnya.
Menurutnya, untuk mewujudkan hal ini, pemerintah pusat, melalui Kementerian Pertanian, akan mengatur dan mengelola distribusi penyuluh pertanian melalui Peraturan Presiden (Perpres).
"Petani kita harus diajari. Cara memakai pupuk, cara bibit yang bagus, dan sebagainya. Jadi penyuluhan sudah sepakat tadi. Nanti akan ditanggani oleh pusat, CQ Kementerian Pertanian," ujar Zulhas.
Swasembada Pangan
Zulkifli Hasan menegaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu yang relatif singkat.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, yang sebelumnya dijadwalkan pada 2028, namun kini dipercepat menjadi 2027, sebagaimana disampaikan Presiden dalam forum-forum internasional seperti MPR, APEC, dan G20.
"Ya semua semua ini adalah dalam rangka kita menuju swasembada bagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden di depan MPR, di depan APEC, di depan G20. Yang tadinya 2028, kemarin di G20, Bapak Presiden sudah menyampaikan maju lagi 2027. Jadi waktu kita pendek sekali," pungkasnya.
Advertisement
