Ojol Masih Boleh Beli BBM Subsidi, Ini Kata Pertamina

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, merespon terkait kebijakan subsidi BBM untuk pengemudi ojek online (ojol), yang masih dalam tahap koordinasi dan pemutakhiran data.

oleh Tira Santia diperbarui 09 Des 2024, 15:00 WIB
Pengemudi ojek online mengangkut penumpang di depan Stasiun Palmerah, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan segera menerbitkan regulasi kenaikan tarif ojek online (ojol). Hal itu menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang membuat beban operasional transportasi semakin besar. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, merespon terkait kebijakan subsidi BBM untuk pengemudi ojek online (ojol), yang masih dalam tahap koordinasi dan pemutakhiran data.

Menurutnya, subsidi BBM yang tepat sasaran sangat bergantung pada integrasi data yang akurat antara berbagai lembaga pemerintah, seperti Pertamina, PLN, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Subsidi tepat sasaran dengan aplikasi melalui Pertamina tentunya sudah dibentuk Satgas yang dipimpin oleh Menteri ESDM untuk subsidi tempat sasaran," kata Simon dalam konferensi pers Kesiapan PLN dan Pertamina dalam rangka Nataru, di Kementerian BUMN, Senin (9/12/2024).

Simon menjelaskan bahwa saat ini, Pertamina sedang memutakhirkan data registrasi yang dimiliki, baik oleh Pertamina sendiri maupun oleh PLN, untuk memastikan bahwa penerima subsidi sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Hal ini dilakukan guna menghindari adanya data yang tumpang tindih dan memastikan bahwa subsidi sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan, seperti para pengemudi ojol.

"Dengan demikian, kemudian kita dikumpul dan dipimpin oleh BPS untuk kemudian menyajikan data mutakhir yang terbaru, supaya tidak ada double, supaya data memang sesuai dengan target dari penerima subsidi," ujarnya.

Meskipun proses pemutakhiran data sedang berlangsung, Simon menekankan Pertamina saat ini masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah dan Kementerian ESDM mengenai kelanjutan dari kebijakan subsidi BBM untuk ojol.

"Yang pasti untuk penerima subsidi kami masih menunggu karena Pertamina adalah sebagai pelaksana. Tentunya kami menunggu keputusan berikutnya dari pemerintah, dari ESDM yang tentunya kami yakin bahwa akan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat," katanya.

 


Aplikasi

Sejumlah kendaraan mengantri di SPBU kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah akhirnya menaikan harga BBM bersubsidi, Adapun harga BBM yang mengalami kenaikan yaitu Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, harga solar menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax menjadi Rp 14.500 per liter. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Adapun terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk mendistribusikan subsidi, Simon menyatakan Pertamina sedang berupaya mengembangkan aplikasi yang bisa mengoptimalkan distribusi subsidi, sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan atau kebocoran subsidi.

"Untuk itu mungkin masalah aplikasi dan lainnya masih dalam proses. Dan kami akan melakukan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Pertamina baik dari digital hub dan dari tim IT untuk terus berkoordinasi dan mencari program atau aplikasi yang terbaik," ujar Simon.

 


Kementerian UMKM

Petugas melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta, Selasa (22/8/2023). Pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 329,9 triliun pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Simon juga menyebutkan bahwa meskipun hingga saat ini belum ada pertemuan resmi dengan Kementerian UMKM terkait pengemudi ojol yang tergabung dalam sektor UMKM.

Kendati demikian, Pertamina tetap melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kebijakan subsidi BBM ini bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Ke depannya, Pertamina akan terus berkoordinasi dengan tim IT dan digital hub untuk mencari solusi terbaik dalam pelaksanaan subsidi ini.

"Dari tim kita, Patra Niaga belum. Tapi secara prinsip kami sudah terus koordinasikan dengan yang lain," pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya