Liputan6.com, Gorontalo - Ratusan aparat desa dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Gorontalo memadati Kompleks Tower Pakaya (eks Menara Keagungan Limboto) pada Senin (9/12/2024).
Kehadiran mereka bertujuan untuk menuntut pembayaran gaji yang tertunda selama kurun waktu tiga bulan.
Advertisement
Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo, bersama sejumlah pejabat daerah langsung menemui massa aksi untuk memberikan penjelasan terkait keterlambatan pembayaran gaji tersebut.
Dalam pernyataannya, Nelson mengungkapkan bahwa anggaran daerah banyak terserap untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, yang baru saja usai.
Menurutnya, sekitar Rp30 miliar dialokasikan untuk Pilkada, sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan gaji aparat desa.
“Kami alokasikan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk Pilkada. Jika ada yang mempertanyakan hal ini, berarti mereka tidak mendukung kelancaran Pilkada,” kata Nelson di hadapan ratusan aparat desa.
Nelson juga memastikan bahwa gaji bulan Oktober telah masuk dalam proses pencairan. Sementara pembayaran untuk bulan November dan Desember dijadwalkan baru dapat dilakukan pada Januari 2025.
“Bagi kepala desa atau aparat desa yang merasa keberatan, kami persilakan untuk menyampaikan keberatan tersebut melalui surat resmi,” tegas Nelson.
Aksi ini mencerminkan kekecewaan para aparat desa yang mengandalkan gaji mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, Nelson berharap komunikasi yang telah dilakukan dapat meredam situasi dan memberikan solusi terbaik.
