Dipecat PDIP, Jokowi Dinilai Tak Lagi Membutuhkan Partai

Liputan6.com, Jakarta - Arah politik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih tanda tanya. Usai dipecat PDIP, Jokowi langsung diperebutkan banyak partai politik di Indonesia.  

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah justru berpandangan dengan posisinya saat ini Jokowi tidak lagi membutuhkan partai untuk tempat bernaung.

“Jokowi pada dasarnya tidak memerlukan partai, mengingat ia sudah punya Gibran sebagai Wapres, Kaesang ketua umum PSI, dan Bobby sebagai Gubernur Sumut,” kata Dedi saat melalui pesan singkat kepada Liputan6.com, Selasa (10/12/2024).

Dedi menyebut, Jokowi membuktikan tak butuh partai untuk bisa berpengaruh, seperti di Pilkada 2024. Tercatat banyak kepala daerah minta didukung hingga ramai istilah open jastip dukungan mantan Wali Kota Solo dua periode itu.

“Jokowi terbukti masih mampu kuasai dan pengaruhi elit politik tanah air, dari Presiden hingga anggota kabinet,” ungkap Dedi.

Namun jika Jokowi tetap ingin berpartai, Dedi melihat dalam situasi saat ini maka Golkar adalah partai yang paling potensial. Alasannya, kekuatan beringin saat ini sangat besar dan tidak ada yang menjadi tokoh sentral yang mendominasi gerakan dari partai tersebut.

“Dengan manuver seluas itu, Jokowi tinggal memilih hendak ke mana, partai paling potensial jika Jokowi ingin adalah Golkar, selain karena porsi Golkar cukup besar, juga tidak ada tokoh dominan di Golkar,” tutur Dedi.

“Secara struktur kekuatan politik seseorang seringkali didukung oleh struktur hukum, bisa jadi bukan Jokowi yang kuat, tetapi politisi elit yang terlalu rapuh karena tersandera hukum, terlebih Jokowi terbukti mampu kendalikan MK, MA, dan Kepolisian,” Dedi menanandasi.