Liputan6.com, Port-au-Prince - Setidaknya 110 orang yang sebagian besar sudah lanjut usia (lansia) telah dibunuh secara brutal oleh anggota geng di ibu kota Haiti, Port-au-Prince, menurut sebuah kelompok hak asasi manusia (HAM).
National Human Rights Defence Network (RNDDH) atau Jaringan Pembelaan Hak Asasi Manusia Nasional (RNDDH) mengatakan seorang pemimpin geng setempat menargetkan mereka setelah putranya jatuh sakit dan kemudian meninggal.
Advertisement
Laporan BBC yang dikutip Selasa (10/12/2024) menyebut pemimpin geng Haiti tersebut dilaporkan berkonsultasi dengan seorang pendeta voodoo, yang menyalahkan penduduk setempat yang sudah tua dan mempraktikkan "ilmu sihir" atas penyakit misterius yang diderita anak laki-laki tersebut.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan jumlah orang yang tewas di Haiti tahun ini dalam kekerasan geng yang meningkat telah mencapai "jumlah yang mengejutkan, 5.000".
Sementara rincian dari pembantaian tersebut masih bermunculan, kepala hak asasi manusia PBB Volker Türk pada hari Senin (9/12) menyebutkan jumlah orang yang tewas selama akhir pekan "dalam kekerasan yang diatur oleh pemimpin geng yang kuat" sebanyak 184 orang. Pembunuhan tersebut terjadi di lingkungan Cité Soleil di ibu kota tersebut.
Menurut laporan, anggota geng menangkap puluhan warga berusia di atas 60 tahun dari rumah mereka di daerah Wharf Jérémie, menangkap mereka, lalu menembak atau menikam mereka hingga tewas dengan pisau dan parang.
Warga Haiti melaporkan melihat mayat-mayat yang dimutilasi dibakar di jalan-jalan.
RNDDH memperkirakan 60 orang tewas pada hari Jumat (6/12), sementara 50 korban lainnya ditangkap dan dibunuh pada hari Sabtu (7/12), setelah putra pemimpin geng tersebut meninggal karena sakit.
Korban Mayoritas Berusia di Atas 60 Tahun
Sementara RNDDH mengatakan bahwa semua korban berusia di atas 60 tahun, kelompok hak asasi manusia lainnya mengatakan beberapa orang muda yang mencoba melindungi orang tua juga telah terbunuh.
Media lokal mengatakan bahwa orang tua yang diyakini sebagai praktisi voodoo telah menjadi sasaran karena pemimpin geng tersebut telah diberi tahu bahwa penyakit putranya disebabkan oleh mereka.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan orang yang memerintahkan pembunuhan tersebut adalah Monel Felix, yang juga dikenal sebagai Mikano.
Mikano diketahui menguasai Wharf Jérémie, daerah strategis di pelabuhan ibu kota.
Menurut Romain Le Cour Grandmaison, seorang pakar Haiti di Global Initiative against Transnational Crime (GI-TOC), wilayah tersebut kecil tetapi sulit ditembus oleh pasukan keamanan.
Media lokal mengatakan bahwa penduduk telah dicegah meninggalkan Wharf Jérémie oleh geng Mikano, sehingga berita tentang pembunuhan mematikan itu lambat menyebar.
Kelompok tersebut merupakan bagian dari aliansi geng Viv Ansanm, yang menguasai sebagian besar ibu kota Haiti.
Advertisement
Gelombang Kekerasan Landa Haiti Sejak 2021
Haiti telah dilanda gelombang kekerasan geng sejak pembunuhan presiden saat itu, Jovenel Moïse, pada tahun 2021.
Data yang dikumpulkan oleh GI-TOC menunjukkan adanya penurunan tingkat pembunuhan antara bulan Mei dan September tahun 2024, setelah geng-geng yang bermusuhan mencapai gencatan senjata yang tidak mudah.
Namun, upaya geng-geng tersebut untuk memperluas wilayah mereka di luar benteng mereka di ibu kota telah menyebabkan insiden yang sangat berdarah dalam dua bulan terakhir, dengan penduduk biasa, bukan anggota geng lawan, yang semakin menjadi sasaran.
Adapun pada 3 Oktober, 115 penduduk setempat tewas di kota kecil Pont-Sondé di departemen Artibonite.
Pembantaian itu dilaporkan dilakukan oleh geng Gran Grif sebagai balasan atas beberapa penduduk yang bergabung dengan kelompok main hakim sendiri untuk melawan upaya Gran Grif memeras penduduk setempat.
Jika dikonfirmasi, jumlah korban tewas yang diberikan oleh PBB untuk pembunuhan akhir pekan ini di Cité Soleil, akan menjadikannya insiden paling mematikan sejauh ini tahun ini.
Dengan geng-geng yang menguasai sekitar 85% Port-au-Prince dan wilayah pedesaan yang semakin luas, ratusan ribu warga Haiti terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi, lebih dari 700.000 orang - setengahnya anak-anak - mengungsi secara internal di seluruh negeri.
Anggota geng sering menggunakan pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan massal, untuk menebar teror di antara penduduk setempat.
Dalam sebuah laporan yang diterbitkan dua minggu lalu, peneliti Human Rights Watch Nathalye Cotrino menulis bahwa "aturan hukum di Haiti sangat rusak sehingga anggota kelompok kriminal memperkosa gadis atau wanita tanpa takut akan konsekuensi apa pun".
Misi Dukungan Multinasional untuk Haiti Gagal
Upaya Misi Dukungan Keamanan Multinasional yang dipimpin Kenya untuk meredakan kekerasan sejauh ini gagal.
Pasukan polisi internasional tiba di Haiti pada bulan Juni untuk memperkuat Kepolisian Nasional Haiti tetapi kekurangan dana dan tidak memiliki peralatan yang diperlukan untuk menghadapi geng-geng bersenjata berat.
Sementara itu, Transitional Presidential Council (TPC) atau Dewan Presiden Transisi - badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan membangun kembali tatanan demokrasi - tampaknya sedang kacau.
TPC mengganti perdana menteri sementara bulan lalu dan tampaknya hanya membuat sedikit kemajuan dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
"Mereka berkuasa di atas gunung abu," tulis Romain Le Cour Grandmaison dari GI-TOC tentang dewan tersebut dalam laporannya.
Advertisement
