Liputan6.com, - Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP) Riko Noviantoro menilai rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 karena ada kejenuhan politik.
"Ada situasi kejenuhan politik, di mana masyarakat letih dengan situasi politik pascapilpres, terutama terhadap berbagai manuver jelang pilpres ketika itu," kata Riko Noviantoro ketika diminta tanggapannya rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024, di Depok, Selasa (10/12/2024) seperti dilansir Anttara.
Advertisement
Hal ini, menurut Riko, seharusnya menjadi koreksi bersama terutama partai politik, aktor politik, akademisi dan penggiat kepemiluan.
"Mereka tentunya memahami hal ini dan menjadi bahan pelajaran agar kedepannya lebih baik lagi," ujarnya.
Dia mengatakan rendahnya partisipasi pemilih ini bisa menjadi simbol ketidakpercayaan publik terhadap mekanisme pemilu.
"Artinya seluruh tahapan pemilu dinilai meragukan, sehingga mendorong rasa enggan untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan ini," ujarnya.
KPU Harus Evaluasi
Riko juga berpendapat bahwa beberapa daerah menunjukkan pemilih gen-z aktif terlibat, bahkan dalam masa kampanye pilkada.
Untuk itu ia meminta KPU sebagai penyelenggara pemilu melakukan evaluasi semuanya tahapan yang dilalui.
"KPU seharusnya memberikan penjelasan atas fakta tersebut," katanya.
Advertisement
Partisipasi
Partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Bekasi 2024 hanya berada pada angka 55,05 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) sekitar 1,8 juta.
Sedangkan di Kota Depok angka partisipasi Pilkada 2024 juga rendah yaitu sekitar 62 persen.
Pilkada Depok terdapat 881.012 daftar pemilih tetap (DPT) yang memberikan hak suara dari jumlah total 1.427.674 pemilih.
