Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, terus bergulir. Bahkan, Kepala Otorita IKN Nusantara Basuki Hadimuljono mengusulkan penambahan anggaran.
Basuki menjelaskan, Otorita IKN Nusantara meminta tambahan anggaran Rp 8,1 triliun. Dana tambahan itu untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana legislatif hingga yudikatif.
Advertisement
"Kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas (Kepala Bappenas Rachmat Pambudy) dan Menteri Keuangan (Menkeu Sri Mulyani Indrawati) Rp 8,1 triliun untuk tahun anggaran 2025,” kata Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin 9 Desember 2024.
Selaras dengan usulan itu, Basuki mengungkapkan pihaknya segera melelang pengadaan pembangunan proyek legislatif dan yudikatif di IKN itu dalam waktu dekat. "Tahun depan sudah Januari kan? Iya [dilelangnya], bulan depan."
Lebih jauh Basuki membeberkan, dirinya memang diminta Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembangunan IKN. Salah satu yang bakal jadi prioritas, yakni pembangunan gedung yudikatif dan legislatif.
Bukan hanya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP. Menurut Basuki, ekosistem seperti hunian, perkantoran, dan infrastruktur dasar lainnya di IKN harus dipersiapkan.
Adapun konstruksi kantor legislatif dan yudikatif di IKN itu diharapkan dapat rampung pada 2028. Terutama, sesaat sebelum Presiden Prabowo resmi berkantor di IKN.
"Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028. Intinya, kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?" Basuki menekankan.
Progres pembangunan IKN Nusantara saat ini mencapai 61,7 persen. Bagaimana rinciannya? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:
Infografis Otorita IKN Nusantara Minta Tambahan Dana Rp 8,1 Triliun
Advertisement
