Liputan6.com, New York - UN General Assembly UNGA) atau Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB pada hari Rabu (11/12/2024) dengan suara mayoritas mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Gaza, sebuah isyarat simbolis yang ditolak oleh Amerika Serikat dan Israel.
Laporan AFP yang dikutip Kamis (12/12) menyebut resolusi tersebut -- yang diadopsi dengan suara 158-9, dengan 13 abstain -- mendesak "gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen," dan "pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera" -- kata-katanya mirip dengan teks yang diveto oleh Washington di Dewan Keamanan bulan lalu.
Advertisement
Pada saat itu, Washington menggunakan hak vetonya di DK PBB -- seperti sebelumnya -- untuk melindungi sekutunya Israel, yang telah berperang dengan Hamas di Jalur Gaza sejak serangan kelompok militan Palestina pada 7 Oktober 2023.
AS saat itu bersikeras pada gagasan untuk membuat gencatan senjata bersyarat pada pembebasan semua sandera di Gaza, dengan mengatakan bahwa Hamas tidak memiliki insentif untuk membebaskan mereka yang ditawan.
Wakil Duta Besar AS Robert Wood mengulangi posisi itu pada hari Rabu (11/12), dengan mengatakan bahwa akan "memalukan dan salah" untuk mengadopsi teks tersebut.
Adapun menjelang pemungutan suara, utusan Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan: "Resolusi yang diajukan di hadapan majelis hari ini di luar logika. (...) Pemungutan suara hari ini bukanlah pemungutan suara untuk belas kasihan. Ini adalah pemungutan suara untuk keterlibatan."
Keputusan Majelis Umum PBB Sering Gagal karena Politik Internal
Majelis Umum PBB sering kali mendapati mengambil tindakan yang tidak dapat disetujui Dewan Keamanan, yang sebagian besar lumpuh karena isu-isu panas seperti Gaza dan Ukraina karena politik internal, dan kali ini tidak berbeda.
Resolusi tersebut, yang tidak mengikat, menuntut "akses segera" ke bantuan kemanusiaan yang luas bagi warga Gaza, terutama di wilayah utara yang terkepung.
Puluhan perwakilan negara anggota PBB menyampaikan pidato di hadapan Majelis Umum PBB sebelum pemungutan suara untuk menawarkan dukungan mereka kepada Palestina.
"Gaza tidak ada lagi. Itu hancur," kata utusan Slovenia untuk PBB Samuel Zbogar. "Sejarah adalah kritik paling keras terhadap kelambanan."
'Harga Keheningan'Kritik itu digaungkan oleh wakil duta besar Aljazair untuk PBB Nacim Gaouaoui, yang mengatakan: "Harga kebungkaman dan kegagalan dalam menghadapi tragedi Palestina adalah harga yang sangat mahal, dan akan lebih mahal lagi besok."
Advertisement
44.805 Orang di Gaza Tewas
Serangan Hamas pada Oktober 2023 di Israel selatan mengakibatkan kematian 1.208 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi. Jumlah itu termasuk sandera yang meninggal atau terbunuh saat ditahan di Gaza.
Militan menculik 251 sandera, 96 di antaranya masih berada di Gaza, termasuk 34 yang menurut militer Israel telah tewas.
Serangan balasan Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 44.805 orang, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, menurut data dari kementerian kesehatan yang dikelola Hamas yang dianggap dapat diandalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Gaza saat ini adalah jantung Palestina yang berdarah," kata Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour minggu lalu selama hari pertama perdebatan dalam sesi khusus Majelis tentang masalah tersebut.
"Gambaran anak-anak kita yang terbakar di tenda-tenda, tanpa makanan di perut mereka dan tanpa harapan dan tanpa cakrawala untuk masa depan, dan setelah menanggung rasa sakit dan kehilangan selama lebih dari setahun, seharusnya menghantui hati nurani dunia dan mendorong tindakan untuk mengakhiri mimpi buruk ini," katanya, menyerukan diakhirinya "impunitas."
Setelah pemungutan suara hari Rabu (11/12), Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan "kami akan terus mengetuk pintu Dewan Keamanan dan Majelis Umum sampai kita melihat gencatan senjata segera dan tanpa syarat diberlakukan."
Resolusi Kedua
Adapun Resolusi Gaza meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menyampaikan "proposal tentang bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat membantu memajukan akuntabilitas" dengan menggunakan mekanisme yang ada atau menciptakan mekanisme baru berdasarkan pengalaman masa lalu.
Majelis Umum, misalnya, menciptakan mekanisme internasional untuk mengumpulkan bukti kejahatan yang dilakukan di Suriah sejak pecahnya perang saudara pada tahun 2011.
Resolusi kedua yang menyerukan Israel untuk menghormati mandat badan PBB yang mendukung pengungsi Palestina (UNRWA) dan mengizinkannya untuk melanjutkan operasinya disahkan pada hari Rabu (11/12) dengan suara 159-9 dan 11 abstain.
Israel telah memilih untuk melarang organisasi tersebut mulai tanggal 28 Januari, setelah menuduh beberapa karyawan UNRWA mengambil bagian dalam serangan Hamas yang menghancurkan.
Advertisement
