Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen mendorong pemanfaatan infrastruktur untuk mendukung program swasembada pangan. Salah satunya, mengevaluasi potensi pemanfaatan lahan eks likuifaksi di Sulawesi Tengah.
"Kami ada proyek pembangunan jalan di Jono Oge, di kiri-kanan jalan ada lahan bekas likuifaksi seluas 250 ha. Lahan tersebut tidak termanfaatkan. Saya usul mendukung swasembada pangan lahan tersebut bisa digunakan untuk pertanian," kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).
Advertisement
Diana menambahkan, Kementerian PU akan menambahkan jaringan irigasi di lahan tersebut.
"Saya minta ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III untuk menambahkan irigasi dengan memanfaatkan air dari sumur pantau likuifaksi yang dibangun di sini," imbuhnya.
Lahan Percontohan
Di Jono Oge, Kementerian PU melalui BWS Sulawesi III telah membangun lahan percontohan pertanian dengan metode efisiensi penggunaan air untuk memitigasi potensi likuifaksi berulang terjadi.
Lahan seluas 1.000 m2 ini telah dimanfaatkan untuk bawang merah batu yang ditanam perdana pada Juni 2024, dengan hasil panen pertama seberat 150 kg.
Di lokasi ini, BWS Sulawesi III juga merehabilitasi dan merekonstruksi sistem irigasi Gumbasa untuk mengembalikan fungsi irigasi di Daerah Irigasi (DI) Gumbasa akibat bencana Palu pada 2018 silam.
Digarap Nindya Karya
Proyek ini dikerjakan oleh PT Nindya Karya dengan nilai kontrak Rp 192 miliar, yang dikerjakan Desember 2022 hingga Juni 2024.
"Di sini ada 1.500 ha lahan potensial di luar dari DI Gumbasa, dengan memanfaatkan air tanah di daerah yg berpotensi likuifaksi, di sekitar jaringan irigasi Gumbasa tepatnya di Desa Jono Oge yang bisa digarap untuk mendukung swasembada pangan. Bisa bawang merah batu atau padi tergantung kebutuhannya," terang Diana.
Adapun menurut keterangan para pelaku pertanian di Desa Jono, dalam kondisi normal, 1 ha lahan tersebut bisa menghasilkan 6 ton bawang merah batu hingga 8 ton padi.
Kepala BWS Sulawesi III Dedi Yudha Lesmana menargetkan, pemanfaatan lahan ini dilaksanakan pada 2025. "Tahun depan kita kerjakan dengan memanfaatkan air irigasi dan sebagian dari air sumur pantau likuifaksi," jelas Dedi.
Advertisement
Prabowo Bakal Ambil Alih Wewenang Irigasi
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti masalah irigasi yang tak kunjung kelar di tangan pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah pusat berinisiatif mengambil alih wewenang irigasi tersebut, demi mencapai target swasembada pangan milik Presiden Prabowo Subianto.
Setelah melakukan sejumlah rapat koordinasi, Zulhas mengaku telah menemukan solusi untuk permasalahan irigasi tersebut.
"Saya baru selesaikan irigasi. Irigasi itu karena sawah kita ada yang satu kali panen, dua kali panen, yang dibangun bendungan irigasinya belum sampai. Irigasi harus kita selesaikan," ujar Zulhas dalam Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia, Selasa (3/12/2024).
Banyak Pemda Tak Sanggup Garap
Dalam beberapa kali rapat koordinasi, ia menemukan bahwa pemerintah daerah (pemda) tak sanggup untuk menangani irigasi. Lantaran kebanyakan pemda masih sibuk mengurusi masalah jalanan rusak, yang beberapa di antaranya sebenarnya juga telah diambil alih oleh pusat.
"Karena irigasi itu kalau 1.000 ha dibangun bupati, bupati kapan bangun irigasi. Yang dibangun jalan raya. Kalau 2-3 ribu ha itu urusan gubernur," kata Zulhas.
"Gubernur enggak mungkin juga, wong jalannya banyak rusak, enggak urusin irigasi juga, jadinya sungguh-sungguh terbelengkalai," Menko Pangan menambahkan.
