Liputan6.com, Jakarta Politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono, masih ogah mengalah dengan Jusuf Kalla (JK) soal urusan kursi ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI). Menurut Agung, JK sudah tiga kali berturut-turut menjadi ketua umum PMI, sehingga tidak seharusnya maju lagi.
"Ya kalau menurut saya, lebih baik adalah, kan Pak JK sudah 3 periode, ngapain jadi masuk ke 4," kata Agung ditemui usai menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Advertisement
Maka itu, mantan ketua umum Partai Golkar ini menilai sangat wajar jika dirinya meminta ada perubahan kepemimpinan di tubuh PMI. "Saya kira wajarlah, ada perubahan," ujar Agung Laksono.
Di sisi lain, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah apakah mau menerima hasil munas tandingan yaang menghasilkan dirinya sebagai ketua umum PMI atau munas yang memilih JK sebagai ketua umum.
"Saya serahkan pada pemerintah. Karena kewajiban kami sudah selesai. Jadi acara munaslub itu harus melaporkan dulu seluruh proses kejadian, seluruh jadwal dan acara rumah tangganya sudah sesuai atau tidak, kan nanti dinilai oleh pemerintah. Saya yakin sih secepatnya," pungkasnya.
Ketegangan di dalam Palang Merah Indonesia (PMI) semakin meningkat setelah diadakannya Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 yang diorganisir oleh dua kelompok yang berbeda.
Agung Laksono, yang mengaku sebagai calon ketua umum PMI, telah melaporkan hasil munas versinya kepada Kementerian Hukum untuk mendapatkan pengesahan.
Di sisi lain, Jusuf Kalla, yang terpilih kembali secara aklamasi, menganggap tindakan Agung Laksono sebagai langkah yang melanggar hukum.
Konflik Agung Laksono Vs JK di PMI Tidak Layak Dicontoh
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham bicara mengenai ketegangan di dalam Palang Merah Indonesia (PMI) antara Agung Laksono dengan Jusuf Kalla. Idrus berujar, dua mantan ketua umum Partai Golkar itu tidak memberikan contoh yang baik.
"Kalau ada hal-hal seperti itu adalah sebuah dinamika, tetapi catatan kami sebagai generasi berikutnya adalah berikanlah contoh yang baik kepada generasi ini, berikan contoh yang baik," kata Idrus di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
"Nah, apakah itu contoh yang baik? Menurut kami itu adalah contoh yang tidak baik, yang tidak boleh kita contoh," ujar Idrus.
Menurut Idrus, apa yang terjadi antara Jusuf Kalla dengan Agung Laksono tidak mencerminkan nilai-nilai Partai Golkar. Mestinya, sesama kader partai tidak sampai saling menuntut secara hukum.
"Mestinya kalau sesama kader Partai Golkar, dari awal bicaralah dengan baik, jangan terjadi seperti itu. Apalagi terjadi tuntut menuntut sampai kepada hukum," ujar Idrus.
"Sekali lagi, cara-cara seperti ini tidak mencerminkan nilai-nilai Partai Golkar dan tidak patut dicontoh oleh generasi-generasi pelanjut Partai Golkar," tegas Idrus.
Advertisement
JK Polisikan Agung Laksono
Langkah Agung Laksono itu dianggap Jusuf Kalla sebagai tindakan ilegal dan bentuk pengkhianatan terhadap organisasi. Ia menuding Agung sengaja menciptakan dualisme di PMI demi kepentingan pribadi.
"Itu ilegal dan pengkhianatan. Kita harus lawan karena dia buat bahaya untuk kemanusiaan," ujar JK kepada wartawan, Senin, 9 Desember 2024.
"Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan, tetapi itu harus kita lawan," tegas Jusuf Kalla.
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu juga menyatakan bahwa tindakan Agung Laksono tersebut sudah dilaporkan kepada pihak berwajib.
"Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang, itu pun sudah kita pecat karena melanggar AD/ART," ujar Jusuf Kalla.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka.com
