Liputan6.com, Cirebon Beragam persoalan yang dialami para petambak garam Cirebon memicu perhatian serius dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri.
Ia menyerukan memberi tindakan tegas terhadap praktek Ijon atau rentenir yang selama ini menjerat para petambak garam di Kabupaten Cirebon. Rokhmin Dahuri mendapat kesempatan bertemu dan dialog langsung dengan petambak garam di Kalibangka Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.
Dalam kunjungan kerjanya, Rokhmin Dahuri mengakui banyak persoalan di kalangan petambak garam. Mulai dari harga fluktuatif, buruknya infrastruktur jalan hingga petambak yang terjerat praktek ijon oleh rentenir berkedok koperasi dengan bunga mencekik.
Baca Juga
Advertisement
Rokhmin mengaku prihatin dengan kondisi petambak yang mengandalkan lahan garamnya untuk kehidupan sehari-hari. Namun kesejahteraannya masih jauh dari kata layak karena fluktuasi harga garam yang sangat tajam.
"Sudah 79 tahun merdeka, tapi petambak garam tetap begini. Ketika musim hujan, harga garam melambung tinggi, tapi saat musim kemarau harganya turun drastis," kata Rokhmin.
Ia juga menyoroti praktik ijon yang membuat petambak tak berdaya. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dan perbankan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang terjangkau bagi petambak.
Menurutnya, fungsi intermediasi bank harus berjalan. Bank mengumpulkan dana dari rakyat, lalu meminjamkannya untuk usaha sektoral seperti ini
"Petambak butuh biaya produksi, tapi mereka malah terjebak sistem ijon dengan bunga yang sangat besar, hingga 20 persen bahkan lebih. Padahal, bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) hanya 3 persen. Ini yang harus kita gempur dari DPR," tegas Rokhmin.
Swasembada Pangan
Selain persoalan ijon, Rokhmin juga menyoroti buruknya infrastruktur jalan menuju tambak garam, yang berdampak pada meningkatnya biaya transportasi saat panen.
Kondisi tersebut membuat petambak harus menanggung ongkos transportasi yang mahal. Rokhmin bahkan menyebut, pejabat yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat telah mengkhianati tugasnya.
"Saya tidak mengerti, kenapa pelaku birokrasi membiarkan ini terjadi. Mereka digaji tinggi oleh negara. Dalam perspektif agama saya, mereka berdosa jika tidak peduli dengan rakyat," ujarnya dengan nada kecewa.
Namun demikian, di tengah keprihatinannya, Rokhmin membawa kabar baik bagi petambak garam. Ia menyampaikan bahwa program swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto juga mencakup komoditas garam.
"Dengan program ini, stok garam akan dijaga stabil dan tidak bergantung pada impor. Selain itu, harga garam di tingkat petambak juga akan dilindungi melalui kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi). Mudah-mudahan program ini berhasil dan dapat memberikan keuntungan bagi petani," ujar Rokhmin.
Ia berharap kebijakan ini dapat segera diimplementasikan sehingga petambak garam tidak hanya mampu bertahan tetapi juga menikmati hasil kerja keras mereka.
Melalui reses ini, Rokhmin menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi petambak garam ke tingkat kebijakan nasional.
"Semoga ke depan, petambak garam kita bisa lebih sejahtera dan tidak lagi terjerat oleh sistem yang tidak adil," tutupnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana berharap, daerahnya menjadi lokus prioritas utama program dari DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Baik dari program usaha garam maupun prioritas program usaha kelautan dan perikanan lainnya.
“Kami juga berharap usaha pergaraman di Kabupaten Cirebon bisa berkembang dan dapat menyejahterakan masyarakat, serta dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian target produksi garam nasional,” kata Erus.
Advertisement
