Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meyakini pelaku produsen pupuk palsu bakal dijatuhkan sanksi hukum. Bahkan dia meyakini para pelaku akan masuk penjara.
Kasus ini merujuk pada 4 produsen yang kedapatan menyalurkan pupuk palsu. 4 perusahaan itu dilarang kembali ikut tender pengadaan pupuk di Kementerian Pertanian. Pada saat yang sama, seluruhnya juga dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Advertisement
"Kemudian pupuk, yang pupuk naik lidik, yaitu empat yang pupuk palsu, tidak ada izin, itu kami sangat yakin bahwa itu bisa masuk penjara," kata Amran Sulaiman di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).
"Keyakinan kami, karena tidak punya izin dan pupuk palsu, kami sudah serahkan ke penegak hukum," ia menambahkan.
Dia meminta para pelaku tadi diberikan sanksi berat. Lantaran, dalam hitungan Amran, dampak yang ditimbulkan dari peredaran pupuk palsu bukan angka yang kecil.
"Kami memohon ke penegak hukum diberi sanksi seberat-beratnya. Karena bukan saja merugikan negara, tapi merugikan petani, kurang lebih 100 ribu orang," kata dia.
Jika ditarik lebih jauh lagi, kata Amran, itu bisa berdampak ke keluarga petani tadi yang dikorbankan.
"Dan kalau dengan keluarganya, katakanlah kali empat, 400 ribu orang dikorbankan orang yang berbuat tercela ini. Dan ini tidak beradab, tapi biadab," tegas dia.
Kena Blacklist
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi memblokir 4 perusahaan yang kedapatan menyalurkan pupuk palsu. Dia memastikan tak ada lagi perusahaan baru sejenis yang ikut lelang pengadaan di Kementerian Pertanian.
Dia menuturkan, akan memproses hukum pada 4 perusahaan tersebut. Saat ini, seluruhnya sudah di blacklist dari pengadaan di Kementan.
"(Sanksinya) nanti di penegak hukum. Kalau di sini blacklist," kata Amran di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa, 26 November 2024.
Perintah Mentan Amran
Dia akan memastikan pemilik 4 perusahaan tadi tetap akan di-blacklist dari proses pengadaan di kantornya. Misalnya, jika ada perusahaan baru dengan pemilik yang sama.
Untuk itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk memastikan daftat hitam itu tetap berlaku jika ada perusahaan baru tadi.
"Bahkan kami minta kepada staf, dirjen, direktur, manakala ini di-blacklist perusahaannya, kemudian membangun perusahaan baru, kemudian owner-nya sama, kita blacklist, enggak boleh masuk," tegasnya.
Copot 11 Pegawai Kementan
Buntut dari temuan ini, 11 pegawai di unit pengadaan Kementan pun ikut dicopot. Mentan Amran juga menelusuri peredaran pupuk ini di Indonesia. Ternyata, 4 perusahaan itu menyalurkan pupuk palsu dengan cakupan lahan 21.000 hektare (ha).
"Tim khusus begitu terima laporan, kami panggil direkturnya, kami tanya, kami copot. Kemudian kami panggil staf-staf di bawahnya. Kemudian semua pupuk yang.. pengadaan pupuk, kami periksa. Bentuk tim bergerak cepat ke seluruh Indonesia. Dan ditemukan bahwa betul-betul ada 4 perusahaan, dan terdampak adalah 21.000 hektare," beber Mentan.
Advertisement
Kementan Atur Strategis Capai Target Swasembada Pangan
Sebelumnya, dalam upaya mendukung peningkatan produksi pangan, Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) khususnya Polbangtan Bogor berkomitmen melalui sejumlah inisiatif strategis, di antaranya Monitoring dan Evaluasi (Monev) bantuan irigasi pompa dan irigasi perpipaan.
Kegiatan Monev terkait program Perluasan Areal Tanam (PAT) yang menyasar Kelompok Tani Tulus Rahayu Abadi di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Kamis (21/11/2024), pekan lalu.
Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengatakan Kementerian Pertanian RI terus berupaya meningkatkan produksi pangan strategis.
"Hal ini tentunya perlu dukungan dari SDM pertanian yang memiliki potensi besar yang berasal dari usia produktif, sehingga cita-cita menuju swasembada pangan dapat tercapai," katanya.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementan (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menegaskan bahwa program PAT bertujuan memenuhi kebutuhan pangan pokok, yang akan semakin meningkat.
“PAT harus difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok," katanya.
Direktur Polbangtan Bogor, Yoyon Haryanto mengatakan kegiatan Monev bukan hanya menjadi langkah evaluasi, juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan sektor pertanian.
"Para petani merasa didukung, baik secara teknis maupun moral, untuk terus mengembangkan potensi lahan mereka," katanya.
Bertemu Penyuluh
Dalam kunjungannya, tim Polbangtan Bogor, Gian Febriza dan Juju Julaeha bertemu dengan penyuluh dan para petani penerima manfaat. Diketahui, bantuan pompa irigasi yang diterima kelompok tani telah mengairi areal sawah seluas 14 hektar.
“Dampak positif dari program PAT ini sangat dirasakan oleh petani, terutama dalam meningkatkan produktivitas lahan yang sebelumnya sulit terjangkau air,” katanya.
Juju Julaeha menambahkan bahwa program PAT diharapkan dapat bersinergi dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen Polbangtan Bogor.
“Kami ingin keberlanjutan dari program, tidak hanya terhenti pada bantuan, juga mencakup pembinaan berkelanjutan yang melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis petani,” katanya.
Advertisement
Bantuan Irigasi
Ketua Kelompok Tani (Poktan) Tulus Rahayu Abadi, Sarman, mengungkapkan apresiasinya terhadap program ini. Bantuan irigasi ini benar-benar memberikan manfaat besar. "Kami berharap sinergi seperti ini terus berlanjut untuk kemajuan pertanian,” katanya.
Yoyon Haryanto memastikan komitmen Polbangtan Bogor untuk mendukung percepatan produksi pangan nasional terlihat jelas dalam berbagai program yang dilakukan.
"Dengan keberhasilan monev ini, harapannya, model seperti ini dapat direplikasi di daerah lain untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi pertanian Indonesia," katanya.
Hal itu sejalan komitmen Kabadan Idha Widi Arsanti bahwa institusi pendidikan tinggi di bawah Kementan, Polbangtan Bogor terus membuktikan perannya dalam menjembatani kebutuhan petani dengan inovasi teknologi dan pembinaan berkelanjutan.
"Sinergi antara pemerintah, akademisi dan petani, upaya bersama ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan," katanya.
Program PAT menjadi salah satu bukti konkret bagaimana inovasi dan kerja sama dapat menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.
