Prabowo Lantik Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Periode 2024-2029 Hari Ini

Presiden Prabowo Subianto akan melantik pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029, Senin (16/12/2024). Pelantikan akan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 16 Des 2024, 08:06 WIB
Presiden Prabowo Subianto. (BAY ISMOYO/AFP)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto akan melantik pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029, Senin (16/12/2024). Pelantikan akan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta.

"Saya dapat informasi seperti itu untuk persiapan hari ini," kata Ketua KPK terpilih periode 2024-2029, Setyo Budiyanto, saat dikonfirmasi Liputan6.com, Senin (16/12/2024).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu pimpinan KPK terpilih, Johanis Tanak. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelantikan akan dilakukan pukul 13.30 WIB.

"Benar (pelantikan pimpinan KPK dan Dewas KPK hari ini)," ucap Johanis Tanak.

Sebelumnya, rapat pleno dan voting Komisi III DPR terkait pemilihan dan penetapan calon pimpinan (capim) dan calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghasilkan nama Setyo Budiyanto menjadi ketua KPK terpilih periode 2024-2029.

Setyo meraih suara 46 suara, sementara empat pimpinan KPK lainnya adalah Fitroh Rohcahyanto dengan 48 suara, Ibnu Basuki Widodo 33 suara, Johanis Tanak 48 suara, Agus Joko Pramono 39 suara. Sementara voting terkait posisi ketua yakni Setyo 45 suara, Fitroh 1 suara, Johanis 2 suara.

Sedangkan kelima Anggota Dewas KPK yang dipilih adalah Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Gusrizal, Sumpeno dan Wisnu Baroto.

Diketahui, para calon pimpinan dan Dewas KPK telah mengikuti rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR sejak 18 hingga 21 November 2024.

Baca juga KPK Temukan Penyelenggara Negara Isi LHKPN Asal-asalan: Fortuner Diisi Rp6 Juta


Misi Ketua KPK Terpilih Setyo Budiyanto Kejar Semua Buronan, Termasuk Harun Masiku

Setyo Budiyanto. (Istimewa)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Setyo Budiyanto, telah menyusun serangkaian program jangka panjang dan pendek yang akan segera diimplementasikan setelah resmi menjabat. Salah satu fokus utamanya adalah mengejar para koruptor yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), termasuk Harun Masiku.

"Masalah beberapa DPO itu juga menjadi upaya untuk (ditangkap), ya semenjak kami di sini sebenarnya itu kami juga berusaha keras. Ya tentu nanti menjadi target kami berusaha," ucap Setyo Budiyanto saat menghadiri acara Hakordia di Gedung KPK, Senin (9/12/2024).

"Mudah-mudahan ya beberapa target yang masih belum tertangkap bisa kita lakukan secara maksimal juga. Pastinya kita juga mengharapkan dukungan semua pihak," sambung dia.

Setyo menambahkan bahwa ia akan mengumpulkan para pimpinan KPK terpilih untuk mendiskusikan visi dan misi KPK selama lima tahun ke depan.

"Jadi lima pimpinan nanti akan bersatu akan membahas visi-visi apa yang akan kami lakukan untuk kepentingan KPK. Nah itu kami lakukan pasca kami dilantik," kata Setyo.

Setyo juga mengakui bahwa hingga saat ini ia belum sempat bertemu dengan empat pimpinan KPK lainnya karena mereka masih sibuk dengan tugas di instansi masing-masing. Namun, pertemuan tersebut nantinya akan membahas rencana kerja 100 hari setelah pelantikan dan program kerja lainnya.

"Nah itu yang akan kami lakukan menjadi kebijakan yang akan kami laksanakan bersama dengan seluruh pegawai yang ada di KPK," pungkas dia.


KPK Tetap akan Lakukan OTT

Selain itu, Setyo Budiyanto juga menegaskan bahwa KPK akan tetap menerapkan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai penanganan tindak pidana korupsi. Menurut Setyo, keempat pimpinan terpilih sepakat untuk tetap mengadakan OTT.

"Ya sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit and proper, OTT tetep lanjut," ujar Setyo Budiyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, (5/12/2024).

Mengkutip dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, menurut Setyo, istilah OTT hanya penyebutan di media.

"Sudah disampaikan oleh Pak Alexander Marwata, beliau sampaikan bahwa penamaan. Sebenarnya kan ini hanya diskusinya terkait masalah penamaan ya, gitu. Apa, nomenklatur, kemudian tidak penamaan, apa yang saya sampaikan tadi. Menurut saya enggak ada masalah lagi," kata Setyo.

Setyo menilai OTT KPK masih diperlukan, karena menjadi pintu masuk pengungkapan kasus korupsi yang lebih besar.

"Saya yakin semuanya masih sepakat loh masalah itu. Karena kalau saya sebut itu, ya dalam pengalaman saya selama saya bertugas di KPK, kegiatan itu merupakan pintu masuk untuk bisa mengungkap kasus yang lebih besar," ungkapnya.

Setyo berharap ke depan OTT bisa menjaring OTT dengan kasus-kasus besar.

"Kami berlima nanti akan kami bahas lebih selektif lagi, lebih detail lagi, bagaimana bisa lebih bagus, yang lebih bisa mengungkap kasus yang lebih besar," pungkasnya.

Infografis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jauh di Bawah Negeri Jiran. (Liputan6.com/Trieyasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya