Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menyatakan masih terus mengkaji kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$ 6 per MMBTU untuk tujuh sektor industri dan ada wacana untuk mencabut subsidi HGBT.
Selain itu, ada pendapat yang menginginkan subsidi dihapus, padahal gas merupakan salah satu komponen biaya utama dalam bidang industri.
Advertisement
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengatakan sudah waktunya pemerintah melakukan audit penerapan harga gas alam di dalam negeri, baik yang untuk industri maupun untuk rakyat.
Sebab, harga gas Indonesia saat ini sudah terlalu tinggi, jika di banding dengan harga gas alam internasional yang hanya US$ 3,21 per MMBTU.
"Kita ini salah satu penghasil gas alam terbesar dunia, bahkan baru saja di temukan sumber gas di Aceh yang jauh lebih besar 18 kali lipat dari yang di hasilkan di Arab Saudi. Seharusnya harga gas alam di Indonesia sama dengan yang di berlakukan di Arab Saudi yaitu US$ 0,5 per MMBTU, ” kata BHS, Sabtu (14/12/2024).
Ia menyebutkan harga gas industri yang di subsidi hanya untuk 7 sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet adalah USD 6 per MMBTU. Sementara yang tidak mendapatkan subsidi mayoritas produk industri adalah USD 11-12 per MBTU, tergantung klasifikasi industrinya.
Hal ini, katanya, sangat mahal dan tinggi sekali harganya, bandingkan dengan harga gas industri di Malaysia adalah USD 4,5 per MMBTU, Harga gas industri di Thailand adalah USD 5,5 per MMBTU dan harga gas industri di Vietnam sekitar USD 6,39 per MMBTU.
Padahal Thailand dan Vietnam bukan penghasil gas alam, bagaimana industri kita bisa bersaing di domestik maupun internasional jika harga gas alam untuk industri di Indonesia 2 sampai 3 kali lipat dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, apalagi di sektor pertanian, industri pupuk mempunyai total biaya 70 persennya adalah komponen dari gas alam.
Harga Subsidi Gas
BHS menjelaskan jika harga subsidi HGBT untuk pupuk di kembalikan normal maka harga pupuk akan meningkat tajam bisa-bisa 2 kali lipat, dan ini tentu akan menyulitkan produksi pertanian di Indonesia dan harga beras yang saat ini sudah sangat mahal akan menjadi jauh lebih mahal ungkapnya lagi.
Dia yakin pemerintah Prabowo Gibran akan memperhatikan kondisi ini untuk tidak mencabut subsidi HGBT, bahkan akan mempertimbangkan harga gas alam untuk industri menjadi US$6 per MMBTU untuk semua jenis industri.
"Lebih dari itu, kita harapkan, bisa menurunkan menjadi sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga harga produk industri akan murah dan daya beli masyarakat kembali meningkat," katanya.
Advertisement
Iklim Usaha Industri
Kebijakan ini, katanya, akan lebih meningkatkan iklim usaha industri yang ada di Indonesia sehingga tidak gulung tikar maupun berpindah ke negara lain yang dampaknya akan meningkatkan pengangguran.
Dengan kebijakan itu, diharapkan industri di negara lain berminat masuk ke Indonesia sehingga ekonomi menjadi tumbuh 8 persen sesuai target yang diinginkan Presiden Prabowo dan serapan tenaga kerja meningkat.
“Diharapkan pemerintah bisa mengkaji dan menghitung ulang terapan harga energi gas untuk industri dan rumah tangga masyarakat secara akurat dan jika perlu, lakuka audit terhadap PT Pertamina dan PGN,” pungkasnya.
