Liputan6.com, Jakarta Texas meluncurkan RUU baru untuk membuat cadangan bitcoin strategis di negara bagian Lone Star untuk melawan inflasi dan volatilitas ekonomi.
Program ini akan memungkinkan Texas untuk mengumpulkan mata uang kripto di kas negara dengan menerima sumbangan, pajak, atau biaya dalam bentuk bitcoin, yang harus tetap tidak tersentuh selama minimal lima tahun sebelum dapat dijual atau dipindahkan.
Advertisement
Presiden Texas Blockchain Council, Lee Bratcher mengatakan tidak ada dana pembayar pajak yang akan digunakan untuk membeli bitcoin guna memaksimalkan peluang pengesahan RUU tersebut.
“Bitcoin akan berasal dari sumbangan warga Texas, perusahaan yang berbasis di AS, dan sumber daya negara bagian lainnya, kata Bratcher, dikutip dari Yahoo Finance, Rabu (18/12/2024).
Namun, rekam jejak Texas dalam menyetujui undang-undang blockchain dan bitcoin sebagian besar positif. Dalam beberapa tahun terakhir, negara bagian tersebut menyetujui RUU yang mengizinkan perusahaan Texas untuk menggunakan teknologi blockchain, dan pada 2021.
Negara bagian Lone Star tersebut juga menyetujui RUU mata uang virtual yang menetapkan status hukum mata uang virtual dan memberikan hak kepada pemegangnya.
Texas juga dikabarkan ingin menjadi pusat keuangan global, dan untuk tujuan ini, sebelumnya telah membuat keputusan untuk meluncurkan Bursa Efek Texas, yang akan dibuka tahun depan di Dallas.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Bank Sentral Inggris Minta Perusahaan Ungkapkan Keterlibatan Kripto Mulai 2025
Sebelumnya, Bank sentral Inggris meminta perusahaan di Inggris untuk mengungkapkan keterlibatan kripto paling lambat akhir Maret 2025. Hal ini menurut arahan baru dari Prudential Regulation Authority.
Dilansir dari Yahoo Finance, Selasa (17/12/2024), Regulator meminta informasi tersebut untuk menilai secara akurat risiko yang ditimbulkan kripto terhadap stabilitas keuangan, dengan menekankan hal itu akan membantu kantornya menemukan masalah dari kripto.
September ini, Inggris memperkenalkan undang-undang baru yang berpotensi mengkategorikan kripto sebagai properti pribadi dan memberikan kejelasan regulasi yang lebih besar tentang aset digital langkah yang disambut baik untuk wilayah tempat 12 persen populasi memiliki kripto.
Dalam Indeks Adopsi Kripto Global terbaru dari Chainalysis, Inggris menduduki peringkat ke-12 secara global untuk tingkat adopsinya, hanya di belakang India, Nigeria, Indonesia, Vietnam, Ukraina, AS, Rusia, Filipina, Turki, Brasil, dan Pakistan.
Industri kripto di Inggris masih berada di zona abu-abu hukum, meskipun peta jalan kripto baru diperkenalkan yang bertujuan untuk mencapai kejelasan regulasi yang lebih besar.
Pada saat yang sama, negara tersebut memberlakukan pedoman periklanan yang ketat untuk kripto. Pada 2021, regulator iklan teratas negara tersebut melarang iklan dari bursa kripto seperti Coinbase dan Kraken.
Baru-baru ini, Otoritas Perilaku Keuangan (FCA, salah satu regulator industri kripto negara tersebut, telah meningkatkan penegakan hukum, mengeluarkan lebih dari 1.700 peringatan, dan menutup lebih dari 900 situs kripto dan lebih dari 50 aplikasi kripto seluler karena melanggar aturan tentang promosi aset digital.
Advertisement
Bank Sentral Inggris Usulkan Peraturan Lebih Ketat untuk Stablecoin
Stablecoin telah mendapatkan daya tarik yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena potensinya dalam mengurangi volatilitas yang sering dikaitkan dengan mata uang kripto seperti Bitcoin.
Dilansir dari Coinmarketcap, Kamis (7/12/2023), ada kekhawatiran mengenai stabilitas dan keamanan Stablecoin telah mendorong badan pengawas di seluruh dunia untuk mempertimbangkan kembali pendirian mereka mengenai penerbitan dan pengelolaannya.
Proposal baru Bank Sentral Inggris (BoE) mencerminkan sentimen hati-hati yang diungkapkan oleh Federal Reserve awal tahun ini ketika memperingatkan terhadap model bisnis stablecoin tertentu.
Model yang dimaksud melibatkan stablecoin yang didukung oleh sekumpulan aset, termasuk mata uang tradisional dan sekuritas. Sedangkan pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai mata uang digital. Hal ini juga menimbulkan kompleksitas dan potensi risiko yang dianggap mengkhawatirkan oleh regulator.
Inti masalahnya terletak pada sifat stablecoin yang didukung aset ini, di mana penerbitnya memiliki cadangan aset untuk menjamin nilai stablecoin tersebut.
Proposal Bank Sentral Inggris berupaya untuk memperketat pengawasan peraturan terhadap penerbit stablecoin dengan mewajibkan persyaratan cadangan dan praktik manajemen risiko yang lebih ketat.
Peraturan yang diusulkan akan menuntut peningkatan transparansi dari penerbit stablecoin mengenai komposisi cadangan aset mereka. BoE berpatokan terhadap mata uang tradisional tetap aman.
Selain itu, BoE bertujuan untuk menerapkan stress test dan audit rutin untuk menilai ketahanan penerbit stablecoin terhadap fluktuasi pasar. Sementara beberapa pihak berpendapat peraturan yang diusulkan ini merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas keuangan.
FTX Bangkrut, Bank Sentral Inggris Sebut Perlu Aturan Kripto
Deputi Gubernur Bank Sentral Inggris atau Bank of England (BoE) Jon Cunliffe mengatakan, ledakan bursa kripto FTX menunjukkan kebutuhan membawa dunia kripto dalam kerangka peraturan.
Mengutip Channel News Asia, Selasa (22/11/2022), FTX yang telah mengajukan perlindungan pengadilan kebangkrutan Amerika Serikat berutang hampir USD 3,1 miliar atau sekitar Rp 48,7 triliun (asumsi kurs Rp 15.716 per dolar AS) kepada 50 kreditur terbesarnya.
“Sementara dunia kripto, seperti yang ditunjukkan selama musim dingin kripto tahun lalu, dan ledakan FTX minggu lalu saat ini tidak cukup besar atau cukup terhubung dengan keuangan arus utama untuk mengancam stabilitas sistem keuangan, hubungannya dengan keuangan arus utama telah berkembang pesat,” tutur Cunlife.
Ia menyoroti, tumbangnya FTX perlu regulator yang melakukan kontrol lebih ketat secepat mungkin. “kita tidak boleh menunggu sampai besar dan terhubung untuk mengembangkan kerangka peraturan yang diperlukan untuk mencegah kejutan kripto yang dapat memiliki dampak destabilisasi yang jauh lebih besar," tutur Cunliffe.
Saat ini, perusahaan kripto di Inggris hanya perlu menunjukkan dapat menerapkan kontrol yang memadai untuk menghentikan pencucian uang meski banyak permohonan perusahaan yang lisensinya ditolak oleh regulator Inggris.
Advertisement
