Liputan6.com, Jakarta - Perum Bulog berhasil mencatatkan prestasi tertinggi dalam keterbukaan informasi publik dengan meraih Kualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Pengakuan ini diberikan dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.
Penghargaan bergengsi ini menjadi bukti nyata komitmen Perum Bulog dalam memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat.
Advertisement
Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan, penghargaan ini merupakan bukti bahwa Perum Bulog selalu berkomitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas di setiap aspek operasional.
"Kami percaya, keterbukaan informasi adalah kunci membangun kepercayaan publik dan mendukung program ketahanan pangan yang berkelanjutan,” ujar Wahyu dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, yang digagas oleh Komisi Informasi Pusat, bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Proses penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, seperti ketersediaan informasi, responsivitas terhadap permintaan informasi, dan inovasi dalam pelayanan informasi publik.
Jumlah Meningkat
Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, mencatat bahwa peningkatan jumlah badan publik yang masuk kategori “Informatif” pada tahun ini. Pada 2023, terdapat 139 badan publik informatif, sementara pada 2024 jumlahnya meningkat menjadi 162 badan publik.
“Data ini diperoleh melalui hasil monitoring dan evaluasi terhadap 363 badan publik yang terbagi dalam tujuh kategori, yakni kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah provinsi, perguruan tinggi negeri (PTN), dan partai politik,” jelas Donny.
Informasi Akurat
Dalam kesempatan terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menyampaikan apresiasinya atas peningkatan signifikan keterbukaan informasi di lingkungan BUMN.
“Selama lima tahun terakhir, jumlah BUMN yang meraih kategori informatif meningkat dari hanya 1 BUMN menjadi 36 BUMN pada tahun ini. Hal ini menunjukkan komitmen kuat BUMN terhadap transparansi informasi publik,” ujar Arya dalam Workshop Komunikasi BUMN 2025.
Sebagai badan publik di bawah naungan Kementerian BUMN yang bergerak di sektor pangan, Perum Bulog terus berupaya menyajikan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses masyarakat.
Dengan penghargaan ini, Perum Bulog semakin bersemangat untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat luas.
Prabowo Ubah Bulog jadi Lembaga Nonkomersil, Tak Perlu Lagi Cari Untung
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah Perum Bulog menjadi lembaga non-komersial yang tidak lagi berorientasi pada profit. Langkah ini salah satunya untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan yang dipercepat dari semula tahun 2028, menjadi 2027.
"Untuk mencapai swasembada pangan, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya, nggak bisa komersial lagi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam Konferensi Pers di Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Zulhas menyebut, perubahan struktur Bulog menjadi di bawah Presiden sudah disepakati. Adapun hasil final terkait perubahan struktur Bulog akan dibahas lebih lanjut beberapa waktu mendatang.
“Sudah disepakati tadi, yang penting lembaganya akan ada perubahan. Nanti seperti apa kita akan bahaskan lagi minggu depan, terus maraton," bebernya.
Advertisement
Masih di Bawah BUMN
Meskipun demikian, Zulhas menegaskan Bulog saat ini masih dijalankan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Masih (di bawah Kementerian BUMN). Belum resmi (menjadi lembaga non-komersial di bawah Presiden). Ini kan baru merapatkan konsep kami,” terangnya.
Dalam keterangan terpisah, Direktur Utama Perum Bulog, R. Wahyu Suparyono mengungkapkan bahwa perubahan struktur Bulog akan memungkinkannya lebih dekat ke petani, dan fokus pada stabilisasi harga pangan melalui dukungan APBN.
"Nanti konsepnya itu kita dapat APBN, sebagai stabilisasi. Beli dari petani, beli dari petani gula, petani jagung,” kata Wahyu.
Tetapi ia menambahkan, proses transformasi ini membutuhkan waktu. “Targetnya di 2025 kami masih menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN. Jadi kita sebagai operator tetap jalan,” ucapnya.
“Tim transformasi nanti akan dibentuk dengan Keppres. Konsepnya sudah kita siapkan," tambah Wahyu.
