KPPU Endus Penyelewengan Proyek Jargas Cisem 2, Menteri Bahlil Bilang Begini

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menanggapi terkait penyelidikan KPPU atas kasus dugaan persekongkolan tender dalam pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur) atau CISEM 2

oleh Tira Santia diperbarui 19 Des 2024, 15:00 WIB
Setelah Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, PT Pertamina Gas, (Pertagas) telah mengalirkan gas dari ruas pipa Cirebon-Semarang (Cisem) tahap I ke Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi terkait penyelidikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas kasus dugaan persekongkolan tender dalam pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur) atau CISEM 2 yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia RI pada tahun 2024.

Bahlil menegaskan tuduhan dugaan tersebut tidak seharusnya disebarkan tanpa dasar yang jelas. Bahkan ia pun menantang KPPU agar membuktikan kepada publik jika memang terbukti ada persekongkolan tender CISEM 2.

“Mana ada dugaan, jangan duga-duga terus. Kita ini kerja benar, diduga terus. Lama-lama suruh dari langit sana turun jadi penelitian tender, kalau diduga. Ya, silahkan aja KPPU kalau mau buktikan,” kata Bahlil saat ditemui di kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Disisi lain, Bahlil memastikan bahwa tim yang terlibat dalam proyek tersebut bekerja sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Menteri ESDM juga mengingatkan KPPU untuk tidak terlalu cepat membangun persepsi negatif.

“Ya, jangan membangun persepsi lah. Kita saya udah cek kok di tim ESDM, semua bekerja proper sesuai aturan. Jangan main duga-duga terus,” ujarnya.

Ungkap Informasi

Lebih lanjut, ia menekankan agar KPPU hanya mengungkapkan informasi apabila ada hasil yang dapat dibuktikan. Bahlil berharap agar proses penyelidikan dilakukan dengan profesional dan tanpa menimbulkan keraguan yang tidak perlu terhadap integritas proyek tersebut.

“Kalau boleh KPPU-nya itu ada hasil baru ngomong. Jangan masih dalam telusuri mau ngomong terus,” ujarnya.

Sebagai informasi, dikutip dari keterangan KPPU, pihaknya saat ini melaksanakan penyelidikan atas laporan yang berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract (“Cisem 2”) dengan nilai pagu tender mendekati Rp3 Triliun. 

 


Pengumuman Tender

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia di kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2024. (Foto: Liputan6.com/Tira Santia)

Tender yang diumumkan pada 23 April 2024 tersebut meliputi berbagai pekerjaan seperti pembuatan rancangan rinci, pengadaan material/komponen, manufaktur dan pabrikasi material/komponen, konstruksi dan instalasi jaringan pipa gas +245 km dan instalasi termasuk pembangunan stasiun/instalasi metering dan uji commissioning. 

Instalasi baja karbon berdiameter 20 inchi tersebut bertujuan untuk mentransmisikan gas alam dengan kapasitas 183 MMscfd dari Batang ke Kandang Haur Timur. T

Tender pembangunan pipa gas bumi tersebut dimenangkan oleh KSO PT. Timas Suplindo – PT. Pratiwi Putri Sulung yang diumumkan pada tanggal 14 Juli 2024.

Namun, tender tersebut dilaporkan terindikasi memuat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu sejak 4 September 2024, KPPU mulai melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut dan mengagendakan berbagai panggilan guna mengumpulkan minimal dua jenis alat bukti. 

Panggilan penyelidikan tersebut antara lain dialamatkan ke berbagai pihak terkait, termasuk mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Dalam waktu dekat, KPPU juga akan meminta keterangan kepada pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tender tersebut.

 


Hemat Impor Rp 5,6 Triliun, Pemerintah Kejar Penyambungan Pipa Gas

Pekerja merawat jaringan pipa gas milik Perusahaan Gas Negara (PGN) di Jakarta, Rabu (21/9/2016). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) target pengembangan jaringan gas (jargas) bisa tersambung ke 5,5 juta rumah pada 2030. Program itu juga dipercaya bisa menghemat triliunan rupiah anggaran yang kerap dipakai untuk impor LPG.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pemanfaatan gas bumi pada sektor industri maupun rumah tangga, jadi kunci untuk menjamin ketahanan energi.

Yuliot melaporkan, hingga September 2024, telah terpasang jargas dengan biaya APBN sebanyak 703 ribu sambungan rumah. Sementara pemasangan jargas dengan ongkos non APBN telah menyentuh 400 ribu sambungan rumah.

"Target pengembangan jargas tahun 2030 sebanyak 5,5 juta sambungan rumah, yang diharapkan dapat turunkan impor LPG sebesar 550 KTPA (kilotonnes per annum), yang menghemat subsidi sekitar Rp 5,6 triliun per tahun," ujarnya dalam Hilir Migas Conference & Expo 2024 di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Untuk menunjang hal itu, pemerintah akan melakukan integrasi pipa gas di sepanjang Pulau Sumatera, termasuk integrasi Sumatera-Jawa.

"Hal ini dilakukan untuk menyalurkan potensi gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Agung dan Wilayah Kerja (WK) Andaman Aceh untuk dimanfaatkan di seluruh area pengembangan, untuk hilirisasi, baik di Jawa maupun di Sumatera," imbuh Yuliot.

Yuliot menerangkan, integrasi gas dari Sumatera ke Jawa ini dilakukan melalui investasi pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) di Pantura Jawa, serta Dumai-Sei Mangkei (Dusem) dari Riau ke Sumatera Utara.

"Manfaat dari pengembangan pipa gas bumi, antara lain mendukung harga gas lebih terjangkau, dengan toll fee lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan gas untuk industri pembangkit listrik komersial rumah tangga, serta mendukung program jargas," tuturnya.

 


Beri Banyak Manfaat, Pembangunan Jargas Perlu Kroyokan

Pekerja merawat jaringan pipa gas milik Perusahaan Gas Negara (PGN) di Jakarta, Rabu (21/9/2016). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga perlu dilakukan secara bersama-sama untuk perluasan yang lebih masif, sehingga berbagai manfaat yang diberikan atas penggunaan energi bersih tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih banyak.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi KESDM Laode Sulaeman mengatakan, jargas dapat membantu mengurangi subsidi dan impor energi.

 Subsidi energi juga bisa menjadi lebih tepat sasaran dan memperbaiki current devisa negara, mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja selama pembangunan jargas berlangsung. Sedangkan bagi masyarakat, jargas dapat menikmati energi yang praktis, aman, dan hemat.

"Jargas dapat membantu menurunkan impor yang selama ini membebani," kata Laode, dikutip Kamis (21/11/2024).

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Gunawan Eko Movianto menyeatakan, Kemendagri untuk menjembatani kepentingan pemerintah daerah dengan pengembangan jargas.

"Kemendagri mendukung pembangunan jargas untuk swasembada energi agar kita dapat memanfaatkan kekayaan alam domestik bekerjasama bersama seluruh stakeholder dengan eksekusi bertanggungjawab penting untuk dilaksanakan," ujarnya.

Selaku Subholding Gas Pertamina PT PGN Tbk senantiasa menjaga peran dalam rangka membantu mengurangi beban beban subsidi dan impor energi, melalui pengembangan jargas rumah tangga yang massif.

Tentunya, hal ini sejalan dengan target swasembada energi di mana Indonesia semakin mandiri dalam hal pemenuhan energi dengan memanfaatkan sumber domestik.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya