Pentingnya Bahasa Ibu dalam Pendidikan Usia Dini, Jangan Sepelekan Perannya

Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Irsyad Zamjani menyampaikan bahwa berdasarkan data asesmen nasional selama tiga tahun terakhir, yaitu 2021 hingga 2023, capaian dari segi literasi maupun numerasi terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan banyak peserta didik telah mencapai kompetensi minimum namun belum menuju ideal.

Ia melanjutkan, perbandingan antara wilayah terkait tingkat numerasi dengan yang tinggi dan terendah itu sangat jauh. "Jadi tantangan bagi kita semua. Kami pernah melakukan estimasi, yang jika dikonversi ke dalam bulan belajar, menunjukkan bahwa perbedaan antara daerah dengan capaian tertinggi dan terendah mencapai sekitar 32 bulan belajar. Artinya, anak-anak di daerah dengan capaian terendah membutuhkan waktu lebih lama, setidaknya 2,5 tahun sekolah lebih lama."

"Sementara itu, anak-anak di daerah dengan capaian tertinggi dapat lebih cepat mengejar. Jadi kesenjangannya luar biasa," kata Irsyad.

Irsyad menekankan perlu adanya intervensi yang lebih intens di berbagai wilayah yang diperlukan. Hal ini agar pendidikan dapat meningkat secara keseluruhan.

Irsyad menyampaikan peningkatan kualitas dan pengurangan kesenjangan itu sangat mungkin dilakukan bila ada kebijakan tepat dan terarah. Terdapat tiga poin yang ditekankan yang juga menjadi bagian dari strategi dalam pengurangan kesenjangan.

"Pertama adalah menyiapkan muridnya, sehingga dia bisa siap belajar dari institusinya dan sebagainya. Yang kedua adalah gurunya. Kita juga perlu menyiapkan gurunya," kata Irsyad.

"Sekarang ini, seorang pendidik mulai terbiasa. Pendidik melakukan pelatihan-pelatihan untuk bisa melakukan pemetaan kualitas muridnya, pencapaian kemampuan muridnya, karakteristik muridnya, sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan mereka, selain itu pembelajarannya dan sebagainya," tambah Irsyad. Menurut Irsyad, guru berperan penting, terutama di sekolah-sekolah yang tertinggal dan terkecil. 

"Dan yang terakhir, ini juga tidak kalah penting, adalah bagaimana policy makers, baik di lingkaran pusat, daerah, maupun sekolah, melakukan perencanaan yang berbasis informasi yang tepat dan akurat," kata Irsyad.

Irsyad menyampaikan perjalanan berbasis data menjadi penentu yang penting. Prosesnya meliputi kerja sama dengan pemerintah daerah dan sekolah, serta telah membekali data-data yang relevan.

Didik menyampaikan bahwa untuk menjaga sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan dengan cara memastikan kebijakan, strategi, indikator, dan target yang ditetapkan. Hal ini menjadi langkah yang diprioritaskan agar program literasi dan numerasi berkelanjutan.

Ia menjelaskan langkah tersebut turut diperkuat melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri dan penerbitan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024. Instruksi itu menegaskan bahwa seluruh indikator, subjek, dan target yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) juga harus dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

"Dari pemerintah daerah, kami rasa terus melakukan koordinasi untuk sinkronisasi tersebut, terutama untuk RPJPD dan saat ini RPJMD. Maka keseluruhan indikator yang termuat di dalam RPJPN, dalam hal ini adalah indikator-indikator pendidikan, itu harus diturunkan ke dalam RPJPD dan juga RPJPN, di situ maka akan terjadi sinkronisasi pada aspek kebijakan dan juga indikator," kata Didik.