Liputan6.com, Jakarta - PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), sebagai bagian dari Holding BUMN Danareksa mengantisipasi lonjakan transaksi keuangan selama periode peak season Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Jalin memastikan kelancaran layanan operasional serta memitigasi potensi kendala selama puncak aktivitas transaksi bagi industri perbankan dan fintech.
Advertisement
Bank Indonesia memproyeksikan kebutuhan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun selama Nataru 2024/2025, meningkat 2,56 persen dari realisasi periode Nataru 2023 yang mencapai Rp130,37 triliun.
Proyeksi ini juga mempertimbangkan lonjakan transaksi pembayaran nontunai yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat, di mana diperkirakan lebih dari 110,6 juta orang akan melakukan perjalanan selama perayaan Nataru 2024/2025.
Peningkatan ini diharapkan turut mendorong penggunaan layanan pembayaran digital, termasuk QRIS, sebagai solusi yang lebih praktis dan efisien.
Direktur Operasional Jalin, Argabudhy Sasrawiguna, mengatakan telah menyiagakan personel 24/7 untuk memastikan operasional jaringan ATM Link dan layanan transaksi digital lainnya, seperti QRIS dan Debit, berjalan lancar sepanjang periode ini.
"Kami juga mengoperasikan Posko Nataru yang aktif sejak 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, berfokus pada titik-titik tanggal dengan peningkatan transaksi tertinggi. Posko ini akan mendukung lebih dari 80 member perbankan dan fintech yang tergabung dalam layanan Link," jelas Arga.
Merespons dinamika tersebut, Jalin menyadari bahwa keberlanjutan ekosistem pembayaran digital membutuhkan infrastruktur yang andal untuk menjamin kelancaran transaksi, baik tunai maupun nontunai.
Transformasi digital di sektor keuangan memberikan peluang besar untuk efisiensi dan inklusi keuangan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam bentuk risiko terhadap keamanan data dan sistem pembayaran.
Indarto Prasetyo Bramono, Ketua Tim Keamanan Teknologi Informasi & Komunikasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengungkapkan bahwa periode peak season sering kali menjadi puncak peningkatan aktivitas transaksi yang memerlukan pengawasan ketat terhadap potensi transaksi mencurigakan.
Dari Januari sampai dengan November 2024, telah diterima 121.253 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), di mana 21,3% di antaranya terkait dengan kasus penipuan, dan angka ini diperkirakan akan meningkat pada periode peak season ini.
Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan keamanan yang komprehensif, mencakup aplikasi, jaringan, end-point, dan akses, serta teknologi deteksi dini yang mampu mengidentifikasi pola anomali transaksi secara real-time untuk meminimalkan potensi transaksi mencurigakan.
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) turut menanggapi situasi ini dengan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang risiko keamanan siber.
"Kami berharap kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga membangun ekosistem pembayaran yang lebih aman dan inklusif sebagai bagian dari tanggung jawab bersama," ujar Tata Martadinata, Head of Product & Technology ASPI.
