Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah China eksekusi Li Jianping pada Selasa, 17 Desember 2024 setelah terlibat kasus korupsi terbesar dalam sejarah China.
Li Jianping mantan pejabat di daerah otonomi Mongolia Dalam dijatuhi hukuman mati setelah dinyatakan bersalah menggelapkan lebih dari tiga miliar yuan atau USD 421 juta yang merupakan kasus korupsi terbesar di China. Jumlah itu setara Rp 6,83 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.240), demikian laporan Xinhua.
Advertisement
Mengutip Business Standard, ditulis Jumat (20/12/2024), eksekusi tersebut diperintahkan oleh China’s Supreme People’s Court atau Mahkamah Rakyat Agung China dan dilaksanakan oleh pengadilan di Mongolia, menurut Xinhua.
Berikut profil singkat Li Jianping, mantan pejabat yang dieksekusi hukuman mati. Li Jianping (64) pernah menjabat sebagai Sekretaris Komite Kerja Partai Komunis untuk zona pengembangan ekonomi dan teknologi Hohhot. Hukuman mati Li Jianping awalnya dijatuhkan pada September 2022 dan dikuatkan melalui banding pada Agustus 2024. Ia didakwa menerima suap, menyalahgunakan dana publik dan berkolusi dengan sindikat kriminal.
Mengutip Wionews, Li diizinkan waktu bersama keluarga sebelum dieksekusi. Hukuman mati ini tidak umum karena jarang bagi pejabat China untuk menerima hukuman mati atas tuduhan korupsi. "Lebih sering mendapat penangguhan hukuman dua tahun dari eksekusi, dengan hukuman diringankan menjadi penjara seumur hidup karena berperilaku baik,” demikian seperti dikutip.
Upaya Antikorupsi Xi Jinping
Mengutip Business Standard, sejak berkuasa pada 2012, Presiden Xi Jinping telah menjadikan antikorupsi sebagai bagian penting dari pemerintahannya.
Laporan resmi menyatakan, lebih dari satu juta pejabat partai, termasuk dua menteri pertahanan dan beberapa pemimpin militer telah dihukum atau dituntut berdasarkan kampanye itu.
Kasus Korupsi yang Libatkan Pejabat Tinggi Meningkat
Dalam pidatonya di sidang pleno Komisi Inspeksi Disiplin Pusat pada Januari, Xi meminta pejabat untuk mengambil sikap berani terhadap korupsi.
Ia memperingatkan terhadap kelompok kepentingan yang melemahkan Partai Komunis dan menekankan perlunya apa yang disebutnya revolusi diri partai.
Meski ada upaya yang terus dilakukan, kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi terus meningkat. Menurut South China Morning Post, CCDI menyelidiki 45 pejabat senior. Pada 2024, jumlahnya telah meningkat menjadi 54.
Langkah-langkah antikorupsi Xi telah menarik perhatian internasional terutama di militer. Sementara kampanye itu dipuji karena mengatasi korupsi sistemik, kritikus menilai, hal itu telah membantu mengonsolidasikan kekuasaan Xi.
Advertisement
China Eksekusi Mati Li Jianping, Pejabat Tinggi Tiongkok yang Terlibat Kasus Korupsi
Sebelumnya, Otoritas di China dilaporkan mengeksekusi seorang mantan pejabat berusia 64 tahun yang dihukum karena penyuapan.
Mengutip Kanal Global Liputan6.com, Li Jianping yang bertugas di daerah otonomi Mongolia Dalam bagian utara, dihukum karena korupsi, penyuapan, penyalahgunaan dana publik, dan kolusi dengan sindikat kriminal.
Dikutip dari laman Anadolu Agency, Kamis (19/12/2024) Pejabat berusia 64 tahun itu dijatuhi hukuman mati pada bulan September 2022.
Ia disebut-sebut terlibat dalam skandal korupsi senilai USD 421 juta. Mantan pejabat itu menjabat sebagai sekretaris komite kerja Partai Komunis Tiongkok (PKT) di Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Hohhot.
China di bawah Presiden Xi Jinping telah memperluas penyelidikannya terhadap korupsi termasuk di antara pejabat tinggi.
Dalam pidato yang disampaikan pada Januari 2024 tetapi dirilis ke publik pada Minggu kemarin, Xi mendesak kader partai untuk melawan korupsi sehingga kelompok kepentingan tidak dapat memangsa PKT.
"Jika kita tidak menghindari kritik dan tidak menutupi kesalahan, dan jika kita segera mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kita sendiri, kita dapat secara efektif memerangi pemangsaan dan pengikisan semua kelompok kepentingan, kelompok yang berkuasa, dan kelas istimewa," kata Xi dalam sidang pleno Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin, badan antikorupsi tertinggi partai.
Xi sebelumnya mengatakan kepada para pejabat bahwa perjuangan Tiongkok melawan korupsi adalah "berat dan rumit" dan bahwa "tidak ada belas kasihan" yang harus ditunjukkan untuk memberantas masalah tersebut.
