Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah pihaknya menyalahkan kritik PDIP terkait kenaikan PPN menjadi 12 persen. Namun, dia mengingatkan rencana kenaikan PPN 12 persen sudah menjadi kesepakatan bersama oleh mayoritas fraksi di DPR, termasuk PDIP.
“Enggak, saya baca semuanya, saya ikutin semuanya. Cuma teman-teman Gerindra ingin mengatakan bahwa ini kan undang-undang yang juga disetujui bersama, diinisiasi bersama,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/12/2024).
Advertisement
Muzani meminta semua parpol untuk tidak saling menyalahkan. Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto akan menerima seluruh masukan terkait PPN 12 persen.
“Kesannya ya ini kan produk bersama, gitu loh kira-kira. Kalau mau beri pandangan ya pandangan saja gitu, kira-kira seperti itu,” ujar Muzani.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menegaskan partainya bukan inisiator kenaikan PPN menjadi 12 persen. Dia menjelaskan rencana kenaikan PPN 12 persen itu sebelumnya diusulkan oleh pemerintah ketika Presiden ke-7 RI Jokowi menjabat.
Kemudian, Fraksi PDIP di DPR RI ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) untuk membahas rencana itu.
"Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan, karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah (era Presiden Jokowi) dan melalui kementerian keuangan," kata Deddy dikutip Senin (23/12/2024).
Kondisi Ekonomi RI
Deddy menjelaskan, UU tersebut pada saat itu disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi Indonesia dan global sedang dalam kondisi aman.
Namun, dia menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal ini dilihat dari daya beli masyarakat yang terpuruk, badai PHK di sejumlah daerah, hingga nilai tukar rupiah terhadap dollar yang terus naik.
"Jadi sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo, bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya," ujar Deddy.
Advertisement
