Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy (kedua kiri) bersama Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun usai memberi keterangan terkait penetapan status tersangka pada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa (24/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka pada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
KPK menetapkan status tersangka pada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ke komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melibatkan Harun Masiku. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto juga ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Hasto Kristiyanto diduga melakukan perintangan dalam kasus suap tersebut sejak operasi tangkap tangan (OTT) digelar. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Sebelumnya, sejak Januari 2020, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sudah beberapa kali diperiksa oleh penyidik KPK terkait kasus ini. Hasto Kristiyanto juga pernah bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Terakhir, Hasto Kristiyanto diperiksa pada Juni 2024 lalu. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Di sisi lain, DPP PDIP telah merespons penetapan tersangka Hasto Kristiyanto. Bagi PDIP, penetapan tersangka pada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjadi hadiah malam Natal 2024. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
