Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kembali buka suara terkait kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya di era pemerintahan saat ini.
AHY menilai Kereta Cepat Jakarta-Surabaya merupakan proyek berskala besar. Sehingga inisiasi awal pembangunannya harus dilakukan secara matang dan cermat.
Advertisement
"Masih kita hitung, masih kita pelajari. Ini proyek yang besar, harus benar-benar menghitung dengan cermat. Kami akan melibatkan banyak pihak stakeholders untuk bisa membuat perencanaan yang matang," ujar AHY di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, dikutip Rabu (25/12/2024).
Masih Dalam Pembahasan
Ditemui terpisah, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan, sejauh ini proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya masih dalam ranah pembahasan. Ia pun belum bisa memastikan, kapan pembangunan proyek transportasi super besar itu akan dimulai.
"kita masih prastudi ya, semuanya masih dibahas oleh semua stakeholder," kata Dwiyana.
Meski baru sebatas pembahasan, pemerintah telah menyuarakan kepada publik global soal rencana proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Tawarkan ke AIIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pun telah menawarkan proyek tersebut kepada Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB).
Selain kereta cepat, Airlangga juga menawarkan proyek tembok laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa, konektivitas di bagian selatan Pulau Jawa, hingga beberapa proyek transisi energi, untuk mendapat dukungan pembiayaan dari AIIB.
"Konektivitas di selatan Pulau Jawa menawarkan peluang ekonomi baru yang perlu mendapat perhatian," ungkap Airlangga beberapa waktu lalu.
Jadi PR Kabinet Prabowo-Gibran
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menaksir proses studi kelayakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tak akan rampung tahun ini. Artinya, hal tersebut akan berlanjut di era Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Proyek tersebut, saat ini disebut telah masuk masa pra feasibilty study (FS). Artinya, masih ada tahapan panjang untuk masuk ke studi kelayakan, tender proyek, hingga pengerjaan megaproyek tersebut.
Juru Bicara Kemenhub kala itu Adita Irawati memastikan, prosesnya tidak akan selesai hingga kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser pada Oktober 2024.
"Kereta Cepat Jakarta-Surabaya saya harus sampaikan enggak mungkin selesai tahun ini," ujar Adita, ditemui di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Dia mengatakan, butuh waktu panjang dalam perencanaannya, hal ini berkaca pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang baru beroperasi di September 2023 lalu. Untuk itu, proyek Kereta Cepat dilanjutkan ke Surabaya pun disinyalir butuh waktu yang panjang.
"Kita belajar dari Jakarta Bandung itu juga relatif cukup panjang ya prosesnya. Jadi memang ini masih suatu proses yang masih panjang," tegasnya.
Terkait proyek ini, pemerintah sudah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Tim ini diharapkan mampu memberikan percepatan pelaksanaan megaproyek tersebut.
Advertisement
Dilanjutkan Prabowo-Gibran
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana membentuk tim khusus untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Rencananya, proyek ini akan dilanjutkan di era pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi mengungkapkan, sudah ada pembicaraan mengenai pembentukan tim khusus untuk mengawal hal tersebut. Termasuk melibatkan pihak-pihak pemerintahan penerus Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pak Luhut udah paving the way lah supaya pemerintahan berikutnya bisa melanjutkan program ekstensi kereta api cepat ini sampai Surabaya," ucap Jodi saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Jodi bilang, sejumlah pihak yang terlibat adalah Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan hingga PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku operator sektor perkeretaapian. Meski begitu, dia belum berbicara banyak mengenai susunan lengkap tim khusus tersebut.
Satu hal yang dipastikannya adalah kelanjutan program tersebut oleh pemerintah era Prabowo-Gibran periode 2024-2029 nanti. Jodi mengaku sudah ada bahasan yang dibangun.
"Iya tentunya udah mulai lah diskusi, ini kita berharap kan tentunya dengan pemerintahan Baru pasti ada keberlanjutan dari program-program pemerintahan Pak Jokowi gitu," kata dia.
