Mahasiswa yang tergabung dalam Alisansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Kerakyatan berunjuk rasa menolak kenaikan tarif PPN 12 persen di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (26/12/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Dalam orasinya, mahasiswa menilai PPN 12 persen tidak linier dengan tingkat pendapatan masyarakat dan jumlah lapangan pekerjaan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Pemberlakuan PPN 12 persen juga berpotensi berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Saat berunjuk rasa, para mahasiswa nampak membawa sejumlah atribut mulai dari spanduk hingga poster penolakan kenaikan PPN. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Mereka juga turut menampilkan aksi teatrikal kenaikan PPN yang memberatkan warga. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Para mahasiswa mendesak pemerintah membatalkan kenaikan PPN. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Mereka menilai seharusnya kebijakan yang diambil Presiden Prabowo Subianto di awal jabatannya untuk menyejahterakan rakyat dan bukan malah memberatkan warga. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Para mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan narasi yang membohongi masyarakat terkait kenaikan PPN. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan penerapan PPN 12 persen per 1 Januari 2025. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Kebijakan penerapan PPN 12 persen merupakan kelanjutan dari kebijakan era Presiden Joko Widodo lewat UU HPP. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Kenaikan PPN 12 persen memicu reaksi negatif dan beragam penolakan di masyarakat, dari demonstrasi hingga membuat petisi di situs change.org. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
