Profil Satori Anggota DPR RI Fraksi Nasdem yang Diperiksa KPK, Awali Karier sebagai Anggota DPRD Cirebon dan Dikenal Aktif di Dunia Pendidik

Satori lahir di Cirebon pada 25 Februari 1970 dan memulai karier politiknya di DPRD Kabupaten Cirebon pada periode 2009-2014. Berbekal dedikasi terhadap masyarakat, ia berhasil melanjutkan kiprahnya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada periode 2014-2019.

Prestasi Satori di tingkat provinsi menempatkannya sebagai satu-satunya wakil dari DPRD Kabupaten Cirebon yang lolos ke DPRD Jawa Barat saat itu. Fokus utamanya adalah pembangunan pesantren dan peningkatan fasilitas pendidikan di daerah pemilihannya.

Perjalanan politik Satori makin berkembang saat ia memutuskan pindah ke Partai NasDem pada 2019 dan maju sebagai calon legislatif DPR RI dari Dapil Jawa Barat VIII. Keputusannya bergabung dengan NasDem membawanya terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.

Di luar dunia politik, Satori dikenal sebagai sosok yang aktif dalam berbagai organisasi sosial dan keagamaan. Ia menjabat sebagai Ketua Persatuan Atletik Seluruh Jawa Barat (2016–2018) dan Wakil Ketua LAZISNU, lembaga amil zakat di bawah Nahdlatul Ulama, pada periode 2016–2020.

Satori juga pernah menjadi Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di Masjid Raya Al Jabbar, Cirebon, pada 2018–2021. Jabatan ini memperkuat reputasinya sebagai tokoh yang berkontribusi dalam pengembangan komunitas keagamaan.

Saat ini, Satori menjabat sebagai Ketua Pembina Paguyuban Silaturahmi Masyarakat Wilayah Cirebon, sebuah lembaga yang sudah ia pimpin sejak 1997. Keaktifannya di berbagai organisasi memperkuat citranya sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat.

Pada 27 Desember 2024, Satori diperiksa oleh KPK terkait dugaan penyalahgunaan dana CSR Bank Indonesia yang digunakan untuk kegiatan di daerah pemilihan (dapil). Ia mengakui bahwa dana tersebut dialokasikan melalui yayasan untuk sosialisasi program.

Dalam keterangannya di hadapan penyidik, Satori menyatakan bahwa semua anggota Komisi XI DPR RI menerima program serupa. 

“Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat. Bukan, bukan kita aja,” ujar Satori, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (27/12/2024).

Namun, ia membantah adanya praktik suap dalam penggunaan dana tersebut dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif selama proses penyelidikan berlangsung.

Satori menegaskan bahwa dana CSR yang digunakan berasal dari program resmi Bank Indonesia dan tidak ada unsur pelanggaran hukum. Ia menyampaikan kesiapannya untuk mengikuti seluruh prosedur penyelidikan dengan baik.

“Kita sebagai warga negara mengikuti tetap prosedur yang akan dilakukan oleh penyidik. Insyaallah saya akan kooperatif,” ujar Satori setelah pemeriksaan.

Sementara itu, KPK terus mendalami kasus ini dengan mengumpulkan bukti berupa dokumen dan barang elektronik dari penggeledahan di Bank Indonesia. Kasus ini diprediksi akan berkembang dengan melibatkan lebih banyak pihak terkait.

Kasus yang menjerat Satori menjadi tantangan bagi karier politiknya yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade. Meski dikenal sebagai tokoh berintegritas, pemeriksaan ini memicu berbagai spekulasi di masyarakat.

Fraksi NasDem menyatakan akan menunggu hasil penyelidikan sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Mereka tetap memberikan dukungan kepada Satori untuk menjalani proses hukum secara transparan.

Publik kini menunggu hasil penyelidikan yang diharapkan dapat mengungkap fakta sebenarnya terkait aliran dana CSR Bank Indonesia.

Satori adalah anggota DPR RI Fraksi NasDem yang berasal dari Dapil Jawa Barat VIII. Ia dikenal sebagai aktivis pendidikan dan tokoh masyarakat di Cirebon.

Satori diperiksa KPK terkait dugaan penyalahgunaan dana CSR Bank Indonesia yang digunakan untuk kegiatan di dapilnya.

Ya, Satori mengakui bahwa dana tersebut digunakan untuk sosialisasi di dapil, namun ia membantah adanya praktik suap.

KPK akan melanjutkan penyelidikan dengan memeriksa dokumen dan bukti elektronik terkait aliran dana CSR tersebut.