Liputan6.com, Jakarta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempersilakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menunjukkan video keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Namun, dia mempertanyakan apa betul Hasto memiliki bukti tersebut.
"Ah ya, emangnya ada (video itu)? Kalau ada ya disampaikan aja. Kan semua kan landasannya hukum, ya. Fakta hukum lah," kata Prasetyo di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu (28/12/2024).
Advertisement
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah menyiapkan puluhan video keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi.
Hal ini diungkapkan politikus PDIP Mohamad Guntur Romli lewat video yang dibagikannya melalui Instagram @gunroml, Kamis (26/12/2024).
Sebelum mengungkapkan puluhan video itu, Guntur mengeklaim Hasto kooperatif dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.
"Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif," kata Guntur.
Dia kemudian mengungkapkan, Hasto telah membuat puluhan video keterlibatan pejabat negara dalam kasus korupsi.
"Menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video itu adalah yang tadi disampaikan yang pertama. Kan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi," jelas Guntur.
Guntur mengaku sudah menonton sejumlah video yang dibuat Hasto. Dalam video itu, terdapat bukti-bukti keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi.
"Dan ini video-video nanti, itu kalau dirilis akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa. Karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya, nanti sungguh mencengangkan," ucap Guntur.
Jadi Tersangka KPK, Hasto Singgung Ambisi Presiden Tiga Periode
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku.
Melalui tayangan video, Hasto menyampaikan bahwa PDIP adalah partai yang sealu menghormati keputusan KPK. Hasto menyadari risikonya sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintahan. Termasuk masuk penjara.
"Saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi," kata Hasto Kristiyanto dalam video yang diterima, Kamis (26/12/2024).
Selain itu, Hasto juga menyinggung berbagai intimidasi dari pihak lain yang meminta agar PDIP tidak memecat kader pelanggar konstitusi yang dimaksudnya adalah Joko Widodo (Jokowi).
"Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi," kata Hasto.
Menurut Hasto, intimidasi terus datang bahkan oleh para aparat penegak hukum dengan segala cara untuk melakukan intimidasi. Kata Hasto, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis.
"Maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan," kata Hasto.
Sekjen PDIP itu menegaskan tidak akan pernah menyerah. Baik saat pihak lain menggunakan intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun.
"Kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita," ucap Hasto.
"Untuk itu, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan (Megawati) dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan," tegas Hasto.
Baca juga Pernyataan Lengkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Usai Jadi Tersangka KPK
Advertisement
Sekjen PDIP Jadi Tersangka KPK, Jokowi: Hormati Proses Hukum yang Ada
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menilai penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang dijadikan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sebagai proses hukum yang patut dihormati.
"Ya hormati seluruh proses hukum yang ada," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/12/2024), seperti dilansir dari Antara.
Disinggung soal namanya yang masih disebut-sebut sebagai buntut penetapan status tersangka tersebut, ia tersenyum.
"Hehee..sudah purnatugas, sudah pensiunan," kata Jokowi.
