Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Dimulai, Bagaimana Pengawasannya?

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis di hari ke-78 pemerintahan Prabowo-Gibran, terburu-buru. Bahkan pemerintah dinilai sedikit memaksakan agar janji kampanye Prabowo-Gibran itu bisa segera direalisasikan.

"Ya sedikit dipaksakan. Kenapa saya katakan dipaksakan? Karena underlying atau peraturan-peraturannya kan belum lengkap. Termasuk juknisnya (petunjuk teknis), karena ini kan melibatkan pemda, melibatkan swasta jadi mitra dan sebagainya itu bagaimana juknisnya," ujar Agus saat dihubungi Liputan6.com, Senin (6/1/2025).

Menurutnya, saat ini regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan MBG masih belum lengkap karena hanya ada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang menjadi landasan penunjukan BGN sebagai program peningkatan gizi nasional, termasuk penanggulangan stunting melalui program makan bergizi gratis.

Sementara pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga meminta pemerintah daerah berkontribusi dalam program MBG ini. Pemda diharapkan berkontribusi sebesar 13,73% atau sebesar Rp 5,64 triliun. Sementara pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp71 triliun untuk 2025.

"Angka Rp71 triliun itu kan termasuk biaya management fee dan sebagainya berapa? Itu kan kalau daerah bertanggung Rp5-6 triliun memangnya ada setiap daerah punya itu? Apakah sudah dianggarkan, karena ini anggaran bukan di DPRD. Terus kemudian bagaimana kalau uang dana itu dikorupsi? Siapa yang ngawasin? Karena itu semuanya tidak jelas (peraturan pelaksananya)," ucap Agus.

Tak hanya itu, Agus Pambagio juga menyoroti keterlibatan pihak swasta dalam menyukseskan program ini. Sebab, belum ada aturan petunjuk yang jelas terkait keterlibatan pihak swasta, termasuk juga BUMN dan BUMD dalam program makan bergizi gratis.

"Pertanyaan saya, apa untungnya buat mitra swasta jika tidak ada dana atau fee untuk mereka, atau ini bagian dari alokasi dana TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) BUMN/BUMD atau dana CSR (corporate social responsibility) perusahaan swasta? Belum jelas," tuturnya.

Belum lagi dalam aspek kesehatan. Dia mempertanyakan bagaimana mekanismenya apabila terjadi keracunan atau alergi pada anak akibat dari menu MBG. Sebab, kondisi kesehatan anak di seluruh Indonesia tidak bisa disamaratakan. 

"Bagaimana mekanismenya? Juknisnya seperti apa? Apa ada Puskesmas? Apa ada apa? Kemudian juga siapa yang mengontrol bahwa makanannya standar, karena beda-beda setiap daerah, ya kan. Apakah ahli gizi dari BGN atau siapa? tidak jelas."

"Kemudian katanya masakannya dari tanaman pribadi, tanamannya itu pakai pestisida atau tidak? Terus kalau dimasak airnya pakai air apa? Kalau airnya berbakteri bagaimana? Kemudian susunya bentuk UHT atau susu bubuk? Kalau susu UHT ada urusan sampah, bagaimana menanggulanginya? Kalau susu bubuk nanti air campurannya ada bakterinya atau tidak? Itu kan semua hal yang harus diantisipasi supaya kalau terjadi apa-apa mitigasinya cepat dan tepat," ucap Agus.

Kendati begitu, dia mengakui bahwa MBG merupakan program yang bagus untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, hanya saja masalah underlying atau peraturan pelaksanaannya masih belum jelas.

"Saya khawatir di tengah jalan akan menghadapi banyak masalah. Sudah banyak program besar yang tidak dipersiapkan dengan baik, dalam pelaksanaannya banyak menghadapi kendala serius dan menyulitkan publik," katanya.

4 Catatan untuk Pemerintah

Karena itu, Agus Pambagio mengingatkan Presiden Prabowo supaya hati-hati dan tidak terburu-buru memulai program MBG. Setidaknya ada empat poin yang perlu dilakukan pemerintah sebelum resmi memulai penerapan program makan bergizi gratis.

Pertama, pastikan semua landasan hukum dan petunjuk teknis pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia sudah siap, termasuk peraturan daerah (Perda) hingga peraturan desa (Perdes). Sebab, Pemda turut berperan dalam penyediaan dana MBG.

Kedua, pastikan ada tim pengawas yang steril dan tidak melibatkan politisi. Mereka harus merupakan para ahli gizi, ahli kesehatan anak, ahli pangan, ahli logistik, ahli statistik, ahli antropologi sosial, ahli komunikasi, dan ahli lingkungan untuk mengawasi sampah hasil MBG.

"Mereka semua harus didukung oleh SDM dan fasilitas BGN sebagai koordinator program MBG, termasuk dengan honorariumnya," ujar Agus.

Ketiga, pemerintah atau BGN harus bisa mengajak publik untuk mengawasi jalannya program ini dengan membangun komunikasi dan mekanisme pengawasan yang baik sesuai dengan budaya masyarakat lokal.

"Jangan disamaratakan di seluruh Indonesia. Siapa yang akan mengawasi sumber air untuk membuat makanan dan minuman, tanaman yang digunakan mengandung pestisida atau tidak, penanganan sampah kemasan susu UHT yang mengandung plastik dan sebagainya," katanya.

Terakhir, pemerintah harus menerbitkan juknis terlebih dulu untuk mengatur apa yang harus dilakukan pihak berwenang ketika terjadi, misalnya keracunan, jumlah makan tidak sesuai dengan jumlah anak di sekolah, dan sebagainya. Lalu bagaimana bisa melindungi swasta yang berpartisipasi tidak terkena kebijakan diskriminasi. Misalnya pada air, susu, dan bahan baku pangan lain supaya keselamatan anak-anak terjaga.

"Demikian catatan saya dari sisi luar pemerintah. Saya akan ikut mengawasi, diminta maupun tidak, demi lancarnya program MBG. Semoga para pihak yang berwenang sudah mengantisipasi butir-butir yang saya sampaikan di atas. Jangan korbankan anak-anak kita demi kepentingan politik dan keuntungan ekonomi para pihak sesaat," ujar Agus memungkasi.

Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) tak luput dari perhatian para pemerhati kesehatan. Pakar Kesehatan Global, Dicky Budiman menyambut baik program andalan Prabowo-Gibran tersebut. Menurut dia, ini adalah momen yang tepat untuk menyadarkan anak-anak tentang gaya hidup sehat.

"Ini adalah momentum di mana kita ingin menyadarkan anak-anak termasuk orangtua bahkan perangkat sekolah tentang perilaku hidup bersih sehat di segala aspek. Termasuk mereka mengetahui makanan sehat itu seperti ini, bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah," kata Dicky melalui keterangan video yang diterima Liputan6.com, Senin (6/1/2025).

Oleh karena itu, lanjut Dicky, untuk mencapai hal tersebut maka perencanaan menjadi sangat penting. Pasalnya, jika program ini dilakukan tanpa adanya kesiapan dalam pengadaan dan distribusi yang matang, maka sebagian masyarakat bisa antipati atau ragu-ragu.

Penyediaan makanan untuk program makan bergizi gratis, sambung Dicky, perlu memerhatikan kebersihan makanan untuk menghindari masalah kesehatan seperti diare.

"Tentu ini perlu disertai dengan edukasi termasuk soal kebersihan makanan. Jangan sampai tujuannya baik tapi malah jadi mencret, diare, dan sebagainya."

Epidemiolog di Griffith University Australia ini memberi saran agar program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo-Gibran tidak menghilangkan esensinya untuk menyediakan makanan dengan gizi yang seimbang.

"Intinya harus menu gizi seimbang, jangan hilang esensi. Ini kan bicara makanan bergizi, kalau makanan bergizi ya harus gizi seimbang," ucap Dicky.

10 Dampak Positif MBG

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) dan Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama menuturkan, program semacam ini bukan hanya tentang menyediakan makanan, tetapi juga menjadi solusi multidimensi yang membawa manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan.

''The World Food Programme (WFP) bahkan menyebut program makan di sekolah sebagai ‘a multisectoral game changer’," ungkap Prof Tjandra melalui pesan tertulis kepada Liputan6.com, Senin (6/1/2025).

Menurutnya, ada sedikitnya 10 manfaat utama dari program makan bergizi gratis di sekolah yang telah terbukti secara global. Berikut penjelasan detailnya:

1. Meningkatkan Gizi Anak

Program ini memastikan anak-anak menerima asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan fisik dan mental mereka. Gizi yang baik menjadi fondasi utama bagi perkembangan anak.

2. Mendukung Kesehatan

Dengan asupan makanan sehat, risiko kekurangan gizi dan penyakit terkait makanan berkurang secara signifikan. Hal ini membantu anak-anak tetap sehat dan produktif.

3. Meningkatkan Pendidikan

Anak-anak yang kenyang dan mendapat asupan makanan bergizi memiliki kemampuan konsentrasi yang lebih baik dan performa akademik yang meningkat.

4. Memberikan Jaringan Pengaman Sosial

Program makan di sekolah juga berperan sebagai safety net yang melindungi anak-anak dari kelaparan, terutama di keluarga yang kurang mampu.

5. Memperkuat Sistem Pangan

Dengan penyediaan makanan bergizi yang terstruktur, program ini membantu menciptakan rantai pasokan pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

6. Berdampak pada Ekonomi

Distribusi makanan untuk anak-anak sekolah juga memberikan efek domino pada perekonomian, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga penguatan pasar lokal.

7. Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah

Program makan siang dapat menjadi insentif bagi orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka, terutama di daerah-daerah yang tingkat partisipasi sekolahnya masih rendah.

8. Mengurangi Beban Ekonomi Rumah Tangga

“Dengan adanya makan siang di sekolah, orang tua dapat mengalokasikan dana untuk kebutuhan penting lainnya di rumah,” kata Prof. Tjandra.

9. Mencegah Perkawinan Anak

Makan di sekolah memberikan peluang lebih besar bagi anak perempuan untuk tetap bersekolah. “School meals empower girls,” tegas Prof Tjandra, seraya menjelaskan bahwa program ini secara tidak langsung mencegah praktik perkawinan di bawah umur.

10. Menghidupkan Ekonomi Lokal

Jika sumber makanan berasal dari komunitas sekitar, program ini mendukung ekonomi lokal melalui konsep home-grown school feeding, yang berarti bahan makanan diproduksi oleh petani lokal.

Tahap awal Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah resmi dimulai. Namun, belum seluruh daerah mendapatkan pasokan susu sebagai pendamping menu MBG. Tak terkecuali di Jakarta dan sekitarnya. 

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan alasannya. Menurutnya, pasokan susu bagi siswa sekolah akan dicarikan solusinya. Pasalnya, saat ini masih menjadi tahap awal dimulainya MBG.

"Besok, ini kan baru uji coba (tahap awal MBG). Tentu saja enggak usah terlalu berkecil hati pada kekurangan ini. Nanti, kan susunya belum siap. Nanti, nanti pokoknya diurus," kata Budi Arie saat memantau program MBG di SD Angkasa 05, Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Dia menerangkan, pasokan dari koperasi susu lokal masih terbatas. Kapasitas produksi susu lokal baru mencapai 1,3 juta liter per hari. Alhasil, belum semua daerah mendapat alokasi susu pendamping makan bergizi gratis.

Budi menegaskan, soal kekurangan pasokan ini telah jadi perhatian Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, BGN punya sederet alternatif untuk pemenuhan gizi para anak sekolah.

Dia mengatakan, daerah yang dekat dengan sentra produksi susu dipastikan bisa mendapat alokasinya. Misalnya, kawasan Jawa Timur yang diklaim memiliki koperasi susu yang cukup kuat.

"Baru 1,3 juta yang dari koperasi. 1,3 juta liter per hari. Kalau yang Jawa Timur udah. Kayaknya Jawa Timur pasti. Koperasi susu kita yang kuat tuh Jawa Timur, di Malang udah ada. Kalau Jakarta susah," ucap mantan Menkominfo ini memungkasi.

Penjabat atau Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi juga merespons soal tidak adanya menu susu pada paket makan bergizi gratis di hari pertama ini. Teguh mengatakan, susu akan tetap disajikan dalam program MBG, namun tidak setiap hari. Susu akan disajikan hanya 1-2 kali dalam sepekan.

"Tadi memang sudah disampaikan bahwasanya yang akan disampaikan kurang lebih seminggu adalah 2 kali susu itu," ujar Teguh saat meninjau program MBG di SMPN 61 Palmerah, Jakarta Barat, Senin (6/1/2025).

Dia menyampaikan, kebutuhan susu dalam program MBG bakal diganti sesuai dengan kebutuhan atau standar gizi yang setara. Teguh bilang, hal ini juga berlaku pada kebutuhan karbohidrat, di mana ditemukan anak-anak yang tidak makan nasi.

"Dan memang tidak harus bahwasanya susu, nanti ada sebagian lainnya. Katakanlah misalnya, nasi tidak semua daerah itu pakai nasi. Katakanlah di Papua mungkin sagu," ucap Teguh.

"Dan wilayah Jakarta kalau tidak ada yang suka dengan nasi atau tidak terbiasa, bisa digantikan kentang, kemudian juga dengan protein, artinya ada variasinya," sambung dia.

Meski begitu, Teguh menyebut pihaknya siap menyediakan subsidi tambahan terkait kebutuhan susu, apabila ada arahan dari pemerintah pusat. Dengan begitu, dia berharap program MBG berjalan lancar.

"Kami siap dari penugasan pemerintah pusat, namun demikian kami belum merencanakan dari sisi mananya, tapi kami siap apabila nanti pemerintah pusat menegaskan DKI untuk ikut dalam partisipasi," tandas Teguh.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi. Dia mengatakan, susu menjadi bagian dari menu program makan bergizi gratis yang tidak mesti tersedia di setiap harinya.

“Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya. Tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya, kalau SPPG (yang dikunjungi) dia bilang susu itu per hari Jumat. Tapi yang di Cimahi, yang kita kunjungi susunya di hari Senin,” tutur Hasan saat dihubungi wartawan, Senin.

Sejumlah pihak awalnya menganggap susu akan terus menjadi pelengkap menu MBG di setiap harinya. Hasan mengatakan, anak sekolah akan mendapatkan menu dengan susu setidaknya seminggu sekali.

“Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah,” jelas dia.

Pemberian susu pun akan mengikuti pertimbangan kecukupan kalori dan gizi yang menjadi standar Badan Gizi Nasional (BGN). Sementara itu, ketersediaan susu di suatu wilayah juga akan mempengaruhi jumlah penggunaannya. Misalnya untuk wilayah yang dekat dengan peternakan sapi atau pun pabrik susu, kemungkinan dapat menyediakan lebih banyak untuk Makan Bergizi Gratis.

“Di Bandung itu, dia lebih dari, Cimahi apa ya, Cimahi kalau enggak (salah). Jadi dia lebih dari sekali susunya. Dan dia pakai kemasan botol kaca tuh susunya. Nanti saya kirimin deh fotonya, pakai botol kaca. Karena di dekat situ ada peternakan kayaknya ya, atau ada pabrik ya. Tapi dia pakai botol kaca di situ,” kata dia.

“Jadi ennggak menimbulkan limbah. Jadi memang dengan melakukan ini juga ada wisdom-wisdom lokal kan untuk mengatasi sampah, untuk mengolah sampah, untuk meminimalisir adanya limbah gitu,” ucap Hasan memungkasi.

Sementara itu, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi mengatakan, dalam program MBG tak ada standar menu tertentu yang ditetapkan. Pemerintah, kata dia, fokus pada standar gizi, sehingga susu tidak menjadi menu wajib MBG.

"Yang ada adalah standar kandungan gizi, standar higienitas dan standar kelola limbah yang berkelanjutan. Tidak ada standar menu, artinya wajib susu itu enggak ada. Wajib daging, itu enggak ada," kata Dedek.

Dedek menyampaikan, pemenuhan karbohidrat pun bisa saja disajikan dalam menu yang bervariasi. Misal, anak-anak yang tidak makan nasi akan diganti pemenuhan karbohidratnya dengan menu lain, seperti kentang.

"Kami temui ada anak yang punya semacam phobia terhadap nasi, maka karbohidrat diganti kentang. Saudara kita di Papua, pemenuhan karbohidratnya dengan sagu. Jadi, di sini tidak ada standar menu. Sekali lagi yang ada adalah standar gizi, standar higienitas, dan juga standar tata kelola limbah berkelanjutan," ucap Dedek menegaskan.

Peneliti di Center of Economic and Law Studies (Celios) Bakhrul Fikri membeberkan sejumlah potensi penyelewengan dalam program makan bergizi gratis. Tercatat setidaknya ada empat potensi penyelewengan dalam program baru yang digagas Presiden Prabowo Subianto. 

Fikri menjelaskan, program MGB sejatinya merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga miskin. Kendati tujuannya baik, program ini tidak terlepas dari potensi korupsi yang dapat mengganggu efektivitas dan keadilan distribusi bantuan.

"Kami juga memetakan apa saja potensi korupsi MBG ini, jadi potensinya yang paling pertama adalah korupsi ini akan terjadi dalam pengadaan dan distribusi bahan makanan," kata Fikri dalam diskusi publik terkait Makan Bergizi Gratis yang digelar di Jakarta, Senin (30/12/2024).

Berikut potensi-potensi penyelewengan dalam pelaksanaan program MBG Prabowo:

1. Korupsi dalam Pengadaan dan Distribusi Bahan Makanan

Menurut Bakhrul Fikri, potensi korupsi pertama yang sangat besar dalam program MBG terletak pada pengadaan dan distribusi bahan makanan. Rantai birokrasi yang panjang, ditambah dengan keterlibatan banyak institusi Pemerintah dari pusat hingga daerah, membuka peluang bagi praktik korupsi.

Penyimpangan dapat terjadi dalam proses tender pengadaan bahan makanan, di mana pejabat atau pihak terkait berusaha memenangkan tender dengan harga yang lebih tinggi, atau bahkan melakukan penerimaan suap untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

"Antar pejabat dan penyedia bahan makanan, terkait bagaimana memenangkan tender dengan harga yang lebih tinggi, penerimaan suap dan laiinnya, yang pada intinya potensi korupsi dalam program MBG nanti kemungkinan akan terjadi sangat besar dalam pengadaan dan distribusi makanan," ujarnya.

2. Pemalsuan Data Penerima Manfaat

Fikri juga menyoroti masalah pemalsuan data penerima manfaat sebagai potensi korupsi kedua yang sangat besar. Saat ini, mekanisme pendataan penerima manfaat program MBG belum dijelaskan secara rinci oleh Pemerintah.

Ketidakjelasan mengenai siapa saja yang berhak menerima bantuan, seperti usia anak sekolah, sekolah mana yang berhak menerima program MBG, dan pendapatan orang tua, menciptakan ruang untuk manipulasi data.

"Karena kita tahu sendiri, pendataan terkait siapa saja penerima manfaat prorgam MBG belum dijelaskan mekanismenya seperti apa, persyaratan yang layak mendapatkan program MBG belum ada mekanisme yang jelas dari Pemerintah," katanya.

Dalam situasi ini, pihak-pihak yang tidak berhak menerima bantuan bisa saja memanfaatkan celah tersebut untuk memperoleh bantuan yang seharusnya tidak menjadi hak mereka, dengan bantuan oknum yang terlibat dalam proses pendataan.

"Jadi, pemalsuan data ini sangat besar dimanfaatkan dan menjadi celah korupsi di sana," ujarnya.

3. Pengelolaan Dana dan Anggaran Program MBG

Masalah ketiga yang juga menjadi sorotan Celios adalah pengelolaan dana dan anggaran program MBG. Kondisi korupsi yang mungkin terjadi di antaranya penggelapan dana yang seharusnya digunakan untuk distribusi makanan bergizi, pemotongan anggaran yang dialokasikan, pencatatan anggaran yang tidak sesuai dengan alokasi yang diterima untuk menutupi penyalahgunaan dana, penentuan anggaran untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan program MBG, namun tetap dibayar dengan dana tersebut.

Menurut Bakhrul Fikri, salah pengelolaan anggaran atau penyalahgunaan dana yang dialokasikan untuk program ini bisa mengurangi jumlah bantuan yang sampai ke penerima yang membutuhkan.

4. Penyimpangan dalam Proses Pengawasan dan Evaluasi

Terakhir, Fikri menyebutkan adanya potensi penyimpangan dalam proses pengawasan dan evaluasi program MBG. Tanpa sistem pengawasan yang efektif dan evaluasi yang objektif, program ini bisa saja kehilangan arah dan tujuan utamanya.

Pengawasan yang lemah bisa membuka kesempatan bagi pihak yang terlibat dalam program untuk melakukan penyimpangan, baik dalam hal distribusi, kualitas bahan makanan, maupun dalam penggunaan dana yang tidak tepat sasaran.

Antisipasi Upaya Mencoreng Program MBG

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, meminta pemerintah mengantisipasi potensi praktik mencari keuntungan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

"Terkait dengan praktik oknum-oknum di bawah yang mengatasnamakan program MBG yang mulai ada korban seperti perusahaan catering, pungli, dan segala macam, itu kita minta tolong itu ditertibkan dan diantisipasi," kata Zainul, saat dikonfirmasi, Minggu, (5/1/2025).

Zainul mengatakan, program MBG sangat dinantikan oleh masyarakat. Untuk itu, dia mengingatkan agar tak ada upaya mencoreng program tersebut.

"Jangan sampai praktik mencari untung secara ilegal itu mencoreng program yang sangat bagus ini dan membuat masyarakat kemudian pesimis," ujar dia.

Di sisi lain, DPR juga sudah memberikan catatan perihal anggaran untuk satu porsi MBG sebesar Rp10 ribu yang perlu didiskusikan lagi. Bagi Zainul, nilai tersebut belum mencukupi, khususnya untuk penambahan susu.

"Kalau susu dimasukan, nggak cukup itu anggaran Rp10 ribu. Apalagi untuk daerah-daerah tertentu ya, di daerah luar Jawa mungkin akan lebih mahal biaya pokok untuk karbohidrat dan juga untuk sayuran," ucap Zainul.

Sehingga, dia menyebut perlu didiskusikan kembali dengan DPR RI perihal anggaran untuk makan bergizi gratis.

"Jadi menurut saya anggaran Rp10 ribu itu mesti didiskusikan ulang, karena ini menyangkut standar gizi minimum yang harus ada di dalam satu porsinya, kan itu ada standar itu, soal karbohidrat, protein, kalsiumnya dan serat yang dari buah dan lain-lain," imbuhnya.   

Belum juga program makan bergizi gratis resmi berjalan, masyaraka sudah menjadi korban. Puluhan pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur tertipu oleh oknum yang menjanjikan penawaran kerja sama program baru gagasan Prabowo-Gibran tersebut.

Diah, seorang korban mengaku awalnya ditawari oleh temannya mengikuti pengadaan program makan bergizi gratis untuk paket 1.000 kotak. Saat itu, masih belum ada urusan terkait dengan pembayaran.

"Sampai beberapa minggu kemudian ada bayar itu Rp1 juta, katanya untuk perjanjian begitu. Jaminan bahwa kami masuk ke kelompoknya," kata Diah di Kediri, Minggu (29/12/2024).

Ia mengambil paket untuk 2.000 kotak, sehingga menyerahkan uang Rp2 juta kepada oknum berinisial M. Ia tidak tahu bahwa M, diduga melakukan penipuan.

Belakangan Diah menjadi cukup resah, sebab bukan hanya dirinya yang diduga menjadi korban, tapi ada banyak lainnya. Bahkan, informasinya uang yang terkumpul lebih dari Rp70 juta dari aksi yang dilakukan M.

Diah dan teman-teman pengusaha katering lain yang menjadi korban tetap berpikir positif bahwa uang akan dikembalikan akhir Desember 2024. Sehingga belum ada rencana untuk melapor ke polisi. 

Ia menceritakan, dalam melakukan aksinya, M tidak menjelaskan detail terkait dengan pemanfaatan uang itu. M hanya mengatakan bahwa uang itu sebagai jaminan, bahwa sudah masuk ke kelompoknya.

Dia juga tidak tahu M tidak terkait dengan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Pokmas Manunggal Cipto Roso. Saat penyerahan kuintasi tanda pembayaran, M juga tidak mengatakan ia bagian dari pokmas tersebut.

Penasihat Pokmas Manunggal Cipto Roso Nuriko Pramega mengatakan, M awalnya adalah pengurus di pokmas, namun ulahnya yang memanfaatkan kesempatan untuk penipuan membuat pengurus lainnya keberatan, sehingga M kini sudah dipecat.

Dia menyebutkan bahwa pokmas tidak pernah memungut biaya terutama kepada sub. Adanya pungutan itu dilakukan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi, mengumpulkan kemitraan untuk program makan bergizi gratis.

"Ada oknum yang mengambil kesempatan mencari keuntungan pribadi dengan mengumpulkan kemitraan menyambut program makan bergizi gratis tersebut dengan cara menarik iuran jaminan dari sub yang ingin bergabung, padahal di pokmas tidak menarik apa pun ke sub yang ingin bergabung," katanya.

Penipuan Mengatasnamakan Kodim Agam

Penipuan modus program makan bergizi gratis juga terjadi di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Bahkan penipu mencatut nama Komando Distrik Militer 0304/Agam, Sumatera Barat. Pelaku meminta bayaran hingga puluhan juta rupiah kepada sejumlah pengusaha kuliner.

"Pelaku penipuan menyebarkan proposal penyediaan bahan makanan gratis mengatasnamakan Kodim 0304/Agam. Ada tanda tangan dan stempel palsu juga," kata Dandim 0304/Agam Letkol Arm. Bayu Ardhiyta Nugroho, seperti dilansir Antara, Minggu (5/1/2025).

Ia menjelaskan, modus pelaku adalah dengan meminta bantuan pengadaan bahan makanan bergizi gratis kepada korban. Namun karena korban tidak memiliki bahan baku berupa ikan kaleng dan daging kornet, korban akhirnya bersedia mengirimkan sejumlah uang.

Korban yang merupakan pengusaha kuliner kemudian mengirimkan uang melalui transfer bank kepada pelaku dua kali dengan total Rp42 juta pada Jumat 3 Januari 2025.

Korban baru menyadari telah menjadi korban penipuan setelah mendatangi Markas Kodim (Makodim) 0304/Agam dan mendapati tidak adanya kegiatan tersebut. Korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bukittinggi.

"Ini jelas penipuan dan membawa nama institusi TNI. Kami minta warga berhati-hati dan melakukan cek ricek konfirmasi ke Makodim. Kami minta kewaspadaan seluruh warga terhadap aksi penipuan ini," ucap Bayu.

Pemerintah Tak Pernah Pungut Biaya

Modus penipuan pengadaan program makan bergizi gratis yang muncul di sejumlah daerah ini turut menjadi perhatian Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Ia menyayangkan adanya aksi penipuan yang mengatasnamakan pengadaan program makan bergizi gratis. Menurut dia, pemerintah tidak pernah meminta pungutan apapun kepada pihak yang diajak bekerja sama menyediakan makan bergizi gratis.

"Tidak ada pungutan apapun dalam bentuk apapun. Kalau ada, pasti pihak-pihak yang melakukan penipuan," kata Zulkifli Hasan dikutip dari akun Instagramnya, @zul.hasan, Minggu (5/1/2025).

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengimbau seluruh masyarakat untuk segera melapor ke aparat penegak hukum jika menemukan modus penipuan tersebut.

"Oleh karena itu, kalau ada oknum-oknum yang menamakan siapa pun yang meminta biaya, itu pasti penipu dan tidak benar. Laporkan kepada aparat penegak hukum," ucap Zulhas.

Ia menegaskan, tidak ada pungutan apapun dalam penyediaan makanan untuk program makan bergizi gratis. Karena itu, Menko Pangan meminta masyarakat berhati-hati agar tidak terjebak modus penipuan tersebut.

"Hati-hati sekali lagi, tidak ada pungutan apapun, ini semua dari pemerintah," kata Zulhas menegaskan.