Sahrul Gunawan Minta MK Batalkan Kemenangan Dadang di Pilkada Bandung

Liputan6.com, Jakarta Pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Bandung nomor urut 01 Sahrul Gunawan-Gun Gun Gunawan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kemenangan paslon nomor urut 02 Dadang Supriatna dan Ali Syakieb.

Salah satu persoalan yang diungkit adalah pergantian pejabat yang dilakukan Dadang selaku petahana Bupati Bandung pada 22 Maret 2024 atau enam bulan sebelum pilkada.

Dalam sidang Perkara Nomor 95/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini, Kuasa Hukum pasangan Sahrul Gunawan-Gun, Bambang Wahyu Ganindra menyampaikan pokok permohonan terkait pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

"Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri," tutur Bambang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Bambang menyebut, Dadang selaku petahana Bupati Bandung semestinya paham dengan konsekuensi pelanggaran pasal tersebut, yakni patut dikenakan sanksi pembatalan pencalonan.

"Dengan adanya ketentuan ini, Bawaslu Kabupaten Bandung wajib merekomendasikan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi cabup 02 tersebut sebelum ataupun setelah ditetapkan sebagai paslon bupati," jelas dia.

Paslon 02 juga disebutnya telah melakukan praktik menguntungkan diri sendiri, yakni dengan menggunakan logo milik pribadi di setiap program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, yang kemudian dijadikan logo kampanye saat pilkada.

Selain itu, mereka juga hadir tanpa hak atau undangan saat kegiatan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dari Kabupaten Bandung.

"KPU telah diperingati masyarakat, namun KPU tidak menjalankan peringatan tersebut. Bahkan Bawaslu juga tidak menerapkan pemberian sanksi kepada KPU yang tidak menjalankan terhadap pasangan calon nomor urut 02," ungkapnya.