Daftar Negara-Negara yang Memblokir Tiktok, Ini Alasannya

1. Albania: Perlindungan Anak dan Remaja dari Konten Berbahaya

Albania memutuskan untuk memblokir TikTok selama satu tahun mulai 2025. Keputusan ini diambil setelah insiden kekerasan yang melibatkan remaja dipicu oleh konten media sosial.

Perdana Menteri Edi Rama menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif TikTok. 

“TikTok akan diblokir selama satu tahun penuh, mulai tahun depan,” kata Rama, dikutip dari Reuters.

Pemerintah juga akan memperkenalkan program edukasi digital untuk membantu orang tua memantau aktivitas online anak-anak mereka.

2. Amerika Serikat: Ancaman Keamanan Siber dan Privasi Data

Amerika Serikat memblokir TikTok di perangkat pemerintah federal dengan alasan keamanan siber. Mereka khawatir TikTok dapat digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk memata-matai warga AS.

CEO TikTok, Shou Zi Chew, membantah tuduhan ini dan menegaskan bahwa mereka telah menginvestasikan miliaran dolar untuk melindungi data pengguna. Namun, kekhawatiran tentang spionase terus berlanjut.

3. India: Konflik Politik dan Keamanan Nasional

India melarang TikTok secara permanen pada 2021 setelah ketegangan militer dengan Tiongkok di perbatasan Himalaya. Pemerintah menuding TikTok merugikan kedaulatan dan keamanan nasional. Selain itu, platform ini dianggap mempromosikan konten yang tidak sesuai dengan norma sosial India.

4. Afghanistan: Konten Tidak Sesuai dengan Nilai Islam

Taliban di Afghanistan melarang TikTok sejak 2022 karena menilai platform ini menyesatkan generasi muda dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Pelarangan ini bertujuan menjaga moralitas dan nilai-nilai tradisional di negara tersebut.

5. Pakistan: Konten Tidak Bermoral

Pakistan melarang TikTok sejak 2020 karena khawatir dengan konten vulgar dan tidak bermoral yang tersebar di platform ini. Pemerintah menegaskan bahwa larangan ini bertujuan untuk menjaga budaya dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Pakistan.

6. Australia: Kekhawatiran Spionase dan Keamanan Data

Australia melarang penggunaan TikTok di perangkat pemerintah pada 2023 karena khawatir aplikasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sensitif oleh pemerintah Tiongkok.

Langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan terhadap ancaman keamanan siber.

7. Kanada: Privasi dan Perlindungan Data Pengguna

Kanada melarang TikTok di semua perangkat milik pemerintah sejak 2023. Keputusan ini didasarkan pada analisis keamanan yang menunjukkan potensi risiko terhadap privasi pengguna. Pemerintah menyarankan warganya untuk berhati-hati dalam menggunakan aplikasi tersebut.

8. Inggris: Perlindungan Data Pemerintah

Pemerintah Inggris melarang TikTok di perangkat kerja pejabat untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Keputusan ini diambil setelah Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris mengidentifikasi risiko keamanan yang signifikan.

9. Uni Eropa: Keamanan Siber Institusi Publik

Komisi Eropa melarang TikTok di perangkat milik karyawan pemerintah untuk menghindari potensi kebocoran data. Langkah ini diikuti oleh berbagai negara anggota Uni Eropa yang menerapkan kebijakan serupa.

10. Belgia: Risiko Spionase oleh Tiongkok

Belgia melarang TikTok di perangkat milik pejabat negara pada Maret 2023. Pemerintah khawatir aplikasi ini bekerja sama dengan intelijen Tiongkok untuk mengumpulkan data.

11. Denmark: Ancaman Keamanan Siber

Denmark melarang pegawai pemerintah menggunakan TikTok di perangkat kerja mereka dengan alasan keamanan siber. Pemerintah juga menyarankan agar aplikasi ini dihapus dari perangkat pribadi untuk mencegah kebocoran data.

12. Prancis: Larangan di Perangkat Kerja Pegawai Negeri

Prancis melarang TikTok di perangkat pemerintah karena alasan keamanan data dan privasi. Keputusan ini berlaku untuk perangkat kerja, meskipun penggunaan di perangkat pribadi masih diizinkan.

13. Selandia Baru: Analisis Ancaman Siber

Selandia Baru melarang TikTok di perangkat staf pemerintah pada 2023 setelah analisis keamanan menunjukkan potensi ancaman. Pelarangan ini diambil sebagai langkah pencegahan terhadap kebocoran data pemerintah.

14. Norwegia: Risiko dari Negara Asing

Norwegia melarang TikTok di perangkat pemerintah karena kekhawatiran terhadap pengaruh asing dari Rusia dan Tiongkok. Meski demikian, aplikasi ini masih diizinkan untuk alasan profesional pada perangkat pribadi.

15. Taiwan: Ancaman Keamanan Nasional

Taiwan melarang TikTok di perangkat pemerintahan sejak 2022 setelah peringatan dari FBI tentang risiko keamanan nasional.

16. Somalia: Konten Terkait Terorisme

Somalia melarang TikTok pada 2023 karena konten terkait terorisme yang dianggap mengancam keamanan nasional. Pemerintah khawatir platform ini digunakan untuk menyebarkan propaganda teroris.

17. Latvia: Perlindungan Siber

Latvia menerapkan larangan TikTok di perangkat pemerintah sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman siber.

18. Belanda: Batasan pada Perangkat Pegawai Negeri

Belanda tidak menerapkan larangan total, tetapi membatasi penggunaan TikTok di perangkat kerja pegawai negeri untuk keamanan data.

19. Estonia: Pencegahan Kebocoran Data

Estonia melarang TikTok di ponsel yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah kebocoran informasi sensitif.

20. Austria: Perlindungan Data Pegawai Pemerintah

Austria melarang TikTok di perangkat pemerintah pada Mei 2023. Namun, penggunaan pribadi tetap diizinkan.

Banyak negara melarang TikTok karena kekhawatiran tentang privasi data, keamanan siber, dan dampak negatif pada anak-anak dan remaja.

Beberapa negara yang melarang TikTok antara lain Amerika Serikat, India, Afghanistan, Kanada, Australia, dan Albania.

TikTok dikritik karena potensi pelanggaran data pribadi dan penyebaran konten yang merugikan, tetapi perusahaan ini mengklaim telah memperkuat sistem keamanannya.

Indonesia tidak memblokir TikTok, tetapi telah melarang fitur TikTok Shop untuk melindungi ekonomi lokal.