Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengatakan, total ada empat Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini baru beroperasi menyalurkan MBG ke sekolah-sekolah di Jakarta.
Adapun SPPG yang dimaksud, yaitu SPPG Halim Perdana Kusuma, SPPG Pulogadung, SPPG Ciracas, dan SPPG Palmerah.
Advertisement
Menurut Plt Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta Suharini Eliawati, masing-masing SPPG menyiapkan kurang lebih 3.000 porsi untuk sekolah terdekat sesuai lokasi SPPG.
"Masing-masing SPPG melayani kurang lebih 3.000 porsi makanan dengan jangkauan lokasi sekolah radius 56 kilometer. Sehingga kualitas makanan tetap terjaga pada saat diterima oleh siswa," kata Eli kepada Liputan6.com, Rabu (8/1/2025).
Menurut Eli, sampai saat ini empat SPPG yang sudah beroperasi itu total telah melayani 12.054 peserta didik di 41 titik sekolah di Jakarta. Eli bilang, jumlah SPPG ditargetkan bertambah hingga 17 hingga akhir Januari 2025.
"Jumlah SPPG sampai dengan akhir Januari 2025 akan bertambah menjadi 17 lokasi, sehingga akan menambah jumlah porsi untuk titik lokasi sekolah maupun jumlah siswa atau sasaran MBG lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita," jelas Eli.
Eli menegaskan, Pemerintah Provinsi Provinsi (Pemprov) Jakarta siap untuk mendukung penuh pelaksanaan program MBG milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Lebih lanjut, Eli berharap para peserta didik penerima manfaat dapat menghabiskan MBG yang sudah diberikan. Sehingga, tujuan program MBG tercapai dengan baik.
"Imbauan untuk para siswa agar senantiasa menghabis porsi makan yang sudah dibagikan," kata dia.
Pimpinan DPR Dorong BPOM Aktif Terlibat Awasi Program Makan Bergizi Gratis
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terlibat aktif dalam pemeriksaan berkala terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pelibatan dari BPOM penting untuk memastikan pelaksanaan MBG sesuai dengan standar kesehatan, termasuk agar makanan dipastikan bebas dari zat berbahaya. Dan juga untuk menjamin sanitasi, higienitas, cara pengolahan, serta distribusi makanan,” ujar Cucun dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).
Cucun menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp10.000 per porsi untuk program tersebut harus dimanfaatkan dengan optimal. Ia juga mengingatkan agar dana itu tidak disalahgunakan.
“Nilai Rp 10.000 ini harus benar-benar digunakan untuk porsi makan anak-anak kita. Jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran di lapangan,” tegasnya.
“Kami percaya pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto akan memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang layak,” sambung dia.
Advertisement
Anggaran Rp10 Ribu/Porsi
Cucun pun meyakini anggaran Rp 10 ribu/porsi dapat mencukupi untuk satu porsi menu makanan bergizi. Meskipun menu susu tidak selalu ada setiap hari, menurutnya protein dapat digantikan dengan bahan makanan lain.
“Pemerintah dapat mengoptimalkan produk lokal agar program MBG memenuhi standar gizi. Jadi disesuaikan dengan makanan bergizi khas masing-masing daerah sehingga hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuat menu makan yang seimbang dan variatif,” jelas Cucun.
Contohnya untuk karbohidrat bisa dengan nasi, olahan jagung, atau bihun dari beras putih. Sementara protein bisa dari ikan, lalu esok harinya ayam, telur, atau protein hewani lain yang dapat mencukupi gizi anak namun masih tetap masuk budget.
Program MBG Diharapkan Dapat Kurangi Stunting
Lebih lanjut, dia juga berharap program MBG dapat mengurangi stunting yang masih tinggi di Indonesia. Apalagi, kata Cucun, Presiden Prabowo memiliki visi pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
“Angka stunting di Indonesia masih jauh dari target penurunan sebesar 14 persen pada 2024. Maka memang harus ada intervensi lebih untuk menekan angka stunting di Tanah Air, yang salah satu upayanya dapat dilakukan lewat pemenuhan asupan bergizi bagi anak-anak kita seperti melalui program MBG ini,” imbuh Cucun.
Advertisement
