Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terlibat dalam pemerataan infrastruktur secara nasional, salah satunya pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim di Provinsi Papua Pegunungan. Dalam proyek tersebut, BRI menyediakan solusi pembiayaan yang terstruktur dan berkelanjutan.
Direktur Wholesale & Institution Business BRI, Agus Noorsanto mengatakan bahwa keterlibatan BRI dalam proyek ini merupakan bukti nyata kontribusi perseroan dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional.
Advertisement
“Minat tinggi lembaga keuangan terhadap pembiayaan proyek ini tercermin dari tingkat oversubscription sebesar 1,27 kali, yang menunjukkan kepercayaan besar institusi keuangan terhadap prospek proyek KPBU Trans Papua," katanya.
"Sebagai salah satu Coordinating Banks, BRI berkomitmen untuk terus mendorong sinergi antara Badan Usaha Pelaksana (BUP), lembaga keuangan, PII, dan Pemerintah, kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk mendukung keberhasilan proyek strategis lainnya melalui skema KPBU di masa mendatang,” jelas agus.
Ia mengatakan, langkah tersebut sejalan dengan visi BRI untuk terus berkontribusi dalam pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Total Investasi Rp3,3 T
Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelimmemiliki total nilai investasi sebesar Rp3,3 triliun dengan masa konsesi selama 15 tahun, yang mencakup dua tahun masa konstruksi dan 13 tahun masa layanan. Pembangunan jalan sepanjang 50,14 kilometer ini ditujukan untuk menjadi jalur utama transportasi logistik yang menghubungkan Jayapura dan Wamena.
Infrastruktur ini diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar arus distribusi barang, serta mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua.
Proyek ini akan diimplementasikan oleh PT Hutama Mambelim Trans Papua (PT HMTP), yang dibentuk melalui konsorsium antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Hutama Karya Infrastruktur.
Proyek menggunakan skema Availability Payment (AP), di mana pemerintah memberikan pembayaran periodik berdasarkan kualitas layanan yang telah disepakati. Skema ini didukung oleh jaminan pembayaran dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
Dalam pembiayaan ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) bertindak sebagai Coordinating Banks, sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berperan sebagai bagian dari Joint Mandate Lead Arrangers and Bookrunners (JMLABs).
Struktur pembiayaan sindikasi ini melibatkan lima institusi keuangan, yaitu BRI, SMI, BNI, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), dan Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua). Total nilai sindikasi mencapai Rp2,6 triliun, yang terdiri dari pembiayaan dengan skema konvensional senilai Rp2,36 triliun dan pembiayaan dengan skema syariah sebesar Rp300 miliar.
(*)
Advertisement
