Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M. Hasanuddin Wahid beruara soal turunnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025. Menurut dia, hal itu menjadi janji pemerintah yang dipenuhi kepada rakyatnya.
"Ya saya kira masyarakat Indonesia senang biaya haji tahun ini turun. Dalam hal ini pemerintah saya lihat komitmen dan telah sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat," kata Cak Udin, sapaan akrabnya di Jakarta, dalam keterangan diterima, Kamis (9/1/2025).
Advertisement
Kendati demikian, Cak Udin berpesan kepada pemerintah agar turunnya biaya haji 2025 tidak membuat layanan menurun. Justru sebaliknya, harus bisa ditingkatkan.
"Biaya haji turun it's ok, tapi kualitas pelayanan nggak boleh ikutan turun. Saya dan Fraksi PKB di DPR pasti akan mengawal pelaksanaan haji nanti, tentu saja bersama-sama dengan masyarakat," kata Anggota DPR RI asal Dapil Malang Raya ini.
Lebih lanjut, Cak Udin mengingatkan pemerintah untuk menjadikan sengkarut pelayanan haji tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi serius demi meningkatkan pelayanan haji tahun ini dan masa mendatang.
Dia mencatat, masa haji tahun sebelumnya sangat problematik, mulai dari pemondokan yang terlalu penuh, MCK minim, sampai masalah kuota tambahan. Termasuk transportasi yang sering telat.
“Nah saya berharap betul problem itu menjadi bahan evaluasi serius pemerintah agar tidak lagi terulang," Cak Udin menandasi.
Prabowo Akan Bertemu Pangeran MBS di Arab Saudi, Minta Tambahan Kuota Haji
Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Wachid menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan ke Arab Saudi pada 28-29 Januari 2025. Salah satu agenda Prabowo Subianto ke Saudi adalah membahas penyelenggaraan haji 2025.
"Beliau akan berangkat ke Arab Saudi tanggal 28-29 Januari. Setelah beliau kunjungan dari India dan dari Pakistan, lalu ke Arab Saudi," kata Abdul Wachid kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Menurut Abdul, Presiden Prabowo akan membahas dukungan kepada Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji. Prabowo juga akan menemui Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman (MBS) terkait kampung haji untuk jemaah Indonesia selama ibadah haji.
"Makanya Pak Prabowo akan ketemu MBS. Itu dalam rangka membicarakan masalah kampung haji dan tempatnya sekalian, itu yang nanti akan diberikan kepada Indonesia, ini akan dibicarakan," kata Abdul.
Abdul melanjutkan, Prabowo juga akan melobi Arab Saudi dalam pertemuan dengan Pangeran Mohammed Bin Salman tentang tambahan kuota untuk jemaah haji Indonesia. Kuota itu khususnya untuk para lansia.
Abdul menyebut, masalah kuota haji kian menumpuk akibat antrean yang semakin panjang.
"Pak Presiden juga sampaikan bahwa dengan mendengar aspirasi dari masyarakat terkait daftar tunggu yang terlalu lama, jadi Pak Presiden juga akan minta tambahan kuota," kata Abdul.
Advertisement
Prabowo Ingin Biaya Haji Diturunkan Lagi
Panitia kerja (Panja) DPR RI mengatakan Presiden Prabowo Subianto masih belum puas dengan angka penurunan biaya haji 2025 yang menjadi Rp55 juta. Prabowo ingin biaya haji 2025 yang dibebankan ke jemaah lebih rendah.
"Tentu Pak Presiden mengucapkan terima kasih ke para anggota panja, tetapi kelihatannya Pak Presiden masih belum puas. Masih kepingin sebetulnya masih di bawah (Rp55 juta) itu," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang usai bertemu Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Namun, dia menyebut biaya haji 2025 tak mungkin diturunkan lagi sebab pemerintah dan DPR telah menyepakatinya. Marwan mengatakan penurunan biaya haji sesuai keinginan Prabowo akan dibahas lagi pada tahun 2026.
"Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami, Mungkin saja periode ini tidak, karena sudah diambil keputusan, tetapi menjadi catatan kami, Komisi 8, bahwa arahan Pak Presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu," jelasnya.
Menurut dia, DPR dan Prabowo memiliki pandangan yang sama bahwa biaya haji dapat diturunkan Rp1 juta hingga Rp2 juta. Kendati begitu, Marwan menuturkan bahwa penurunan biaya haji tahun berikutnya harus mempertimbangkan kurs mata uang asing.
"Mengenai spesifikasi angka Pak Presiden tidak menunjukkan itu tapi tetap ditangkap sebetulnya sama sih pandangan kami dengan Pak Presiden, mungkin Rp1 juta, Rp2 juta lagi masih bisa diturunkan," tutur Marwan.
