Liputan6.com, Nuuk - Perdana Menteri Greenland Mute Egede menyerukan persatuan dan meminta warganya untuk tidak panik setelah Greenland terlibat dalam pertarungan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Denmark akibat minat Donald Trump untuk menguasai wilayah tersebut.
Egede mengatakan dia memahami kekhawatiran masyarakat setelah Trump tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer dan ekonomi untuk menguasai Greenland. Namun, dia mengimbau warganya untuk menyisihkan perbedaan dan bersatu.
Advertisement
Pemerintah Egede mengeluarkan pernyataan pada Rabu (8/1) malam yang menegaskan hak Greenland untuk menentukan nasibnya sendiri. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara dan Urusan Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt itu menyebutkan bahwa pemerintah mengakui "peran penting Greenland bagi kepentingan keamanan nasional AS". Oleh karena itu, kata dia, terdapat pangkalan militer AS di Greenland.
Dalam pernyataan yang sama juga disebutkan, "Greenland menantikan untuk bekerja sama dengan pemerintahan AS yang akan datang dan sekutu-sekutu NATO lainnya untuk memastikan keamanan dan stabilitas di kawasan Arktik."
Pernyataan pemerintah Greenland menekankan pula bahwa mereka terbuka untuk meningkatkan dan membangun kerja sama yang konstruktif dengan tetangga terdekat.
"Greenland menantikan untuk mendiskusikan kemungkinan kerja sama bisnis, pengembangan sektor mineral Greenland, termasuk mineral-mineral penting, dan area relevan lainnya dengan AS," sebut pernyataan pemerintah Greenland.
Trump, dalam konferensi pers pada Selasa (7/1), menolak untuk menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih Greenland dan Terusan Panama. Dia juga menyatakan niatnya menggunakan "kekuatan ekonomi" untuk menjadikan Kanada bagian dari AS, memicu kontroversi global.
Militer AS memiliki kehadiran permanen di pangkalan udara Pituffik di barat laut Greenland, yang penting bagi sistem peringatan dini misil balistik AS, karena pulau ini merupakan jalur terpendek dari Eropa ke Amerika Utara.
Namun, pada Kamis (9/1) seperti dikutip dari The Guardian, Jumat (10/1), Kedutaan Besar AS di Kopenhagen menyatakan AS tidak memiliki rencana untuk meningkatkan kehadiran militernya di Greenland.
Greenland adalah bekas koloni Denmark dan masih menjadi bagian dari Kerajaan Denmark, yang mengendalikan kebijakan luar negeri dan keamanannya.
Sebelum intervensi Trump, gerakan kemerdekaan dari Denmark sedang berkembang di Greenland. Egede, yang mendukung kemerdekaan, dalam pidato tahun barunya menyatakan bahwa Greenland harus terbebas dari "belenggu kolonialisme" untuk menentukan masa depannya sendiri. Dia juga menegaskan bahwa setelah pemilihan yang akan datang, harus ada "langkah-langkah besar" untuk menciptakan kerangka menuju Greenland sebagai negara merdeka.
Menurut kesepakatan tahun 2009 dengan Denmark, untuk menjadi negara merdeka, Greenland harus mengadakan referendum yang sukses.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen mengakui bahwa selama bertahun-tahun Denmark telah abai untuk melakukan investasi yang diperlukan dalam kapal dan pesawat yang akan membantu pengawasan kerajaan. Dia menambahkan saat ini, Denmark sedang berusaha memperbaiki hal tersebut.
Tunggu Trump Dilantik
Pada Kamis pagi, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, "Kami sangat mengamati perkembangan situasi yang cukup dramatis ini, yang syukurlah sejauh ini hanya berupa pernyataan saja."
"Kami tertarik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di zona ini dan siap bekerja sama untuk itu."
Pemilu di Greenland dijadwalkan akan diadakan dalam beberapa bulan mendatang, paling lambat pada 6 April. Mengingat hal ini dan konteks internasional yang lebih luas, Egede meminta masyarakat bersatu.
"Meskipun kita mungkin memiliki perbedaan antara partai, saya mengimbau agar kita semua bersatu demi negara dan masa depan kita, serta tidak terbawa panik oleh situasi yang sedang berkembang ini," ujarnya.
Di Denmark, Perdana Menteri Mette Frederiksen mengatakan pada Rabu (8/1) malam bahwa dia telah bertemu dengan Egede sebelumnya pada hari itu dan berbicara melalui telepon dengan beberapa pemimpin Eropa.
"Anda bisa yakin bahwa kami, sebagai pemerintah, melakukan segala yang kami bisa untuk menjaga kepentingan Denmark – dan persemakmuran – dengan baik," tulisnya di Instagram.
AS, tambah Frederiksen, adalah sekutu terdekat Denmark.
Pada Kamis malam, dia mengatakan bahwa dia telah meminta pertemuan dengan Trump, namun tidak berharap itu akan terjadi sebelum pelantikannya.
"Pentingnya kawasan Atlantik Utara yang semakin meningkat dalam dunia yang semakin penuh gejolak membuat lebih banyak kerja sama antara sekutu diperlukan, termasuk dengan NATO," ujarnya.
Frederiksen dilaporkan telah memanggil para pemimpin partai untuk pertemuan pada Kamis malam untuk membahas situasi ini. Namun, Menteri Luar Negeri Lars Lokke Rasmussen menekankan bahwa Denmark harus menunggu sampai Trump dilantik untuk merespons pernyataan-pernyataannya mengenai Greenland.
Advertisement
