Menkop Budi Arie Pede Makan Bergizi Gratis Dapat Dongkrak Gairah Koperasi

Adapun guna memastikan program MBG ini berjalan dengan baik bersama koperasi-koperasi di berbagai wilayah di Indonesia, Menkop Budi Arie mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kapasitas koperasi, melalui pelatihan dan pendampingan dalam mengelola pasokan pangan.

Menkop juga meminta agar pengelola koperasi dan SPPG dapat menjaga kualitas produk dan mengembangkan inovasi.

"Kami juga mendorong untuk melakukan penguatan sistem rantai pasok yang efisien danterintegrasi mulai dari petani hingga konsumen untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan," ujar MenKop.

Saat ini terdapat 1.332 koperasi sektor produksi di seluruh Indonesia yang siap untuk mensuplai kebutuhan dapur MBG dengan berbagai komoditas seperti ikan, telur, ayam, sayur, daging dan buah.

KemenKop telah mengusulkan beberapa koperasi ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi rantai pasok dalam SPPG dan telah melakukan pendampingan kepada koperasi tersebut untuk dilakukan standardisasi dapurnya bekerja sama dengan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). 

"Kami mendorong minimal 200 koperasi yang berperan sebagai hub dalam program MBG untuk mengkonsolidasikan produk suplai dapurMBG dari koperasi lainnya. Harapannya koperasi tersebut dapat memasokkebutuhan bahan baku sesuai kebutuhan SPPG," pungkasnya.

Sebelumnya, Ekonom HSBC mengungkapkan tantangan ekonomi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Chief India and Indonesia Economist HSBC Global Research, Pranjul Bhandari menilai, program MBG memiliki tantangan salah satunya biaya yang dibutuhkan tidak kecil. 

Sebagai catatan, Pemerintah menggelontarkan Rp.71 triliun dalam APBN 2025 untuk mendanai skema Makan Bergizi Gratis, yang mulai berjalan pada 5 Januari 2025.

"Tantangan dalam skema makanan bergizi gratis adalah bagaimana menjadikannya bermanfaat bagi anak-anak, tetapi pada saat yang sama tidak terlalu mengeluarkan biaya besar hingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi,” ungkap Pranjul dalam kegiatan HSBC: Indonesia & Asia Investment & Economic & Investment Outlook 2025, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Di sisi lain, dia melihat makan bergizi gratis memiliki manfaatkan jangka panjang yang dapat meningkatkan sumber daya manusia suatu negara. Pranjul mencontohkan beberapa negara yang berhasil menerapkan program MBG, salah satunya adalah India dan negara-negara Amerika Latin. 

Di India, makanan yang diberikan kepada penerima skema MBG sebagian besar berasal dari hasil bumi lokal, yang pada akhirnya mendukung efisiensi biaya tetapi tetap memberikan manfaat gizi yang optimal. 

"Melihat pengalaman di negara lain terutama India dan beberapa negara Amerika Latin, di mana skema seperti makanan gratis membuat tenaga kerja jauh lebih kuat dan mampu bekerja sehingga memberikan kontribusi yang produktif terhadap pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Maka dari itu, jika diterapkan dengan strategi pendekatan yang tepat, MBG dapat menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi ekonomi Indonesia. 

"Jika (MBG) dilakukan dengan cara yang bijak, maka dampaknya bisa sangat positif untuk pertumbuhan ekonomi," tutur Pranjul.

Sebelumnya, Pemerintah menggelar serempat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai 6 Januari 2025. Di tahap awal, Program Makan Bergizi Gratisini diselenggarakan di 26 provinsi dan nantinya akan dilakukan di seluruh provinsi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan ikut mengawasi program Makan Bergizi Gratis. KPPU akan mengawasi proses tender guna menjaga persaingan usaha yang sehat.

Ketua KPPU M Fanshurullah Asa mengatakan, terdapat tiga sektor utama yang mendapat pengawasan dari KKPU, yakni pasar digital, ketahanan energi dan ketahanan pangan.

Menurut dia, program MBG masuk dalam pengawasan sektor ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian lebih lantaran melibatkan banyak bidang usaha.

"Untuk memastikan apakah misalnya menggunakan UMKM, bagaimana logistiknya, bagaimana distribusinya dan melibatkan UMKM, sehingga persaingan usahanya betul-betul sehat, dalam mekanisme lelang, tender, harga, saat mulai supply chain-nya, sampai didistribusi," ujar Fanshurullah, Rabu (8/1/2025).

Fanshurullah menyampaikan pihaknya juga akan mengundang kementerian dan lembaga terkait hingga distributor-distributor yang terlibat dalam penyediaan logistiknya untuk saling berdiskusi.

Dalam lima tahun ke depan, KPPU akan fokus pada pengawasan pasar digital, ketahanan energi dan ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada KPPU pada awal Januari 2025.

Pada pasar digital, KPPU akan melakukan pengawasan terhadap platform digital yang diduga melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha di Indonesia, seperti Shopee, Google hingga Starlink.

Di sektor ketahanan energi, KPPU telah berbicara dengan beberapa pihak, terkait masalah penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan devisa negara sebesar Rp830 triliun melalui penggunaan jaringan gas (jargas).

Sementara di sisi ketahanan pangan, Fanshurullah telah merekomendasikan penetapan harga eceran tertinggi (HET) pada beberapa komoditas agar lebih mudah diatur.

"Kita sudah ngomong rekomendasi bagaimana masalah gula itu mesti dikawal harganya, kemudian HET bawang putih juga diatur. Jadi kita dalam konteks, itu sudah kita sepakati fokus di tiga tadi," katanya.