Pemerintah Indonesia mewaspadai pihak-pihak yang melakukan 'kampanye hitam' dengan memanfaatkan masalah kabut asap akibat kebakaran lahan untuk mendiskreditkan Indonesia di dunia internasional.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif meminta agar semua pernyataan resmi terkait informasi kebakaran lahan dan hutan dan upaya penanggulangan hanya berasal dari satu sumber, yakni BNPB.
"Kalau semua ngerti, yang berhak ngomong itu hanya BNPB. Itu perintah dari Presiden," tegas Syamsul di Pangkalan Udara TNI AU Pekanbaru, Sabtu (22/6/2013).
Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto sebelumnya menyebutkan ada 190 titik api bersumber dari 2 perusahaan industri kehutanan di Riau. Yakni APP dan APRIL yang memiliki konsesi hutan tanaman industri di Riau.
Ketika ditanyakan mengenai itu, Syamsul belum bisa memastikan pernyataan koleganya tersebut. Ia mengatakan, berpanduan pada pantuan terakhir satelit NOAA di BMKG Pekanbaru pada Jumat 21 Juni menunjukkan jumlah titik panas (hotspot) hanya 19 titik.
Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya mengatakan, lebih baik pernyataan resmi mengenai kebakaran lahan di Riau keluar dari BNPB sebagai institusi yang resmi di bidang itu.
Pada sisi lain, Singapura dan Malaysia telah menyatakan kegeramannya atas kabut asap yang selalu terjadi saban tahun dari Pulau Sumatra. Sejauh ini, upaya pencegahan dan penanggulangan selalu diklaim pemerintah telah atau sedang dilaksanakan.
Padahal berbagai perundangan telah dibuat dan diberlakukan untuk membuat jera para pelaku pembakaran hutan dan konsesi perkebunan besar dan rakyat ini.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong 2 hari lalu menegaskan akan memberi sanksi hukum paling tegas kepada perusahaan berbadan hukum di Singapura yang terbukti berada di balik pembakaran itu. (Ant/Sss)
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif meminta agar semua pernyataan resmi terkait informasi kebakaran lahan dan hutan dan upaya penanggulangan hanya berasal dari satu sumber, yakni BNPB.
"Kalau semua ngerti, yang berhak ngomong itu hanya BNPB. Itu perintah dari Presiden," tegas Syamsul di Pangkalan Udara TNI AU Pekanbaru, Sabtu (22/6/2013).
Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto sebelumnya menyebutkan ada 190 titik api bersumber dari 2 perusahaan industri kehutanan di Riau. Yakni APP dan APRIL yang memiliki konsesi hutan tanaman industri di Riau.
Ketika ditanyakan mengenai itu, Syamsul belum bisa memastikan pernyataan koleganya tersebut. Ia mengatakan, berpanduan pada pantuan terakhir satelit NOAA di BMKG Pekanbaru pada Jumat 21 Juni menunjukkan jumlah titik panas (hotspot) hanya 19 titik.
Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya mengatakan, lebih baik pernyataan resmi mengenai kebakaran lahan di Riau keluar dari BNPB sebagai institusi yang resmi di bidang itu.
Pada sisi lain, Singapura dan Malaysia telah menyatakan kegeramannya atas kabut asap yang selalu terjadi saban tahun dari Pulau Sumatra. Sejauh ini, upaya pencegahan dan penanggulangan selalu diklaim pemerintah telah atau sedang dilaksanakan.
Padahal berbagai perundangan telah dibuat dan diberlakukan untuk membuat jera para pelaku pembakaran hutan dan konsesi perkebunan besar dan rakyat ini.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong 2 hari lalu menegaskan akan memberi sanksi hukum paling tegas kepada perusahaan berbadan hukum di Singapura yang terbukti berada di balik pembakaran itu. (Ant/Sss)
