Kebakaran hutan yang terjadi di Riau hingga kini belum dapat dipadamkan. Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura pun mengeluhkan adanya 'ekspor asap' dari Indonesia akibat kebakaran hutan itu.
Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo mengatakan, perlu adanya pembentukan tim terpadu untuk menginvestigasi kasus kebakaran hutan yang diperkirakan ada keterlibatan perusahaan asing.
"Seharusnya tidak tergesa-gesa meminta maaf, tapi harus ada tim terpadu antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, ini perusahaan ini miliki siapa," ujar Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2013).
Selain pembentukan tim terpadu, tambah Tjahjo, pemerintah juga harus terus aktif melakukan pemadaman api secepat mungkin dengan berbagai cara. "Kalau begini kan ini menunjukkan kesalahan suatu negara ke negara lain," jelas Sekjen PDIP itu.
Menanggapi permintaan maaf Presiden SBY ke negara tetangga yang terkena dampak asap dari kebakaran lahan tersebut, Tjahjo menilai hal itu sah-sah saja. "Saya kira kalau saya punya rumah tangga dan masalah rumah tangga saya mengganggu rumah tangga lain sah-sah saja masalahnya kan karena apa," ungkapnya.
Dengan adanya permintaan maaf tersebut, nilai Tjahjo, telah menunjukkan kinerja pembantu presiden tidak benar. Pemerintah juga tidak cepat dalam memadamkan api.
"Ini dibiarkan saja, tapi setelah Malaysia dan Singapura protes baru kita juga kebakaran, jadi menurut saya memang Indonesia menyesalkan kebakaran yang mengganggu rumah tangga negara lain tapi menurut saya bukan haya maaf tapi bagaima upaya cepat pembantu presiden mengambil alih memadamkan api," papar Tjahjo.
Tjahjo menegaskan, untuk masyarakat Indonesia yang terkena dampak kebakaran hutan tersebut pemerintah jangan hanya meminta maaf, tapi juga harus memberikan ganti rugi. (Mut)
Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo mengatakan, perlu adanya pembentukan tim terpadu untuk menginvestigasi kasus kebakaran hutan yang diperkirakan ada keterlibatan perusahaan asing.
"Seharusnya tidak tergesa-gesa meminta maaf, tapi harus ada tim terpadu antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, ini perusahaan ini miliki siapa," ujar Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2013).
Selain pembentukan tim terpadu, tambah Tjahjo, pemerintah juga harus terus aktif melakukan pemadaman api secepat mungkin dengan berbagai cara. "Kalau begini kan ini menunjukkan kesalahan suatu negara ke negara lain," jelas Sekjen PDIP itu.
Menanggapi permintaan maaf Presiden SBY ke negara tetangga yang terkena dampak asap dari kebakaran lahan tersebut, Tjahjo menilai hal itu sah-sah saja. "Saya kira kalau saya punya rumah tangga dan masalah rumah tangga saya mengganggu rumah tangga lain sah-sah saja masalahnya kan karena apa," ungkapnya.
Dengan adanya permintaan maaf tersebut, nilai Tjahjo, telah menunjukkan kinerja pembantu presiden tidak benar. Pemerintah juga tidak cepat dalam memadamkan api.
"Ini dibiarkan saja, tapi setelah Malaysia dan Singapura protes baru kita juga kebakaran, jadi menurut saya memang Indonesia menyesalkan kebakaran yang mengganggu rumah tangga negara lain tapi menurut saya bukan haya maaf tapi bagaima upaya cepat pembantu presiden mengambil alih memadamkan api," papar Tjahjo.
Tjahjo menegaskan, untuk masyarakat Indonesia yang terkena dampak kebakaran hutan tersebut pemerintah jangan hanya meminta maaf, tapi juga harus memberikan ganti rugi. (Mut)
