Fraksi PDIP, PKS, Hanura, dan Gerindra menolak RAPBN Perubahan 2013 yang telah disepakati di Badan Anggaran DPR dalam sidang paripurna DPR, 17 Juni 2013 lalu. Pada umumnya, 4 fraksi itu menolak kenaikan harga bahan bakar minyal (BBM) dan pemberian dana kompensasi seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang termaktub dalam pasal RAPBN-P 2013.
Namun, sidang itu akhirnya mengesahkan RAPBN melalui voting dengan dukungan dari Fraksi PPP, PAN, Golkar, Demokrat, dan PKB. Pemerintah pun resmi menaikkan BBM pada Sabtu 22 Juni 2013 lalu dan mulai membagikan BLSM. Namun, itu tidak berjalan lancar karena di sejumlah daerah masih ada warga miskin yang belum mendapatkan BLSM.
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Yudi Krisnandi menilai BLSM tidak mendidik dan
hanya untuk kepentingan pencitraan partai penguasa yang kini sedang terpuruk.
"Hanura memandang BLSM bukan solusi yg tepat mengatasi dampak kenaikan BBM. Program itu sangat rawan diselewengkan, bias sasaran dan memungkinkan dimanfaatkan secara politik oleh partai koalisi pemerintah yang tidak berorientasi kesejahteraan namun pencitraan," kata Yudi di Jakarta, Selasa (25/6/2013).
Ia menambahkan, Hanura sejak awal menolak BBM naik karena masih banyak sumber-sumber keuangan negara yang masih bisa dipakai untuk mempertahankan subsidi bagi Rakyat. Juga harga minyak internasional masih di bawah batas harga psikologis yakni 100 dolar/barel.
"Sebagai partai oposisi, wajar Hanura curiga bahwa kepentingan menaikkan BBM bukan karena aspek ekonomi, tapi menjadi instrumen politik untuk lahirnya program BLSM. Dalam pandangan kami, BLSM tidak edukatif dan sekedar memperbaiki citra partai pemerintah yang tengah terpuruk," imbuh Yudi.
Karena itu, Hanura mengajak seluruh kekuatan politik non koalisi dan masyarakat sipil untuk mengatasi penyaluran BLSM yang tepat sasaran. Ia minta agar BLSM tidak tebang pilih dan bukan ajang bancakan para parpol pendukung kenaikan BBM yang menyengsarakan rakyat. (Adi/Mut)
Namun, sidang itu akhirnya mengesahkan RAPBN melalui voting dengan dukungan dari Fraksi PPP, PAN, Golkar, Demokrat, dan PKB. Pemerintah pun resmi menaikkan BBM pada Sabtu 22 Juni 2013 lalu dan mulai membagikan BLSM. Namun, itu tidak berjalan lancar karena di sejumlah daerah masih ada warga miskin yang belum mendapatkan BLSM.
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Yudi Krisnandi menilai BLSM tidak mendidik dan
hanya untuk kepentingan pencitraan partai penguasa yang kini sedang terpuruk.
"Hanura memandang BLSM bukan solusi yg tepat mengatasi dampak kenaikan BBM. Program itu sangat rawan diselewengkan, bias sasaran dan memungkinkan dimanfaatkan secara politik oleh partai koalisi pemerintah yang tidak berorientasi kesejahteraan namun pencitraan," kata Yudi di Jakarta, Selasa (25/6/2013).
Ia menambahkan, Hanura sejak awal menolak BBM naik karena masih banyak sumber-sumber keuangan negara yang masih bisa dipakai untuk mempertahankan subsidi bagi Rakyat. Juga harga minyak internasional masih di bawah batas harga psikologis yakni 100 dolar/barel.
"Sebagai partai oposisi, wajar Hanura curiga bahwa kepentingan menaikkan BBM bukan karena aspek ekonomi, tapi menjadi instrumen politik untuk lahirnya program BLSM. Dalam pandangan kami, BLSM tidak edukatif dan sekedar memperbaiki citra partai pemerintah yang tengah terpuruk," imbuh Yudi.
Karena itu, Hanura mengajak seluruh kekuatan politik non koalisi dan masyarakat sipil untuk mengatasi penyaluran BLSM yang tepat sasaran. Ia minta agar BLSM tidak tebang pilih dan bukan ajang bancakan para parpol pendukung kenaikan BBM yang menyengsarakan rakyat. (Adi/Mut)
