Ucapan permintan maaf Presiden SBY kepada 2 negara sasaran 'ekspor asap' Indonesia, yakni Singapura dan Malaysia mengundang kekecewaan sejumlah pihak. Dengan adanya permintaan maaf itu, Indonesia dikhawatirkan akan dinilai sebagai negara yang tak becus dalam mengatasi masalah ini.
"Dengan meminta maaf tidak membuka pemahaman baru, malah dapat dinilai kurangnya pengawasan di Indonesia yang mengatasi kebakaran tidak serius," kata Sekretaris Jendral PDIP Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/6/2013).
"Dengan minta maaf, itu menunjukan kinerja pembantunya nggak benar. Ini memang dilematis bagi Presiden. Dengan permintan maaf itu otomatis mengakui. Dan untuk rakyat itu yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Harus ganti rugi," ucap anggota Komisi I DPR itu. Meski begitu, Tjahjo tetap menghormati langkah Presiden.
Menurut Tjahjo, yang lebih dibutuhkan saat ini adalah upaya cepat pemerintah dalam mengatasi kebakaran itu. Dan untuk itu diperlukan kerjasama dengan negara-negara tersebut. Apalagi 8 perusahaan milik Malaysia diduga turut bertanggung jawab atas kebakaran hutan di Riau ini. Seharusnya, SBY juga tidak tergesa-gesa untuk meminta maaf.
"Harusnya bagaimana upaya cepat pembantu Presiden untuk memadamkan itu. Perlu tim terpadu Indonesia-Malaysia-Singapura, ini perusahan milik siapa? Bukan setelah Singapura dan Malaysia konferensi pers, kita terbakar juga untuk konferensi pers," tegas Tjahjo.
Sebelumnya, SBY menyatakan permintaan maafnya pada Senin malam 24 Juni kemarin. Ketua Umum Partai Demokrat ini menyatakan, Indonesia akan bertanggung jawab untuk mengatasi apa yang tengah terjadi saat ini.
"Saya selaku Presiden RI meminta maaf dan meminta pengertian saudara-saudara kami di Singapura dan di Malaysia," kata SBY di Istana Negara.
"Insya Allah kami bisa hentikan asap ini," ucap SBY. (Ndy/Mut)
"Dengan meminta maaf tidak membuka pemahaman baru, malah dapat dinilai kurangnya pengawasan di Indonesia yang mengatasi kebakaran tidak serius," kata Sekretaris Jendral PDIP Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/6/2013).
"Dengan minta maaf, itu menunjukan kinerja pembantunya nggak benar. Ini memang dilematis bagi Presiden. Dengan permintan maaf itu otomatis mengakui. Dan untuk rakyat itu yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Harus ganti rugi," ucap anggota Komisi I DPR itu. Meski begitu, Tjahjo tetap menghormati langkah Presiden.
Menurut Tjahjo, yang lebih dibutuhkan saat ini adalah upaya cepat pemerintah dalam mengatasi kebakaran itu. Dan untuk itu diperlukan kerjasama dengan negara-negara tersebut. Apalagi 8 perusahaan milik Malaysia diduga turut bertanggung jawab atas kebakaran hutan di Riau ini. Seharusnya, SBY juga tidak tergesa-gesa untuk meminta maaf.
"Harusnya bagaimana upaya cepat pembantu Presiden untuk memadamkan itu. Perlu tim terpadu Indonesia-Malaysia-Singapura, ini perusahan milik siapa? Bukan setelah Singapura dan Malaysia konferensi pers, kita terbakar juga untuk konferensi pers," tegas Tjahjo.
Sebelumnya, SBY menyatakan permintaan maafnya pada Senin malam 24 Juni kemarin. Ketua Umum Partai Demokrat ini menyatakan, Indonesia akan bertanggung jawab untuk mengatasi apa yang tengah terjadi saat ini.
"Saya selaku Presiden RI meminta maaf dan meminta pengertian saudara-saudara kami di Singapura dan di Malaysia," kata SBY di Istana Negara.
"Insya Allah kami bisa hentikan asap ini," ucap SBY. (Ndy/Mut)
