Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengubah kawasan kumuh dan padat penduduk di ibukota menjadi rumah susun (rusun) dan ruang terbuka hijau (RTH), guna mengurangi tingkat kepadatan penduduk.
"Kawasan kumuh akan kita ubah menjadi rusun dan RTH, sehingga kepadatan penduduk di kawasan kumuh nantinya akan berkurang. Jakarta juga jadi terlihat rapi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Antara, Kamis (27/6/2013).
Menurut Basuki, rencananya, rumah-rumah yang sudah tidak layak huni akan dibongkar dan diganti dengan pembangunan rusun yang merupakan kewajiban pengembang atau developer.
"Disamping itu, sekitar 40 sampai 60 persen dari kawasan kumuh di Jakarta juga akan kita ubah menjadi ruang terbuka hijau dan taman interaktif," ujar Basuki.
Basuki menuturkan penataan kawasan kumuh di ibukota akan dilakukan Pemprov DKI terhadap 360 kampung secara bertahap. Setiap tahun, lanjut dia, akan ada 100 kampung yang akan ditata dengan anggaran sebesar Rp30 miliar hingga Rp50 miliar per kampung.
"Semua kampung nanti akan ditata dan dilengkapi dengan RTH, perpustakaan serta drainase air yang baik, sehingga menjadi kawasan yang layak huni," tutur Basuki.
Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah rumah kumuh di ibukota mengalami penurunan hingga 25 persen. Sebelumnya, pada 2008, BPS mencatat 415 rumah kumuh. Sedangkan saat ini, terdapat 309 RW kumuh di ibukota.
Data BPS DKI juga menyebutkan bahwa wilayah Jakarta Utara merupakan kawasan paling kumuh. Tercatat sebanyak 96 RW rumah kumuh di kawasan tersebut.
"Kawasan kumuh akan kita ubah menjadi rusun dan RTH, sehingga kepadatan penduduk di kawasan kumuh nantinya akan berkurang. Jakarta juga jadi terlihat rapi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Antara, Kamis (27/6/2013).
Menurut Basuki, rencananya, rumah-rumah yang sudah tidak layak huni akan dibongkar dan diganti dengan pembangunan rusun yang merupakan kewajiban pengembang atau developer.
"Disamping itu, sekitar 40 sampai 60 persen dari kawasan kumuh di Jakarta juga akan kita ubah menjadi ruang terbuka hijau dan taman interaktif," ujar Basuki.
Basuki menuturkan penataan kawasan kumuh di ibukota akan dilakukan Pemprov DKI terhadap 360 kampung secara bertahap. Setiap tahun, lanjut dia, akan ada 100 kampung yang akan ditata dengan anggaran sebesar Rp30 miliar hingga Rp50 miliar per kampung.
"Semua kampung nanti akan ditata dan dilengkapi dengan RTH, perpustakaan serta drainase air yang baik, sehingga menjadi kawasan yang layak huni," tutur Basuki.
Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah rumah kumuh di ibukota mengalami penurunan hingga 25 persen. Sebelumnya, pada 2008, BPS mencatat 415 rumah kumuh. Sedangkan saat ini, terdapat 309 RW kumuh di ibukota.
Data BPS DKI juga menyebutkan bahwa wilayah Jakarta Utara merupakan kawasan paling kumuh. Tercatat sebanyak 96 RW rumah kumuh di kawasan tersebut.
