Sudah bukan rahasia lagi jika parkir liar menjamur hampir di setiap sudut Ibukota. Praktis, kebocoran pendapatan daerah dari lahan perparkiran cukup besar, terutama parkir di sisi jalan atau parkir on the street.
Pemprov DKI pun harus memutar otak. Untuk menekan lahan kebocoran pendapatan dari lahan ini, pemerintah berencana untuk membuat model swastanisasi. Rencananya, para preman yang selama ini mengelola parkir liar akan dipekerjakan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan merangkul pengelola parkir liar dan mempekerjakan mereka dengan sistem pengupahan.
Berdasarkan catatan 2012, seperti yang ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Minggu (30/6/2013), kebocoran pendapatan dari area lahan parkir DKI mencapai 70 persen. Sedangkan pendapatan yang diperoleh di tahun yang sama mencapai Rp 24,3 miliar.
Dari seluruh luas lahan parkir di Ibukota, 378 titik dikelola Pemprov DKI, sementara 772 titik dikelola swasta. Ini belum termasuk lahan yang dikelola preman. (Ndy/Frd)
Pemprov DKI pun harus memutar otak. Untuk menekan lahan kebocoran pendapatan dari lahan ini, pemerintah berencana untuk membuat model swastanisasi. Rencananya, para preman yang selama ini mengelola parkir liar akan dipekerjakan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan merangkul pengelola parkir liar dan mempekerjakan mereka dengan sistem pengupahan.
Berdasarkan catatan 2012, seperti yang ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Minggu (30/6/2013), kebocoran pendapatan dari area lahan parkir DKI mencapai 70 persen. Sedangkan pendapatan yang diperoleh di tahun yang sama mencapai Rp 24,3 miliar.
Dari seluruh luas lahan parkir di Ibukota, 378 titik dikelola Pemprov DKI, sementara 772 titik dikelola swasta. Ini belum termasuk lahan yang dikelola preman. (Ndy/Frd)
