Ratusan warga memblokade Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka menuntut percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Polda NTB pun mengirim presonel untuk membubarkan aksi yang dianggap mengganggu kepentingan umum itu.
"Saya sudah kirim pasukan cukup banyak ke sana untuk mengatasi masalah itu," kata Kapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Mochammad Iriawan di Mataram, Senin (1/7/2013).
Pelabuhan Poto Tano yang diblokade itu terletak di ujung barat Pulau Sumbawa yang terhubung dengan Pelabuhan Kayangan di bagian timur Pulau Lombok. Pemblokiran warga itu dimulai sekitar pukul 09.00 Wita. Akibatnya, aktivitas penyeberangan dari dan ke Pulau Sumbawa terhenti.
Iriawan mengatakan, pasukan yang dikirim itu sebagian merupakan personel Polda NTB yang awalnya hendak mengikuti upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-67 di Lapangan Mapolda NTB.
"Sebagian peserta upacara ini kami kerahkan ke sana. Sejauh ini tidak ada tindakan represif karena kami menginginkan pendemo menyadari," katanya.
"Silakan berdemo, asal jangan ganggu kepentingan umum seperti menutup fasilitas umum. Saya berharap, masalah tersebut segera dibereskan dan semua pihak diminta untuk tetap mengutamakan kepentingan umum," tambah Iriawan. (Ant/Eks/Ism)
"Saya sudah kirim pasukan cukup banyak ke sana untuk mengatasi masalah itu," kata Kapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Mochammad Iriawan di Mataram, Senin (1/7/2013).
Pelabuhan Poto Tano yang diblokade itu terletak di ujung barat Pulau Sumbawa yang terhubung dengan Pelabuhan Kayangan di bagian timur Pulau Lombok. Pemblokiran warga itu dimulai sekitar pukul 09.00 Wita. Akibatnya, aktivitas penyeberangan dari dan ke Pulau Sumbawa terhenti.
Iriawan mengatakan, pasukan yang dikirim itu sebagian merupakan personel Polda NTB yang awalnya hendak mengikuti upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-67 di Lapangan Mapolda NTB.
"Sebagian peserta upacara ini kami kerahkan ke sana. Sejauh ini tidak ada tindakan represif karena kami menginginkan pendemo menyadari," katanya.
"Silakan berdemo, asal jangan ganggu kepentingan umum seperti menutup fasilitas umum. Saya berharap, masalah tersebut segera dibereskan dan semua pihak diminta untuk tetap mengutamakan kepentingan umum," tambah Iriawan. (Ant/Eks/Ism)
