Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengungkapkan sebanyak 10 ribu Kartu Perlindungan Masyarakat (KPS) akan ditarik kembali oleh pemerintah. KPS merupakan bagian dari program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai antisipasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Agung mengakui pemerintah memang menghadapi kendala dalam pelaksanaan program pembagian KPS yang diusung sebagai program yang melindungi rakyat miskin dari dampak kenaikan harga BBM. Salah satunya adalah kesalahan data pada penerima BLSM yang berhak dibagikan.
"Ekslusif error, orang berhak tapi diberikan, ini ada pengkajian, tapi jumlahnya tidak banyak. Ada yang di-retur KPS-nya karena dia meninggal dunia, pindah dan ada yang beralih status," kata Agung, di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Jakarta, Senin (1/7/2013).
Agung membantah program pembagian KPS yang dilaksanakan pemerintah tidak tepat sasaran. Alasannya, dari 9 juta kartu KPS yang disebarkan, hanya 0,02% yang mengalami kesalahan.
"Jadi tidak salah sasaran, BLSM tejadi sedikit kesalahan," ungkapnya.
Meski menemui berbagai kendala, Agung optimistis program BLSM akan selesai dibagikan seluruhnya pada pertengahan Juli.
Sebelumnya Agung meminta, Kepala Desa dan Lurah ikut membantu menyukseskan koreksi pendataan penerima dana BLSM. Diantaranya, warga dengan segera dapat mendirikan posko untuk menyelenggarakan musyawarah untuk segera mengajukan data baru yang bisa segera diproses PT Pos Indonesia. Data pembaruan tersebut dijadwalkan dapat selesai dalam kurun waktu satu bulan. (Pew/Shd)
Agung mengakui pemerintah memang menghadapi kendala dalam pelaksanaan program pembagian KPS yang diusung sebagai program yang melindungi rakyat miskin dari dampak kenaikan harga BBM. Salah satunya adalah kesalahan data pada penerima BLSM yang berhak dibagikan.
"Ekslusif error, orang berhak tapi diberikan, ini ada pengkajian, tapi jumlahnya tidak banyak. Ada yang di-retur KPS-nya karena dia meninggal dunia, pindah dan ada yang beralih status," kata Agung, di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Jakarta, Senin (1/7/2013).
Agung membantah program pembagian KPS yang dilaksanakan pemerintah tidak tepat sasaran. Alasannya, dari 9 juta kartu KPS yang disebarkan, hanya 0,02% yang mengalami kesalahan.
"Jadi tidak salah sasaran, BLSM tejadi sedikit kesalahan," ungkapnya.
Meski menemui berbagai kendala, Agung optimistis program BLSM akan selesai dibagikan seluruhnya pada pertengahan Juli.
Sebelumnya Agung meminta, Kepala Desa dan Lurah ikut membantu menyukseskan koreksi pendataan penerima dana BLSM. Diantaranya, warga dengan segera dapat mendirikan posko untuk menyelenggarakan musyawarah untuk segera mengajukan data baru yang bisa segera diproses PT Pos Indonesia. Data pembaruan tersebut dijadwalkan dapat selesai dalam kurun waktu satu bulan. (Pew/Shd)
