Deklarasi calon presiden dan wakil presiden dari Partai Hanura, Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo menimbulkan polemik di internal partai. Deklarasi tersebut dinilai tidak sesuai dengan AD/ART.
Hal itu dilontarkan Ketua DPP partai Hanura, Fuad Bawasier. Menurut Fuad, berdasarkan AD/ART, pencalonan presiden dan wakil presiden harus melalui Rapat Pimpinan Nasional.
"Harusnya melalui Rapimnas, AD/ART-nya begitu. Keputusan penting harus melalui Rapimnas. Ini tiba-tiba muncul, siapa yang memutuskan dan mekanismenya nggak ada. Jadi menimbulkan masalah internal," kata Fuad ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (3/7/2013).
Deklarasi Wiranto-HT, menurutnya, menjadi polemik, karena dia merasa dukungan di internal maupun di publik berat. "Iya, dukungan di dalam maupun ke publik berat. Kedua nggak wajar satu partai deklarasikan capres cawapres, seolah partai besar," kata dia.
Menurutnya, partai Hanura seharusnya realistis. Karena untuk mengusung capres, partai harus melewati angka batas Presidential Threshold, yaitu 20 persen. "Ya, realistis aja, partai perlu koalisi untuk mengusung capres cawapres, karena PT 20 persen. Bagaimana kalau nggak koalisi," kata Fuad.
Namun, Fuad tidak mengatakan akan ada tindak lanjut dari permasalahan itu. "Ya, lihat aja perjalanannya. Tapi jadi aneh saja karena mekanismenya tidak sesuai prosedur. Tiba-tiba dari mana keputusannya, dadakan," kata dia.
"Secara praktis janggal satu partai mana ada yang berani (usung capres-cawapres). Ya memang positifnya ada, untuk tes ke publik," imbuh Fuad. (Ary/Yus)
Hal itu dilontarkan Ketua DPP partai Hanura, Fuad Bawasier. Menurut Fuad, berdasarkan AD/ART, pencalonan presiden dan wakil presiden harus melalui Rapat Pimpinan Nasional.
"Harusnya melalui Rapimnas, AD/ART-nya begitu. Keputusan penting harus melalui Rapimnas. Ini tiba-tiba muncul, siapa yang memutuskan dan mekanismenya nggak ada. Jadi menimbulkan masalah internal," kata Fuad ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (3/7/2013).
Deklarasi Wiranto-HT, menurutnya, menjadi polemik, karena dia merasa dukungan di internal maupun di publik berat. "Iya, dukungan di dalam maupun ke publik berat. Kedua nggak wajar satu partai deklarasikan capres cawapres, seolah partai besar," kata dia.
Menurutnya, partai Hanura seharusnya realistis. Karena untuk mengusung capres, partai harus melewati angka batas Presidential Threshold, yaitu 20 persen. "Ya, realistis aja, partai perlu koalisi untuk mengusung capres cawapres, karena PT 20 persen. Bagaimana kalau nggak koalisi," kata Fuad.
Namun, Fuad tidak mengatakan akan ada tindak lanjut dari permasalahan itu. "Ya, lihat aja perjalanannya. Tapi jadi aneh saja karena mekanismenya tidak sesuai prosedur. Tiba-tiba dari mana keputusannya, dadakan," kata dia.
"Secara praktis janggal satu partai mana ada yang berani (usung capres-cawapres). Ya memang positifnya ada, untuk tes ke publik," imbuh Fuad. (Ary/Yus)
