Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa berharap kepemilikan 7% saham divestasi Newmont yang menjadi jatah pemerintah bisa dimiliki pemerintah daerah (Pemda) setempat. Pemerintah sendiri sudah memutuskan tidak akan membeli jatah saham perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam tersebut
"Saya harapkan ini bisa diputuskan, pertama pemerintah tidak mengagarkan APBN, jadi serahkan pemerintah daerah," kata Hatta, di Kantornya, Jakarta, Kamis (4/7/2013).
Hatta menjelaskan, Pemda menjadi pilihan pertama pembeli divestasi saham Newmont jika pemerintah pusat memutuskan tak membeli saham perusahaan tersebut. Namun jika Pemda pun memutuskan tak memli saham itu, peluang selanjutnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Saya tidak berbicara, Bakrie bicara apa. Berikan ke pemerintah daerah, kalau pemerintah pusat tidak menganggarkan ke Pemda, kalau nggak minat ke BUMN kalau tidak minat maka ke swasta," jelas Hatta.
Sekadar informasi, Hatta sebelumnya memastikan pemerintah pusat tidak akan membeli 7% divestasi saham Newmont yang sebelumnya akan diambil melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Pembatalan tersebut karena rumitnya proses birokrasi yang harus dilewati untuk mengambilalih saham itu. Salah satunya dengan meminta restu dari DPR. Dalam APBN, pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk membeli saham perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat tersebut. (Shd)
"Saya harapkan ini bisa diputuskan, pertama pemerintah tidak mengagarkan APBN, jadi serahkan pemerintah daerah," kata Hatta, di Kantornya, Jakarta, Kamis (4/7/2013).
Hatta menjelaskan, Pemda menjadi pilihan pertama pembeli divestasi saham Newmont jika pemerintah pusat memutuskan tak membeli saham perusahaan tersebut. Namun jika Pemda pun memutuskan tak memli saham itu, peluang selanjutnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Saya tidak berbicara, Bakrie bicara apa. Berikan ke pemerintah daerah, kalau pemerintah pusat tidak menganggarkan ke Pemda, kalau nggak minat ke BUMN kalau tidak minat maka ke swasta," jelas Hatta.
Sekadar informasi, Hatta sebelumnya memastikan pemerintah pusat tidak akan membeli 7% divestasi saham Newmont yang sebelumnya akan diambil melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Pembatalan tersebut karena rumitnya proses birokrasi yang harus dilewati untuk mengambilalih saham itu. Salah satunya dengan meminta restu dari DPR. Dalam APBN, pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk membeli saham perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat tersebut. (Shd)
