Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pergolakan penerapan konsep Electronic Road Pricing (ERP) masih menghadapi pro dan kontra dari masyarakat. Ia menambahkan, masih perlu integrasi antara semua moda transportasi.
"Jadi kita perlu menyamakan data dulu dengan data yang ada di Polda. Dan tentunya dengan mengintegrasikan semua moda transportasi yang di Jakarta, makanya kita ketemu polisi," ungkap Ahok di Gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2013).
Lebih lanjut, kata Ahok, jika semua data Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya sama, penerapan ERP dapat dimulai dengan mengurus data dari Electonic Registration and Identification (ERI).
"Penyamaan data sudah diolah. Jika sama, penerapan ERP bisa langsung diterapkan dengan dimulai dari ERI," urainya.
"Pelaksanaannya tentu dengan bantuan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Untuk saat ini, pengolahan sudah ditangani Dinas Pajak," pungkas Ahok.
Rencananya ERP akan diterapkan di beberapa titik jalan Jakarta. Di sana, tiap penggunanya harus membayar setiap akan melintas. (Tnt/Yus)
"Jadi kita perlu menyamakan data dulu dengan data yang ada di Polda. Dan tentunya dengan mengintegrasikan semua moda transportasi yang di Jakarta, makanya kita ketemu polisi," ungkap Ahok di Gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2013).
Lebih lanjut, kata Ahok, jika semua data Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya sama, penerapan ERP dapat dimulai dengan mengurus data dari Electonic Registration and Identification (ERI).
"Penyamaan data sudah diolah. Jika sama, penerapan ERP bisa langsung diterapkan dengan dimulai dari ERI," urainya.
"Pelaksanaannya tentu dengan bantuan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Untuk saat ini, pengolahan sudah ditangani Dinas Pajak," pungkas Ahok.
Rencananya ERP akan diterapkan di beberapa titik jalan Jakarta. Di sana, tiap penggunanya harus membayar setiap akan melintas. (Tnt/Yus)
