Korupsi masih sulit diberantas. Sudah 10 tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri, namun selama jangka waktu itu angka statistik kasus korupsi tak juga menurun. KPK mengakui, korupsi kini telah menjadi jalan hidup di Indonesia.
"European Senior Executive menyatakan, korupsi di Indonesia telah menjadi jalan hidup. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikannya," ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam diskusi di Universitas Juanda, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/7/2013).
"Korupsi masih kuat. Kalau boleh jujur, inilah mengapa korupsi itu menjadi jalan hidup," sambungnya.
Pandu mengakui, masih banyak kasus korupsi yang belum tuntas ditangani KPK, di antaranya kasus Century dan Hambalang. Menurutnya, sulitnya penuntasan sejumlah kasus korupsi in disebabkan sistem politik transaksional di Indonesia. Sistem transaksional ini sudah terjadi sejak pemilihan gubernur, walikota, hingga dewan selaku lembaga pengawas.
"Selain itu KPK memiliki keterbatasan anggota, setiap langkah kami juga diawasi polisi. Kami masih petarung sendiri," ujarnya.
Agar KPK dapat bekerja secara optimal, maka menurut Pandu, Presiden selaku pimpinan negara harus mendukung langkah lembaga pimpinan Abraham Samad ini. "Yang harus dibangun, budaya malu terhadap korupsi. Ingat kalau kita korupsi, seluruh keluarga akan malu," katanya.
"Jangan takut mengadu! Biar penanganan korupsi tuntas di KPK," pungkas Pandu. (Ant/Rmn/Ndy)
"European Senior Executive menyatakan, korupsi di Indonesia telah menjadi jalan hidup. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikannya," ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam diskusi di Universitas Juanda, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/7/2013).
"Korupsi masih kuat. Kalau boleh jujur, inilah mengapa korupsi itu menjadi jalan hidup," sambungnya.
Pandu mengakui, masih banyak kasus korupsi yang belum tuntas ditangani KPK, di antaranya kasus Century dan Hambalang. Menurutnya, sulitnya penuntasan sejumlah kasus korupsi in disebabkan sistem politik transaksional di Indonesia. Sistem transaksional ini sudah terjadi sejak pemilihan gubernur, walikota, hingga dewan selaku lembaga pengawas.
"Selain itu KPK memiliki keterbatasan anggota, setiap langkah kami juga diawasi polisi. Kami masih petarung sendiri," ujarnya.
Agar KPK dapat bekerja secara optimal, maka menurut Pandu, Presiden selaku pimpinan negara harus mendukung langkah lembaga pimpinan Abraham Samad ini. "Yang harus dibangun, budaya malu terhadap korupsi. Ingat kalau kita korupsi, seluruh keluarga akan malu," katanya.
"Jangan takut mengadu! Biar penanganan korupsi tuntas di KPK," pungkas Pandu. (Ant/Rmn/Ndy)
