Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah akan mempelajari komitmen Gerakan Aceh Merdeka yang menyatakan akan mengubah kegiatan perlawanan bersenjata menjadi sebuah aktivitas politik. Pernyataan tersebut dikeluarkan sebagai hasil kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan GAM di Jenewa, Swiss. Namun, pemerintah tak ingin terlalu cepat menyimpulkan bahwa GAM telah menghentikan kegiatan separatisme. Demikian dinyatakan Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Jumat (12/1).
Menurut Menko Polsoskam, pemerintah masih melihat komitmen yang dijanjikan GAM tersebut. Sebab, bila gerakan separatisme akan diubah menjadi aktivitas politik, otomatis harus sesuai dengan kaidah sistem politik Indonesia. Selain itu, komitmen GAM untuk menerima tiga kerangka pemerintah soal otonomi khusus, percepatan pembangunan, dan aksi-aksi kemanusiaan, juga harus diperhatikan. "Hal ini perlu agar tak begitu saja percaya terhadap janji GAM tersebut," kata Susilo Bambang Yudhoyono.(YYT/Tri Ambarwatie dan Yusuf HL)
Menurut Menko Polsoskam, pemerintah masih melihat komitmen yang dijanjikan GAM tersebut. Sebab, bila gerakan separatisme akan diubah menjadi aktivitas politik, otomatis harus sesuai dengan kaidah sistem politik Indonesia. Selain itu, komitmen GAM untuk menerima tiga kerangka pemerintah soal otonomi khusus, percepatan pembangunan, dan aksi-aksi kemanusiaan, juga harus diperhatikan. "Hal ini perlu agar tak begitu saja percaya terhadap janji GAM tersebut," kata Susilo Bambang Yudhoyono.(YYT/Tri Ambarwatie dan Yusuf HL)
